Penetapan 1 Juli sebagai HUT TPNPB-OPM atau disebut juga KKB Papua mengalami penolakan dari tokoh adat, Yanto Eluay.
Yanto mengatakan penolakan tersebut sebagai bentuk suara hati masyarakat adat.
Adat kata dia, menjunjung tinggi kedamaian, persatuan dan masa depan bagi generasi penerus di Bumi Cendrawasih.
“Sebagai tokoh adat Papua, saya menyampaikan sikap tegas bahwa kami menolak 1 Juli dijadikan sebagai HUT TPNPB-OPM. Tanggal tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat adat yang mencintai damai dan persaudaraan,” ujar Yanto Eluay, Jumat (27/6/2025).
Dia menekankan gerakan separatis dan kekerasan tidak sesuai dengan budaya serta adat istiadat orang Papua.
Adat istiadat di Papua kata dia, menghargai kehidupan, harmoni, dan keutuhan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sehingga kata dia, masyarakat adat tidak ingin hidup dalam bayang-bayang konflik TPNPB-OPM atau KKB Papua.
“Kami tidak ingin anak cucu kami terus hidup dalam bayang-bayang konflik. Kami ingin membangun Tanah Papua melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, bukan dengan senjata dan kekerasan,” tambahnya.
Yanto Eluay juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Tanah Papua adalah tanah damai, bukan tanah konflik. Mari kita jaga negeri ini dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Kami tolak 1 Juli sebagai HUT TPNPB-OPM. Kami pilih damai. Papua adalah Indonesia,” tegasnya.
Dia menekankan pembangunan di Papua hanya dapat berlangsung jika situasi keamanan tetap kondusif.
Membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, maupun masyarakat umum.
