Papua, nusarayaonline.id – Danrem 172/PWY Brigjen Juinta Ombo Sembiring curiga perihal adanya pesawat komersial yang membawa pasokan logistik ke kelompok separatis teroris Papua (KSTP) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Juinta mengaku curiga terhadap aktivitas pesawat komersial yang kerap mendarat di wilayah yang dikuasai oleh KSTP.
“Saya melihat ada pesawat komersial membawa bahan makanan di sana. Padahal daerah itu dihuni oleh kelompok KSTP,” ujar Juinta dalam keterangannya seperti dilansir detikSulsel, Sabtu (5/11/2022).
Pernyataan itu disampaikan Juinta berbekal pengalamannya berkunjung ke wilayah Kampung Kukihil, Distrik Kiwirok. Dia melihat langsung pesawat tersebut mendarat di wilayah Kukihil.
Menurutnya, hal itu patut dicurigai. Pasalnya, wilayah Kukihil seharusnya sudah tidak berpenghuni sejak September 2021.
“Saya lihat sendiri mereka mendarat di Kampung Kukihil. Dari laporan anggota kami, ini bukan pertama kali. Tanggal 17 Oktober lalu ada, bulan Juli ada, dan bulan Mei juga ada. Berarti pesawat ini kerap mendarat di Kukihil,” tuturnya.
Juinta mengaku penerbangan komersial yang diduga membawa pasokan makanan kepada KSTP akan diselidiki. Sosok yang mendanai hingga memerintahkan pesawat komersial itu ke Kukihil juga tengah diusut.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Ketiga provinsi baru yang akan dimekarkan yaitu, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Penamaan 3 provinsi tersebut selanjutnya dilakukan berdasarkan wilayah adat. Provinsi Ha Anim untuk Papua Selatan, Meegapo untuk Papua Tengah, dan LApago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Persetujuan pemekaran provinsi di Papua itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Sebelum disetujui, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi bertanya kepada seluruh fraksi yang ada. Sembilan fraksi yang ada di DPR menyetujui hasil harmonisasi RUU tersebut.
Sumber: detik.com
