nusarayaonline.id – Sebuah kabar tidak sedap kembali berseliweran di pemberitaan media dalam lanskip tanah Papua. KPK bersama aparat kepolisian menangkap Bupati Mimika, Eltinus Omaleng sebagai tersangka dugaaan korupsi pembangunan gereja. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal membenarkan jika Bupati tersebut ditangkap KPK kemudian digiring ke Mako Brimob Polda Papua.
Diketahui sebelumnya bahwa Eltinus Omaleng menggugat KPK lewat praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan tersebut dilakukan berkaitan dengan penetapan tersangka dalam perkara pembangunan gerja di Kabupaten wilayahnya. Namun upaya praperadilan tersebut kandas ditolak hakim. Penetapan tersangka terhadap Bupati Mimika tersebut disebut hakim telah cukup alat bukti. Sementara itu Juru bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri juga membenarkan bahwa terjadi penangkapan terhadap tersangka KPK yang menjabat Bupati Mimika di Jayapura terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi di Mile 32 Timika.
Kabar penangkapan tersebut kemudian turut merajai beranda dan timeline pemberitaan di seputar Papua bahkan hingga tingkat nasional. Sejumlah pihak merespon secara beragam, mulai dari apresiasi hingga penggiringan opini yang menganggap kejadian tersebut sebagai upaya mengalihkan kasus mutilasi di Mimika, menewaskan 4 orang Asli Papua (OAP) serta melibatkan 6 oknum TNI yang hingga kini masih dalam pemeriksaan. Salah satu respon yang cukup menohok datang dari akun twitter WPNewsOrg menilai bahwa penangkapan Bupati Mimika merupakan pengalihan isu untuk menyelamatkan TNI dari kasus mutilasi serta menjelang perayaan G20. WPNewsOrg menyimpulkan bahwa kasus penangkapan Bupati merupakan kejahatan yang direncanakan.
Bagai menepuk air di dulang, pernyataan yang menjurus kepada tuduhan tersebut tak ubahnya sebuah provokasi untuk mempermainkan emosi masyarakat Papua. Lewat pernyataan tersebut juga terkandung pesan terdapat pihak yang ingin memperpanjang kasus pembunuhan di Mimika untuk dijadikan amunisi ‘membakar’ kemarahan masyarakat.
Upaya Kelompok Separatis Memainkan Konten Media
Berdasarkan penelusuran dari sumber terbuka, dapat diketahui bahwa akun Twitter WPNewsOrg merupakan afiliasi serta wadah perpanjangan publikasi dari konten situs westpapuanews.org. Situs yang dibuat mirip dengan portal media daring tersebut menampilkan sisi lain dari kegiatan atau tindakan pemerintah serta aparat yang menurut mereka sebagai hal buruk dan merugikan kelompoknya. Dilihat dari pilihan penggunaan domain .org merupakan kependekan dari organisasi yang banyak digunakan oleh sekolah, organisasi, ataupun lembaga non profit. Secara konteks, situs WestPapuanews.org ingin mencitrakan diri sebagai portal media kelompok separatis.
Unggahan yang menyatakan bahwa penangkapan Bupati Mimika oleh KPK merupakan pengalihan isu atas kasus mutilasi yang sebelumnya terjadi jelas sebuah kesimpulan premature, bahkan ngawur. Seperti tak berdosa, akun tersebut secara enteng juga menyebut bahwa penangkapan Bupati Mimika merupakan upaya untuk memulihkan nama TNI AD di mata masyarakat, khususnya di wilayah Papua.
Perlu menjadi kewaspadaan bersama bahwa media sosial memiliki pertalian yang erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal tersebut juga ditopang oleh pemberitaan narasi persuasif khas akun-akun propagandis yang sengaja dilempar untuk agenda kelompoknya serta upaya mempengaruhi publik agar mengikuti alur yang sedang dilancarkan. Kecenderungan saat ini dimana ‘setiap orang adalah media’ akan menjadi boomerang jika tak bisa memanage kata demi kata atau kalimat per kalimat yang dituliskan. Masih kita ingat bagaimana kejadian kericuhan di Papua 2019 lalu, semuanya berawal dari permainan kata-kata dan sebaran media yang kemudian menyulut emosi warga. Tak ada satu pihak pun yang menginginkan hal tersebut terulang. Jika pun ada, sudah patut kita duga merupakan kelompok yang memiliki kepentingan pribadi, yang sayangnya sering mengorbankan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh WestPapuanews.org dalam bentuk narasi destruktif.
Ketegasan Polri dan TNI dalam Merespon Kasus Mutilasi di Mimika
Hingga kini pemerintah terus mengusut dan memproses kejadian pembunuhan tersebut melibatkan beberapa pihak, salah satunya Komnas HAM. Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik mengaku telah berkoordinasi dengan TNI untuk menginvestigasi kasus tersebut. Komnas HAM bahkan telah memulai investigasi kendati masih berproses. Pihaknya juga akan mengirim Komisioner Komnas HAM Choirul Anam untuk memperkuat tim yang sedang bertugas di Papua.
Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri menyatakan bahwa proses hukum terhadap 6 anggota TNI terduga pelaku pembunuhan dan mutilasi harus dijalankan secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga tidak akan terjadi praktik impunitas. Para terduga pelaku seharusnya diadili di peradilan umum mengingat perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana. Menurutnya, Impunitas terhadap pelaku kekerasan akan menambah buruk situasi HAM di Papua. Selaras dengan hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan keamanan, khususnya peran militer di Papua.
Pasca Penangkapan Bupati, Timika Disiagakan
Merespon adanya penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mimika, sebagai bentuk antisipasi dari aparat keamanan terhadap wilayah Mimika. Pihak kepolisian kemudian menetapkan status siaga di wilayah Timika. Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri dalam keterangannya di media menyatakan bahwa pihaknya meminta aparat keamanan di Timika bersiaga mengantisipasi adanya gangguan keamanan usai penangkapan Bupati Mimika. Pihaknya juga berhadap agar masyarakat tidak mudah diprovokasi, sehingga wilayah Timika dan sekitarnya diharapkan tetap kondusif.
Tak Ada Kaitan dalam Kasus Korupsi dengan Kasus Pembunuhan
Jika mungkin terdapat pihak yang masih mempermasalahkan kedua kasus tersebut, satu yang menjadi irisan adalah soal waktu yang hampir berdekatan. Selebihnya, permasalahan tersebut memiliki konteks, bidang, dan kondisi yang berbeda. Kasus korupsi Bupati Timika bukan hal baru atau mengada-ada. Pun dengan kejadian pembunuhan tentu memiliki motif yang berbeda. Setiap pihak memiliki hak untuk berspekulasi, namun satu hal yang harus diperhatikan agar jangan sampai pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis atau verbal tersebut berdampak pada kondisi wilayah Papua yang bisa dibilang sensitif. Semoga publik semakin paham akan arah ‘permainan’ kelompok separatis yang selalu memanfaatkan isu ‘seksi’ menjadi sebuah ‘amunisi’.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
