Pada Jumat, 20/02/26 Dewan Gereja Papua dan Koalisi Transformasi Masyarakat Sipil di Tanah Papua melakukan jumpa pers dan memberikan pernyataan sikap terkait dengan situasi terkini di Papua yang dinilai oleh mereka telah terjadi perampasan sumber daya alam, militerisme, dan krisis kemanusiaan yang terjadi diseluruh tanah Papua.
Point yang disampaikan oleh Dewan Gereja dan Koalisi, yaitu:
- Pemerintah Republik Indonesia segera menghentikan pendekatan militer di ranah sipil yang melanggar UUD 1945, UU HAM dan UU OTSUS di Tanah Papua.
- Panglima TNI segera menarik seluruh anggota TNI yang ditempatkan di wilayah Konflik sebagai Guru, Tenaga Medis, dll dalam kebijakan negara sesuai pernyataan Panglima TNI pada tanggal 21 Maret 2024.
- TNI dan TPNPB wajib menjunjung tinggi Hukum Humaniter Internasional (HHI) di wilayah konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua.
- Pemerintah Republik Indonesia wajib membuka akses bagi jurnalis dan media asing ke Tanah Papua.
- Pemerintah Republik Indonesia segera membuka akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelanggaran HAM di Tanah Papua
- Hentikan semua Proyek Strategis Nasional yang merusak dan merampas Ruang Hidup Masyarakat Adat di Tanah Papua.
- Gubernur, MRP, DPRP/K, dan Bupati/Walikota di seluruh Tanah Papua wajib menyatakan sikap menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Operasi Militer di seluruh Tanah Papua.
- Pemerintah Republik Indonesia segera menghentikan semua kebijakan negara yang merampas hak hidup masyarakat sipil dan merusak lingkungan hidup di Tanah Papua.
- Pemerintah Republik Indonesia segera membuka ruang dialog dengan Rakyat Papua untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua.
Mendengar pernyataan tersebut, Steve Mara menanggapi bahwa pernyataan ini perlu untuk ditinjau kembali pasalnya, menurut dia selama ini pendekatan militer yang dilakukan di Papua adalah pendekatan militer humanis dan bukan perang, pendekatan ini dilakukan untuk membangun Papua.
Seperti contohnya militer yang dihadirkan didaerah pedalaman Papua adalah Militer dari korps zeni yang ditugaskan untuk ikut membantu pembangunan jalan, jembatan, serta perumahan. Dari korps kesehatan yang ditugaskan untuk ikut memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat Papua.
Tidak hanya ditempatkan di Papua, TNI dengan keahlian khusus ini ditempatkan hampir diseluruh daerah di Indonesia sesuai dengan kebutuhan daerah agar setiap daerah dapat dibangun dengan baik sesuai dengan cita-cita negara.
Selain itu, penempatan TNI dibeberapa daerah konflik di Papua adalah untuk membantu Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat mengingat ada kelompok bersenjata yang selalu hadir dan menganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat tetapi juga kehadiran kelompok ini juga mengancam kedaulatan Indonesia.
Menurut saya, keliru jika dewan gereja meminta TNI untuk ditarik dari daerah pedalaman di Papua, narasi yang seharusnya dibangun adalah narasi pengembalaan kepada umat atau masyarakat Papua.
Ini menjadi tugas dan tanggung jawab pendeta dan penginjil, tanggung jawab perdamaian tidak bisa dilempar kepada pemerintah pusat. Jika masyarakat Papua ada yang hidup didalam konflik maka yang harus dipertanyakan bukan militer tetapi pendekatan keagamaan yang dilakukan sudah sejauh mana, kenapa masih ada orang yang saling membunuh atau saling menyakiti?
Konteks berpikir pengembalaan umat menjadi tanggung jawab para pendeta di Dewan Gereja, jika narasi yang dibangun hanya menyalahkan pemerintah pusat atas pendekatan militer dan krisis kemanusiaan yang terjadi selama ini di Papua, lalu apakah pendekatan keagamaan tidak dilakukan sehingga masih terjadi konflik?
Ini pertanyaan yang simple, namun perlu untuk dicerna secara baik bahwa konteks masalah hari ini adalah mental dan akhlak yang memutuhkan sentuhan iman. Dan revolusi mental dan akhlak itu harus dimulai dari pihak yang berkonflik yaitu kelompok bersenjata dan TNI/POLRI.
Dewan Gereja sebaiknya bentuk tim revolusi mental dan akhlak untuk ditugaskan ke organisasi TNI/POLRI untuk lakukan pembinaan rohani sebelum penugasan dilakukan, jika Dewan Gereja anggap ada yang salah dalam pendekatan selama ini. Selain itu, agar seimbang dewan gereja bentuk juga tim yang sama untuk revolusi mental ke kelompok bersenjata di Papua agar tidak lakukan tindakan brutal kembali.
Kemudian, perlu pemahaman juga bahwa konteks kehadiran militer di Papua adalah menjaga wilayah pertahanan Indonesia, bukan hanya di Papua, militer Indonesia juga hadir diseluruh wilayah perkotaan hingga perbatasan terluar di Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara.
Sedangkan Proyek strategis nasional seperti PSN dilakukan untuk menjaga lumbung pangan nasional tercukupi agar makanan untuk masyarakat Indonesia selalu ada, jika tidak ada lumbung pangan maka kapan saja jika terjadi krisis, Papua akan terjadi kelaparan karena tidak punya stok makanan. Namun, disisi lain Steve Mara juga menegaskan bahwa ada wilayah-wilayah tanah adat yang harus dijaga yang tidak boleh diganggu atau digunakan untuk proyek nasional, serta dalam Proyek Strategis Nasional khususnya di Papua harus mengutamakan pangan lokal Papua.
Selain itu, mengenai ruang dialog yang diharapkan, saat ini dialog substansi terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik dengan 6 Gubernur, para bupati/walikota, serta tim percepatan pembangunan Papua yang dibentuk. Dialog telah dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar orang Papua dari sandang dan pangan, kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga hak politik.
