nusarayaonline.id – Sebuah narasi provokatif kembali ditulis dan diunggah oleh pendeta Socratez Sofyan Yoman melalui website normeshedpapua.com. Tulisan yang berjudul: Kami Tidak Pernah Menjadi Budak Bangsa lain Sejak Leluhur di atas Tanah Pusaka kami, tersebut menyinggung perihal kedaulatan sejati bangsa Papua yang telah dirampok bangsa kolonial modern. Menurutnya, selama puluhan tahun, orang Papua sudah belajar banyak dari Indonesia, namun sebaliknya Indonesia dan banyak pendatang enggan untuk belajar dari Papua. Tidak banyak pendatang yang sungguh berusaha untuk mengenal tanah Papua, manusia, bahasa, dan budayanya. Sudah waktunya Indonesia melepaskan bangsa Papua Barat sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Menjadi negara tetangga Indonesia yang saling membagi sejarah masa lalu. Dirinya menilai bahwa biaya yang lebih murah terkait penyelesaian konflik Indonesia dengan bangsa West Papua adalah dengan melepaskannya menjadi negara berdaulat dengan jalan damai dan bermartabat.
Dengan percaya dirinya, Socratez menyebut bahwa penduduk orang asli Papua (OAP) sudah siap merdeka dan mengatur diri sendiri. Berdasarkan sejarah, OAP pada 1960-an telah belajar di beberapa universitas Belanda. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dengan mengorganisir dan mendirikan sebuah negara pada 1 Desember 1961 lengkap dengan atribut kebangsaan. Sebelumnya, kemerdekaan dan kedaulatan penduh penduduk OAP juga sudah ada sejak leluhur dan nenek moyang. Dirinya lantas mengambil contoh dari suku lani yang disebut hidup di bagian Papua pegunungan dimana wilayah tersebut terlabel sebagai masyarakat yang belum maju. Mengutip pernyataan dari Pastor Frans Leshout bahwa dalam program-program pembangunan sering kurang diperhatikan dan dihargai kearifan-kearifan lokal seakan-akan Papua harus menjadi kopi dari daerah-daerah lain di Indonesia tanpa suatu warna lokal Papua. Kiranya tidak cukuplah untuk berulang-ulang kali memproklamasikan Tanah Papua sebagai Tanah Damai” (2009:385-386).
Pengakuan dari Pastor tersebut lantas disebut oleh Socratez untuk mempertegas atau mendukung kebenaran kemerdekaan dan kedaulatan penduduk OAP yang kemudian diambilkan contoh dari suku orang lani. Suku Lani ialah bangsa yang bedaulat penuh dari turun-temurun tidak pernah diduduki dan diatur oleh suku lain. Suku Lani adalah bangsa yang mempunyai kehidupan dan mempunyai segala-galanya sebagai bangsa merdeka dan bedaulat sejak leluhur. Sudah saatnya nilai-nilai luhur dan Ilahi yang dimatikan dihidupkan kembali setelah nilai-nilai budaya warisan leluhur OAP Melanesia di Papua dihancurkan secara sistematis oleh penguasa kolonial Indonesia selama 61 tahun sejak 1961.
Motif Socratez Yoman Gunakan Pendekatan Budaya untuk Cari Dukungan Kemerdekaan Papua
Jelas sekali bahwa narasi yang disampaikan diatas menyudutkan serta menyalahkan Indonesia yang disebut sebagai bangsa penjajah wilayah Papua. Penting untuk diketahui bersama bahwa pendapat seseorang atau kelompok tunggal tidak sepenuhnya mewakili pandangan seluruh masyarakat. Papua sendiri memiliki keanekaragaman budaya, suku, bahasa dan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendapat satu individu atau kelompok tertentu tidak dapat secara pasti mempengaruhi seluruh masyarakat Papua. Hal ini tentunya berhubungan dengan kecenderungan Socratez Yoman yang telah mengarah pada pendekatan budaya untuk mencari dukungan pelepasan Papua dari Indonesia.
Seperti yang kita ketahui bahwa Pendeta Socratez Yoman merupakan pendeta sekaligus aktivis HAM yang menyatakan diri mendukung kemerdekaan Papua secara terbuka. Sebuah tendensi politik seorang pendeta yang harusnya bertugas menggembala jemaatnya agar hidup berdampingan secara damai. Dalam situasi yang sudah semakin informatif saat ini diyakini bahwa masyarakat Papua memiliki keputusan dan pandangan terhadap Papua tak hanya berdasarkan pada faktor kecenderungan seorang Socratez Yoman, namun lebih kompleks dan luas daripada hal tersebut.
Jejak sang Pendeta Politik Simpatisan Lukas Enembe yang Pro Kemerdekaan Papua
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Socratez Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap aktivis pro kemerdekaan Papua. Dirinya memiliki concern bidang ideologi mempengaruhi masyarakat untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Dalam perjalanannya, kiprah Socratez sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat banyak pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi.
Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo pernah merespon pernyataan Socratez pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socratez merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Socratez Yoman juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Fakta yang terkuak kemudian, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Di tahun 2011 Socratez juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut tenyata berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.
Selanjutnya, di tahun 2016 pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socratez. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socratez bukan seorang politikus, menurutnya yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, DOB, dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga yang juga turut merespon pernyataan Socratez, menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.
Sikap kecewa terhadap Socratez juga pernah ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Dirinya menyesalkan pernyataan Socratez Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socratez sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Ia berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.
Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socratez juga pernah mengunggah narasi dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socratez memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.
Socratez Yoman juga memiliki peran dalam kasus Lukas Enembe. Dirinya pernah mengklaim bahwa sang tersangka merupakan manusia berbudi luhur serta pemimpin jujur. Usut punya usut terdapat bukti yang mengarah bahwa Socratez menjadi tokoh agama sekaligus corong pembela Lukas Enembe, terindikasi sang pendeta politik ini mendapat aliran dana dari gubernur non aktif agar turut mendukung eksistensinya. Sekilas pernyataan tersebut terlihat meyakinkan, terlebih disampaikan oleh tokoh agama, namun kebenaran atas kalimat-kalimat tersebut perlu mendapat verifikasi melalui sejumlah bukti. Jika tidak, hanyalah musang berbulu domba dengan indikasi agenda yang sedang coba dimainkan untuk melindungi Lukas Enembe. Faktanya, setelah terdapat pengakuan dari seorang tokoh Papua, didapatkan informasi bahwa segala tulisan bernada kritis dan cenderung bernada sentimen negatif terhadap pemerintah tersebut merupakan pesanan dari Lukas Enembe. Keberpihakan Socratez Yoman untuk membela Lukas Enembe disebut sebagai faktor balas jasa.
Kini adanya unggahan tulisan yang menyebut bahwa sudah waktunya Indonesia melepas Papua melalui sejumlah pendekatan budaya dan kutipan seorang pastor. Tentu menjadi hal yang harus diverifikasi ulang sebagaimana kejadian-kejadian sebelumnya yang hanya berakhir dengan sebuah wacana atau hisapan jempol belaka. Entah sadar atau tidak, dirinya sedang mengecilkan peran dan wibawa seorang pendeta yang harusnya menyejukkan umat dengan mendukung pemerintahan yang sah sebagai wakil Tuhan di dunia. Bukan kemudian merongrong dengan sejumlah narasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
