nusarayaonline.id – Sejatinya seorang mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, baik dalam lingkup wilayahnya secara khusus maupun cakupan bangsa secara umum. Namun tidak demikian dengan yang terjadi di sejumlah kelompok mahasiswa yang menamakan diri Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kuyuwage (HPMK) se-Indonesia dan Ikatan Pelajar serta Mahasiswa Nduga (IPMN) se-Indonesia Kota Studi Jayapura. Dalam sebuah pernyataan sikapnya belum lama ini pihaknya meminta pemerintah Indonesia yang disebutnya sebagai kolonial agar segera menghentikan operasi militer di Ndugama, Lanny Jaya, dan wilayah lain di Papua.
Disamping itu, HPMK dan IPMN juga meminta kepada pemerintah Indonesia agar segera menghentikan operasi militer di Kuyuwage karena disebut sebagai tempat pengungsian masyarakat Papua. Di akhir pernyataannya, kelompok tersebut juga meminta agar militer Indonesia menghentikan intimidasi, interogasi, teror dan ancaman terhadap warga sipil pengungsi Nduga yang ada di Kuyuwage. Pemerintah Indonesia juga diminta agar segera menarik TNI-Polri yang sedang berada di Kuyuwage Lanny Jaya.
Pernyataan sikap yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa tersebut diklaim sebagai kepedulian tentang kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan. Namun sepertinya mereka lupa atau sengaja tidak menggubris, bahwa apa yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di sejumlah wilayah yang tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membebaskan Pilot Susi Air yang disandera oleh OPM pimpinan Egianus Kogoya. Sadar atau tidak, pernyataan sikap yang mereka sampaikan memiliki tendensi terhadap eksistensi kelompok separatis Papua.
Kabupaten Nduga dan Lanny Jaya adalah wilayah rawan yang kerap menjadi pergerakan kelompok separatis seperti TPNPB-OPM. Sepertinya perlu untuk ditelaah kembali, bahwa kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa dan pelajar ini pada dasarnya berdiri dan berpihak kepada siapa. Jangan sampai tingkat intelegensi dan sikap kritis yang harusnya mereka miliki tergadaikan oleh pengaruh kelompok separatis hingga harus turut serta menyebut pemerintah Indonesia sebagai kolonial.
Upaya Pencarian Pilot Susi Air dengan Perluasan Wilayah
Apa yang dituduhkan oleh kelompok tersebut terhadap aparat TNI Polri sebenarnya merupakan bagian dari perluasan penjejakan kelompok Egianus Kogoya kaitannya dengan upaya pembebasan pilot Susi Air. Hal tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Kasatgas Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani bahwa pihaknya telah memperluas pencarian hingga ke kabupaten Lanny Jaya. Salah satu yang mendasari tujuan wilayah tersebut karena sebelumnya Egianus Kogoya diketahui berada di distrik Kuyawage bahkan hingga tega membunuh anak dari kepala kampung setempat karena permintaannya meminta bantuan bahan makanan tidak dipenuhi.
Kejadian tersebut telah dipastikan kebenarannya karena tim Satgas Damai Cartenz telah berhasil meminta keterangan dari saksi mata yang melihat penembakan yang dilakukan oleh kelompok Egianus Kogoya. Saksi tersebut sempat melihat kelompok Egianus Kogoya membawa tiga senapan laras panjang, namun tidak diketahui apakah sang pilot Susi Air juga berada di tempat yang sama. Kepala Kepolisian Resor Nduga AKBP Rio Alexander Panelewen juga sempat menjelaskan, keberadaan Egianus Kogoya dan kelompoknya di Kuyawage bukan tanpa alasan. Menurutnya, terdapat beberapa kampung di Kuyawage yang warganya merupakan masyarakat asal Nduga dan memiliki kekerabatan langsung dengan Egianus.
Maka adanya tindakan aparat keamanan terkait perluasan wilayah yang kemudian dituduh sebagai operasi dan teror terhadap warga sipil di Kuyawage merupakan salah satu upaya untuk menyisir keberadaan Egianus Kogoya beserta kelompoknya. Untuk diketahui bahwa sebelumnya aparat TNI Polri juga sempat mengosongkan distrik Paro dengan mengungsikan masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut agar memudahkan dalam pembebasan pilot Susi Air. Hal yang sama besar kemungkinan juga sedang dilakukan di wilayah Kuyawage Lanny Jaya. Bahkan sebelumnya juga ditemukan tiga orang yang memiliki sejumlah bukti kuat memiliki hubungan atau kedekatan dengan Egianus Kogoya.
Aparat TNI Polri Ultimatum Egianus Kogoya untuk Serahkan Diri
Kabar terbaru dari perkembangan pembebasan pilot Susi Air yang disandera Egianus Kogoya. Aparat gabungan TNI Polri meminta sang penyandera beserta dengan anggotanya untuk segera menyerahkan diri. Komandan Resor Militer 172/Praja Wira Yakthi (Danrem 172 PWY), Brigjen TNI JO Sembiring, menegaskan kepada Egianus Kogoya agar jangan menyakiti masyarakat Papua karena mereka ingin hidup bebas tanpa diliputi rasa ketakutan. Dirinya juga meminta Egianus Kogiya agar segera menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membunuh warga sipil. Kepolisian telah mengantongi data terkait aksi kejahatan yang dilakukan Egianus Kogoya, sehingga namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Komandan Satgas Damai Cartenz, Kombes Faizal Rahmadani, menyatakan bahwa pihaknya lebih mengedepankan anggota yang tergabung dalam Satgas daripada menambah personel. Namun, terkait insiden penembakan pesawat Trigana Air di Dekai Yahukimo, Danrem 172 PWY mengaku telah melakukan penambahan pasukan yang masih berada di bawah Korem 172.
TNI dan Polri saat ini juga tengah memperketat pengamanan di Bandara Billorai Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua untuk mengantisipasi gangguan keamanan seperti pesawat Trigana Air yang ditembak di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, pada Sabtu 11 Maret 2023 lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan tidak hanya di bandara di Intan Jaya, pengamanan juga diperketat di bandara lain wilayah Papua guna memastikan situasi yang aman tanpa adanya gangguan dari kelompok separatis.
Mempertanyakan Nasionalisme Mahasiswa Sebut Pemerintah Kolonial
Bukan berniat untuk merendahkan sekumpulan mahasiswa dan pelajar yang menyatakan sikap tersebut. Namun menyebut Indonesia sebagai kolonial adalah kesalahan besar yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam upaya meluruskan hingga menelaah adanya tuduhan tersebut perlu diurai secara parsial. Dimulai dari segi perjalanan waktu, Papua merupakan provinsi paling bungsu yang bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969. Masyarakat Papua resmi menjadi WNI setelah diadakan Pepera (Penentuan pendapat rakyat) dimana mayoritas masyarakat ingin ikut negara Indonesia daripada Belanda. Jika dalam pernyataan sikap tersebut secara gamblang terbilang bahwa Indonesia merupakan negara kolonial, maka penting juga menjelaskan seluk beluk adanya organisasi seperti OPM di Papua yang ngotot ingin merdeka. Beberapa penyebabnya antara lain, Pertama, mereka tidak mempercayai hasil Pepera, karena termakan provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai Papua. Kedua, mereka merasa Papua sedang dijajah oleh Indonesia. Padahal masyarakat di Bumi Cendrawasih secara sukarela bergabung menjadi WNI, tidak ada yang merasa dijajah oleh pemerintahan pusat.
Untuk memperkuat uraian tersebut, Putra dari tokoh Papua Dortheys Eulay (alm), yakni Ondo Yanto Eulay pernah menceritakan kronologis Pepera. Dimana setelah ada hasil yang keluar, langsung diserahkan ke Sekjen PBB, lalu disahkan oleh Dewan PBB. Dengan begitu, Papua sah menjadi bagian dari Indonesia. Dalam konteks hukum internasional, seluruh bekas jajahan Belanda di nusantara menjadi bagian dari Indonesia. Maka ketika terdapat pihak yang menggugat kemerdekaan Papua, maka sama saja ia menentang hukum internasional dan juga Dewan PBB.
Lalu telaah kedua, bagaimana bisa Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau OPM berpikir bahwa Papua dijajah oleh Indonesia sehingga mereka ingin mendirikan Republik Federal Papua Barat. Logikanya, jika Papua dijajah, tidak akan ada infrastruktur megah seperti Jembatan Youtefa, Jalan Trans Papua, atau tol laut yang berperan besar menolong warga dalam distribusi logistik secara lebih mudah. Namun jangan harap logika tersebut muncul dalam pergerakan kelompok tersebut. Mereka bahkan seperti kehilangan akal dengan menuduh seenaknya hanya untuk menunjukkan eksistensi dalam kondisi tersudut ruang geraknya pasca disahkannya UU DOB.
Perlu diketahui, bahwa salah satu pemicu munculnya drama kemerdekaan Papua terjadi lagi ketika beberapa waktu lalu seorang tokoh separatis Benny Wenda memplokamirkan kemerdekaan Papua. Padahal saat itu posisinya ada di London, sehingga tak memiliki dasar hukum. Disamping itu, pihak OPM justru mengeluarkan mosi tidak percaya dengan klaim Wenda sebagai Presiden sementara ULMWP. Sebuah paradoks diantara kedua belah pihak memperebutkan kekuasaan semu. Benny Wenda juga telah kehilangan status WNI dan saat ini telah menjadi warga negara Inggris. Sehingga klaim sepihak sudah pasti tidak sah di mata hukum internasional.
Adanya perseteruan diantara kelompok separatis Papua semakin menunjukkan bahwa keberadaan mereka mudah terpecah-belah. Masyarakat Papua sudah seharusnya tidak mempedulikan kehebohan yang mereka buat sendiri, karena kenyatannya lebih banyak yang cinta negara Indonesia. Masyarakat Papua memahami bahwa sejak dulu mereka adalah bagian dari Indonesia. Saat perhelatan sumpah pemuda, terdapat dua orang perwakilan dari Jong Papua yang datang jauh-jauh ke Jawa demi menghadiri acara tersebut. Sehingga sejak 1928 para pemuda Papua sebenarnya telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia.
Maka kembali lagi, adanya pernyataan sikap dari sekelompok orang yang menamakan diri mahasiswa dan pelajar Kuyuwage dan Nduga di kota Pelajar menyebut Indonesia adalah kolonial serta menuduh adanya operasi militer perlu dipertanyakan kembali ideologi yang sedang diperjuangkan. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah fokus melebarkan wilayah dalam upaya pencarian Pilot Susi Air yang berawal dari Nduga, sementara di wilayah Kuyuwage yang menjadi salah satu wilayah perluasan secara fakta memang terbukti terdapat sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan Egianus Kogoya. Sekali lagi, kita perlu pertanyakan lagi kemana arah dukungan kelompok mahasiswa dan pelajar tersebut.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
