nusarayaonline.id – Sebuah gertakan kembali ditunjukkan oleh ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey Bomanak memanfaatkan kemudahan berjejaring di media sosial Facebook. Unggahan berbentuk catatan dengan kalimat yang mengarah pada provokasi tersebut dimaksudkan untuk merespon kedatangan Presiden Joko Widodo dalam momentum peresmian gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) pada 21 Maret 2023.
Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa Presiden pemerintah kolonal Indonesia Jokowi dalam pemerintahannya merugikan rakyat Papua dan tak bertanggung jawab menjawab terhadap tuntutan politik untuk merdeka. Presiden Jokowi tidak mampu menjawab tawaran negosiasi internasional yang disampaikan oleh OPM sebagai badan politik dari TPNPB yang sedang berperang dengan menyandera pilot Susi Air. Di akhir pernyataannyam dirinya mengancam bahwa jika terjadi penembakan terhadap presiden maka merupakan kesalahannya sendiri.
Dirinya juga mengunggah sebuah tulisan dengan isu serupa menyampaikan bahwa perlawanan pemberontakan rakyat Papua terhadap penjajahan di atas tanah Papua bukanlah sebuah kekerasan berdasarkan hukum internasional. Hal tersebut sepertinya merespon pernyataan Menko Polhukam yang pernah menegaskan terkait posisi Papua sebagai bagian dari Indonesia secara sah berdasarkan hukum internasional.
Jika dilihat dari waktu pergerakan, gertakan seorang Jeffrey Bomanak tak hanya kali ini dilakukan. Sebelumnya dirinya juga mengunggah catatan di Facebook bahwa jalan singkat menuju Papua Merdeka adalah perang gerilya dengan taktik penyanderaan. Nampaknya kelompok OPM sedang diatas angin dengan adanya penyanderaan. Mereka juga tak senang dengan adanya kunjungan Presiden Jokowi yang kemudian coba dibenturkan melalui isu-isu yang kontroversif.
Pernyataan Jeffrey Bomanak Tergolong Upaya Eksistensi Diri
Jika saja dari pihak kepresidenan merespon unggahan seorang Jeffrey Bomanak tersebut sudah barang tentu dirinya bakal habis riwayatnya. Secara prinsip, adanya ancaman terhadap presiden sama dengan ancaman keamanan negara. Sang pengancam melanggar Pasal 104 KUHP tentang Makar dan Pasal 27 Ayat 4 junto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang konten elektronik berisi ancaman. Sesuai pasal tersebut yang disebut makar adalah bermaksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau peniadaan kemampuan presiden atau wakil presiden. Perkara makar juga bisa diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
Sudah barang tentu, Jeffrey Bomanak tak berpikir panjang ketika mengunggah tulisan tersebut ke media sosial. Dibenaknya, yang terpenting adalah eksis dalam merespon kedatangan presiden sebagai upaya melancarkan misi untuk lepas dari Indonesia. Dirinya bahkan lupa bahwa OPM yang diklaim telah dipimpinnya tak sesolid yang ia pikirkan. Bak api dalam sekam, sejumlah konflik atau perselisihan diantara aktifivis pro kemerdekaan Papua hingga kini masih terjadi.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui Radio New Zealand (RNZ), Benny Wenda menyampaikan kepada OPM agar segera membebaskan pilot Susi Air karena Selandia Baru disebut pendukung kuat Papua Barat. Insiden penyanderaan Pilot tersebut juga disebut merupakan kesalahan pemerintah Indonesia karena terus membiarkan pelanggaran HAM di Papua dan menolak mengizinkan Komisioner HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi wilayah Papua. Merespon hal tersebut, Jeffrey Bomanak lantas membantah pernyataan Benny Wenda dengan sikap kontra. Menurutnya siapapun politisi tidak punya kapasitas untuk mendikte OPM, apalagi seorang Benny Wenda yang tidak memiliki legalitas dan integritas dalam orientasi politik TPNPB-OPM. Baginya, seorang Benny Wenda tidak termasuk dalam perjuangan bangsa Papua. Ia hanya pembuat propaganda dan penipu yang selalu mencari sensasi terkait isu diplomasi perjuangan bangsa Papua.
Ketidakkompakan juga terjadi pada tubuh TPNPB OPM khususnya pada saat penangkapan Anton Gobay di Philipina. Dalam pernyataaannya, Jeffrey Bomanak menuntut pemerintah Philipina agar menghormati perjuangan masyarakat Papua dan membebaskan Anton Gobay. Dirinya juga mengakui bahwa Anton Gobay merupakan anggota TPNPB. Di sisi lain, juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom menolak mengakui Anton Gobay sebagai anggota TPNPB OPM. Bahkan dirinya juga menganggap pernyataan Jeffrey Bomanak terkait tuntutan pembebasan Anton Gobay sebagai pernyataan sampah. Menurutnya, yang dilakukan Anton Gobay adalah kegiatan illegal karena kerja sama dengan kelompok kiri Philipina. Di sisi lain, Sebby Sambom juga malah membeberkan bahwa Jeffrey Bomanak sebagai pelaku kriminal karena pernah merampok dirinya dan Anton Gobay di Bougainville, Papua Nugini. Jeffrey Bomanak juga disebut hanya mencari panggung. Dirinya tidak mengakui keberadaannya. Diantara 36 komando daerah pertahanan TPNPB OPM, Jeffrey Bomanak dengan Benny Wenda disebut sebagai orang oportunis dan ambisius.
Tak hanya dengan Benny Wenda dan Sebby Sambom, tidak solidnya para aktivis ini juga merambah hingga Egianus Kogoya. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu, dirinya tampak murka menyinggung orang-orang yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka. Egianus Kogoya secara blak-blakan menyebut nama satu per satu yakni Benny Wenda, Sebby Sambom. Viktor Yemu dan Jeffrey Pagawa Bomanak. Mereka dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi kelompoknya yang disebut sedang berjuang untuk kemerdekaan Papua.
Adanya perselisihan di tubuh para aktivis pendukung kemerdekaan Papua tersebut menandakan terdapat celah diantara mereka dalam sejumlah pergerakan yang tidak terkoordinasi. Sifat dasar mereka yang haus akan eksistensi menjadi kelemahan sekaligus kewaspadaan yang harus diantisipasi. Adanya insiden penyanderaan pilot Susi Air seperti menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan dengan sejumlah upaya ancaman yang belum tentu sama dengan kondisi di lapangan. Posisi para aktivis tersebut yang tak berada di wilayah Papua menjadi satu indikasi besar bahwa motif yang sedang dicari adalah panggung eksistensi. Bersatunya mereka saja masih belum bisa mewujudkan misi kemerdekaan, apalagi saat ini terpecah belah karena kepentingan individual. Maka seharusnya adanya narasi-narasi tersebut tak perlu untuk digubris atau direspon secara berlebih karena hanya menjadikan dirinya besar rasa.
Kunjungan Presiden Jokowi Merupakan Wujud Komitmen Perhatian Terhadap Papua
Bukan berarti seorang Presiden tak peduli terhadap permasalahan keamanan ataupun isu pelanggaran HAM yang kerap menjadi tameng oleh para aktivis kemerdekaan Papua. Bulan Januari lalu, Presiden Jokowi secara ksatria telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu dimana diantaranya terkait kasus di Papua. Dalam pernyataannya, presiden menaruh simpati dan empati mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanap menegasikan penyelesaian yudisial.
Rasanya bukan sebuah kesalahan jika seorang Presiden memberikan motivasi dan semangat terhadap pemuda Papua dengan berkunjung langsung untuk meresmikan Gedung PYCH. Jika ujung tombak sebuah perubahan negara adalah pemuda, maka dengan segenap daya dan upaya perlu didukung, didampingi, serta didorong hingga akhirnya benar-benar menjadi manusia. Manusia yang berguna bagi pembangunan dan kemajuan Papua khususnya. Menjadi hal terpenting adalah agar para pemuda Papua tidak terjerumus kepada hal-hal kontraproduktif. Kemunculan Egianus Kogoya sebagai generasi muda kelompok separatis adalah fakta sekaligus contoh miris, bahwa pemuda yang tidak mendapat pengarahan, akan terjerumus menjadi musuh negara yang bahkan oleh masyarakat sekitar sendiri tidak dihormati akibat sejumlah tindakan kejamnya yang kerap menimbulkan korban.
Komandan Korem 172/PWY Brigjen J.O Sembiring menyatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi membawa dampak positif dalam rangka pemberdayaan masyarakat Papua serta peningkatan infrastruktur. Dirinya meyakini bahwa kunjungan kali ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Jokowi yang begitu besar mencurahkan perhatian untuk mewujudkan kedamaian dan peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua, salah satunya melalui bidang ekonomi dan kreatif dengan peresmian gedung PYCH.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
