nusarayaonline.id – Sebuah opini negatif mengarah pada provokasi termuat dalam sebuah unggahan laman media online partisan laolao-papua.com mengangkat perihal penyelenggaraan KTT G20 yang disebut sebagai ancaman serius bagi masyarakat adat. Sang penulis, Ones Suhuniap yang mengaku sebagai bagian dari juru bicara nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa penyelenggaraan KTT G20 menjadi keuntungan bagi Indonesia karena terdapat hubungan diplomatik untuk memajukan ekonomi dimana melibatkan blok barat dan blok timur. Namun disisi lain, disebut sebagai ancaman bagi masyarakat Papua, baik ancaman genosida, ekosait, marginalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Menurutnya, melalui KTT G20 akan membuka pintu bagi imperialisme global dengan perusahaan internasional dan multi internasional yang akan berbondong-bondong datang ke Indonesia. Orang Papua disebut hanya menjadi penonton serta objek pembangunan dan kesejahteraan. Dalam kesimpulannya, disebut bahwa KTT G20 bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Menjadi peluang jika terdapat kekuatan objektif gerakan perjuangan dalam negeri. Padukan stratak perjuangan, alat politik perjuangan-perjuangan dan kepemimpinan yang sudah ada, maka hal tersebut merupakan peluang.
Kebebasan bermedia dan berpendapat memang dijunjung tinggi di Indonesia, khususnya setelah menginjak masa reformasi. Namun bukan berarti hal tersebut lantas dijadikan pembenaran untuk menebarkan sentimen yang berpotensi menimbulkan disharmoni dan provokasi. Seperti yang kita ketahui, gelaran event G20 merupakan momentum bagi Indonesia dalam menggeliatkan kembali sektor perekonomian dan pariwisata, khususnya pasca pandemi Covid-19. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga dipastikan akan memperkokoh kembali kepemimpinan Indonesia di mata dunia.
Event G20 Sebagai Upaya Perjuangkan Kepentingan Negara dalam Perekonomian Global
Melalui perhelatan G20 juga dimanfaatkan oleh para pemimpin daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal, membuka kesempatan kerja sama dalam bidang perdagangan, hingga menggalang kerja sama soal isu perkotaan. Setidaknya, terdapat lima isu yang diusung pemimpin daerah terkait penyelenggaraan KTT G20. Pertama, masalah pariwisata, dimana daerah-daerah harus berbenah untuk lebih mengenalkan destinasi unggulannya. Kedua, membuka kesempatan kerja sama perdagangan antar daerah. Ketiga, melalui G20 memberikan manfaat terkait isu perkotaan, yakni membuka kerja sama lebih intens terkait isu perkotaan, transportasi, lingkungan hidup, perubahan iklim, dan SDGs. Keempat, membuka ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis di bidang perdamaian dunia. Kelima, isu kepemimpinan muda, dimana G20 bisa dimanfaatkan oleh kelompok muda melalui berbagai macam kegiatan, terlebih Indonesia saat ini menghadapi bonus demografi bersama kota-kota lain di dunia.
Sementara itu, manfaat bagi Indonesia menjadi presidensi G20 terdiri dari beberapa hal, yakni: membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis, Event G20 merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya, Event G20 dapat menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Event G20 juga membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai kepada dunia. Event G20 juga menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan turut menggerakkan ekonomi Indonesia.
Korelasi Penyelenggaraan G20 dan Permasalahan di Papua
Meski tak secara khusus menjadi tempat penyelenggaran event G20, wilayah Papua tetap menjadi sorotan publik terkait dampak dari kegiatan berskala internasional tersebut. Sayangnya, Ones Suhuniap ketika menulis terlalu tendensi ke hal negatif. Disebutnya bahwa orang Papua hanya akan menjadi penonton serta objek pembangunan dan kesejahteraan.
Selain memberikan keuntungan bagi pemulihan ekonomi nasional, presidensi G20 juga memiliki peran penting dalam menjembatani keberagaman. Indonesia yang memiliki falsafah musyawarah dan mufakat diharapkan bisa menjembatani antar berbagai kelompok negara. Indonesia juga diharapkan mampu melahirkan terobosan-terobosan baru, termasuk di sektor transisi energi bagi semua negara dengan mempromosikan adopsi teknologi yang terjangkau, mekanisme pembiayaan bersama dan prioritas transisi energi yang berkelanjutan.
Sebelumnya, pemerintah provnsi Papua mengklaim nilai investasi penanaman modal Asing (PMA) di wilayah Papua mengalami kenaikan sebesar 30 persen. Kepala Bidang Data pada Dinas Penanaman Modal Asing dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, Petrus Asem mengatakan untuk PMA, nilai investasinya Rp 1,132,27 triliun mengalami kenaikan sebesar 30 persen dari tahun 2019 triwulan keempat yang didominasi oleh sektor tambang. Berdasarkan data terkini, tercatat perusahaan yang bergerak di bidang PMA sebanyak 155 usaha, sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri tercatat 110 perusahaan. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengungkapkan sederet prospek investasi. Menurutnya, Jayapura memiliki bandara, Sentani, kemudian pelabuhan yang saat ini menjadi tol laut, Jalan Trans Papua yang menghubungkan sejumlah kabupaten di pedalaman dengan pelabuhan. Aset-aset tersebut tentu saja menjadi hal yang penting sebagai sarana konektivitas untuk distribusi barang dan jasa. Hal tersebut menjadi modal untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam (SDA). Tidak hanya tambang energi, melainkan juga perkebunan hingga kehutanan. Disebut bahwa kunci investasi berada di sektor energi, terdapat potensi besar berupa aliran sungai Mamberamo Raya. Peningkatan Investasi di Papua bisa menjadi keniscayaan apabila infrastruktur dan keamanan di Papua bisa mendukung proses penanaman modal di Bumi Cenderawasih.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bertugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpres tersebut menjabarkan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Badan Pengarah Papua nantinya bisa memberikan pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua tersebut diterbitkan menjelang pengesahan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada awal November 2022. Tentunya juga dalam rangka mendukung gelaran event KTT G20.
Korelasi Event G20 Kaitannya dengan Masyarakat Adat
Dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatrasentris, namun harus beriorentasi Indonesiasentris. Sejak awal pemerintahannya, Kepala Negara telah berkomitmen membangun Indonesiasentris yang dimulai dari tanah Papua. Komitmen tersebut bukan sekedar retorika, namun dihadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Bahkan Papua menjadi program prioritas nasional. Komitmen tersebut tak hanya sekedar infrastruktur, namun juga memastikan penguatan sumber daya manusia (SDM). Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat adat.
Dalam lanskip masyarakat adat Papua, belajar dari kondisi sebelumnya. Pemerintah saat ini menaruh perhatian yang luas terhadap masyarakat adat yang semakin berkembang. Menjadi salah satu hal penting dari kehadiran masyarakat adat nusantara, khususnya di masa pandemi covid-19 dan krisis iklim ketahanan. Yakni kepemilikan pengetahuan lokal dan ketahanan pangan tersendiri, dalam kearifan budaya lokal. Adanya pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Jayapura menunjukkan bahwa masyarakat adat di seluruh nusantara masih eksis dan hidup serta mempertegas kedaulatannya. Kedaulatan masyarakat adat menjadi sangat penting dalam situasi negara Indonesia yang hampir lupa bahwa sebenarnya fondasi keberagaman ada pada masyarakat adat. KMAN VI juga turut membahas terkait krisis iklim, krisis pangan dan krisis energi yang berpotensi menimbulkan konflik baru bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Sehingga disamping memperkuat keberagaman bangsa masyarakat adat, juga akan menjadi dasar menghadapi krisis.
Kondisi tersebut jauh dari opini Ones Suhuniap yang cenderung bersikap pesimis untuk memprovokasi publik bahwa pemerintah abai terhadap masyarakat adat di tengah perhelatan event G20. Sudah saatnya publik mengabaikan tulisan opini semacam ini.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
