nusarayaonline.id – Upaya untuk memajukan dan mensejahterakan wilayah Papua berikut dengan masyarakat yang berdomisili terus diupayakan pemerintah melalui sejumlah program maupun kebijakan. Selain kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini terus digeber implementasinya, terdapat program percepatan pembangunan yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin.
Melalui Staf Khususnya, Gatot Prio Utomo, dijelaskan bahwa terdapat petunjuk dan perintah dari Wapres agar agenda percepatan pembangunan di Papua melibatkan tokoh dan lembaga gereja Papua. Dalam implementasinya, percepatan pembangunan Papua harus menyerap aspirasi pimpinan gereja di Papua sehingga dapat memberikan kontribusi posifit serta mengakselerasi percepatan pembangunan kesejahteraan di bumi cenderawasih. Dirinya mewakili Wapres dalam acara puncak perayaan ke-168 tahun Hari Pekabaran Injil (HPI)di Pulau Mansimam, Manokwari, Papua Barat mengucapkan terima kasih pada tokoh gereja Papua yang telah membangun perdamaian di tanah Papua. Menjadi penekanan terhadap komitmen pemerintah untuk terus mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam perdamaian Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam pembangunan Papua. Tokoh-tokoh agama merupakan pilar penting dalam mengarusutamakan nilai-nilai kedamaian dan kesejahteraan di tanah Papua.
Komitmen Pembangunan Indonesia Sentris Berikan Harapan Baru Kawasan Indonesia Timur
Seperti yang kita ketahui bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat perhatian lebih terhadap arah pembangunan untuk memajukan kawasan Indonesia timur. Komitmen pembangunan yang diubah dari konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris memberikan harapan besar bagi berkembangnya pembangunan di kawasan Indonesia timur. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) Provinsi Papua Barat, Dominggus Yable. Menurutnya, adanya komitmen pemerintah tersebut patut untuk diapresiasi dan dikawal bersama agar tegak lurus dari pusat hingga pemerintah lokal. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat akan menikmati manfaat maksimal dari adanya kebijakan pemerataan dan pertumbuhan pembangunan di Kawasan Indonesia Timur.
Dalam mendukung upaya pembangunan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah memberikan pesan kepada seluruh kepala daerah di tanah Papua agar memberikan kemudahan berusaha kepada para investor, baik dari dalam negeri, orang asli Papua (OAP), hingga dari pihak luar negeri. Kemudahan berinvestasi perlu diberikan karena sektor swasta berperan penting mendukung tercapainya pembangunan. Peran penting sektor swasta tidak hanya untuk pemerintah pusat, namun juga untuk pemerintah daerah. Hadirnya sektor swasta di Tanah Papua akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mendagri meminta semua kepala daerah di Tanah Papua tak hanya mempermudah investasi, tapi juga membaca peluang usaha yang dapat menarik investor. Pasalnya, terdapat sejumlah faktor yang akan membuat investor tertarik menanamkan modal, diantaranya yaitu kondisi keamanan, kepastian hukum dalam berusaha, dan keberadaan infrastruktur yang memadai.
Komitmen Masyarakat Adat dalam Pembangunan Wilayah Pemekaran DOB
Sementara itu, masih menjadi salah satu kabar dari upaya membangun Papua. Kali ini datang dari implementasi kebijakan pemekaran DOB yang didukung oleh masyarakat setempat. Terdapat sebuah komitmen untuk membantu pembangunan DOB Provinsi Papua Tengah. Sejumah perwakilan dari Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire menjalin tali asih kepada 6 kepala suku dan 5 Ketua kerukunan di Kabupaten Nabire, Papua. Pemberian tali asih sekaligus silaturahmi dari Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire tersebut berlangsung di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Oyehe, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Seperti Namanya, kegiatan tersebut digelar untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus meminta saran atau masukan dari para kepala suku dan pimpinan lembaga adat, dalam pembangunan Papua Tengah, termasuk mencari figur sebagai koordinator dalam mengelola program Percepatan Pembangunan Otsus di Provinsi Papua Tengah yang diketuai Wakil Presiden Maruf Amin.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire, Sokrates Satori menyatakan bahwa adanya pertemuan tersebut memang telah lama diharapkan. Pihaknya juga berharap agar nantinya kursi MRP, DPRK, DPRP, dan birokrasi dapat diisi oleh perwakilan tokoh-tokoh adat Siareri di Nabire. Hadir dalam kesempatan tali asih tersebut adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nabire Sokrates Sayori, perwakilan Dewan Adat Papua Nabire Herman Sayori, dan Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Papua Tengah Melkisedek F I. Kemudian Kepala Suku Moora Donatus Sembor, Kepala Suku Napen Yusup Sayori, Kepala Suku Yansari Yance Sadi, dan Kepala Suku Yaur Saul Waiwoi.
Ratusan ASN Pemprov Papua Ajukan Pindah ke Wilayah Pemekaran DOB
Kemudian menjadi kabar gembira sekaligus sikap optimis bahwa kebijakan pemekaran DOB menajdi salah satu upaya pemerintah mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan wilayah Papua. Berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, menyebutkan terdapat 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat yang mengajukan pindah tugas ke daerah otonomi baru, seperti Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Menurutnya, tidak terdapat unsur pemaksaan dalam pemindahan tersebut. Namun dilihat dari peluangnya, untuk berkarir di tiga provinsi tersebut sangat terbuka lebar. Dengan adanya proses pemindahan tersebut akan berdampak baik terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Papua. Untuk itu, dirinya mengharapkan bagi ASN yang ingin mengajukan agar segera melengkapi berkas-berkas. Khusus untuk pengalihan guru-guru SMA/SMK, bahwa kebijakan pemerintah pusat 2023 dan seterusnya sudah harus dialihkan ke kabupaten/ kota masing-masing.
Membangun Tanah Papua dalam Bingkai Kemajemukan
Hingga saat ini, masih banyak kerja pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di tanah Papua. Pendekatan kultural-religus dan humanis terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama pembangunan menjadi strategi sekaligus pilihan dari pemerintah melalui Wapres dalam perwujudan tersebut. Oleh karena itu, komitmen kuat pemerintah untuk meneguhkan semangat baru dan paradigma baru dalam membuat lompatan kesejahteraan masyarakat Papua perlu didukung oleh seluruh pihak tanpa terkecuali.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
