nusarayaonline.id – Layaknya seseorang yang merasa terpojok karena merasa tidak nyaman atau bahkan tertekan oleh pihak lain. Begitu juga yang mungkin sedang dialami oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang selama ini konsisten berada di oposisi pemerintah terutama di wilayah Papua untuk misi pelepasan diri dari Indonesia melalui sejumlah upaya hingga manuver.
Sebuah aksi dari KNPB wilayah Tolikara Provinsi Papua Pegunungan berwujud kampanye mengajak generasi muda di wilayah tersebut agar tidak mendaftar atau melamar sebagai anggota TNI/Polri. Kampanye tersebut disampaikan oleh Ketua KNPB Wilayah Tolikara, Nalkos Kosaya dalam sebuah keterangan tertulis. Menurutnya, generasi muda sebagai pewaris negeri dan penerus masa depan bangsa Papua harus terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Papua. Tidak ada masa depan bangsa Papua di dalam bingkai NKRI. Jika orang Papua diterima menjadi anggota TNI/Polri, maka hanya akan menjadi alat untuk memburu atau menangkap orang Papua. Di akhir tulisannya, dirinya menyerukan agar pemuda Papua sebagai pemilik negeri harus menolak tunduk di sistem penjajah, lalu bangkit melawan untuk selamatkan tanah air dan bangsa West Papua yang sedang menuju kepunahan.
Sebuah seruan atas kerapuhan situasi dari wilayah yang disebutnya bangsa West Papua kemudian secara sengaja atau tidak diakuinya sendiri sedang menuju kepunahan. KNPB memiliki sisi kekhawatiran bahwa West Papua yang dicitakan akan menuju kemerdekaan setelah lepas dari Indonesia akan semakin kehilangan pendukung jika para pemuda di Papua menjadi anggota TNI/Polri.
Jejak KNPB dalam Upaya Mempengaruhi Generasi Muda Papua
Selain aksi berwujud kampanye tersebut, sejumlah upaya pernah dilakukan oleh KNPB dalam mempengaruhi generasi muda Papua agar membelot dari pemerintah Indonesia dan bergabung dengan gerakannya yang mengerucut pada tujuan pelepasan dari wilayah Indonesia.
Hingga saat ini, KNPB diketahui masih berafiliasi dengan sejumlah organisasi yang berbasis mahasiswa dan pemuda di Papua seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Petisi Rakyat Papua (PRP). Dalam setiap rencana kebijakan pemerintah pusat misalnya, pergerakan penolakan dari kedua kelompok tersebut selalu tak luput dari keikutsertaan KNPB. Kebijakan pemekaran DOB sebelum akhirnya disahkan, pernah mendapat gerakan penolakan dari KNPB yang menunggangi AMP dan PRP untuk turun ke jalan dalam sejumlah kesempatan. Penangkapan juru bicara PRP, Jerfy Wenda dalam aksi penolakan DOB pada 10 Mei 2022 lalu berujung pada penangkapan 5 anggota KNPB dan 1 anggota AMP yang berada dalam satu ruangan dengan Jefry Wenda. Tak hanya itu, melalui pernyataan tertulis ataupun narasi di media, KNPB juga berupaya mempengaruhi publik utamanya generasi muda Papua. Juru bicara KNPB Boven Digoel Yanuarius Murutop pernah menyatakan bahwa DOB merupakan musibah baru bagi orang asli Papua. Kemudian Wakil Ketua KNPB Bali, Laos Alua juga menyatakan bahwa pemekaran merupakan keinginan elite politik Jakarta dan beberapa orang Papua yang kalah politik. Terakhir, Ketua KNPB Yahukimo Jhon Suhun juga sempat menyatakan bahwa pemekaran DOB hanya untuk membuka sayap militer Indonesia dan membunuh masyarakat Papua. Kalimat-kalimat persuasif tersebut memiliki tujuan mengerucut agar masyarakat di Papua menarik dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Sifat sebenarnya dari isu DOB dijadikan sebagai modal untuk menjaga eksistensi dan keresahan masyarakat, serta dikatakan mewakili respon mayoritas masyarakat Papua. Namun, sebenarnya yang menjadi kepentingan mendasar KNPB adalah menjadikan isu tersebut sebagai jembatan dan perpanjangan dari isu utama yang sedang didorong, yaitu upaya melepaskan diri dari Indonesia.
Sayangnya, upaya-upaya tersebut tak membuahkan hasil. Kebijakan pemekaran DOB saat ini telah disahkan dan dilaksanakan. Bahkan sejumlah pihak yang semula menolak kebijakan pemekaran malah berbalik arah mengincar jabatan di perangkat lembaga pada provinsi baru. Salah satunya yang terjadi pada Debora Mote, tokoh MRP yang tadinya menolak DOB, kini mencalonkan diri sebagai ketua MRP Papua Tengah. Sungguh ironi, namun begitulah politik, manuvernya tiada akhir.
Kecaman Masyarakat Papua Terhadap Penyanderaan Pilot Susi Air
Tak hanya spesifik pada generasi muda Papua. Pergesekan dan tarik ulur dukungan dari kelompok separatis yang menginginkan kemerdekaan Papua juga menyasar pada masyarakat Papua secara umum. Dalam kasus perekrutan anggota misalnya, sebuah cerita pernah disampaikan oleh mantan anggota kelompok OPM pimpinan Egianus Kogoya bernama Tenius Tebuni yang kini telah menyatakan kembali ke Negara Indonesia.
Diceritakan bahwa saat itu alasan dirinya bergabung dengan Egianus Kogoya karena dijanjikan kehidupan serba mudah dimana segala kebutuhan akan dipenuhi termasuk diberikan banyak uang. Namun, pada kenyataannya selama bergabung dengan Egianus, ia sering kelaparan di hutan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut harus memeras masyarakat yang merupakan warga kampungnya sendiri, bahkan tak segan-segan membunuhnya. Dirinya kemudian sadar telah ditipu. Dibeberkan juga bahwa kelompok separatis Papua dalam pergerakannya tidak solid karena selalu terpecah-pecah dan berjalan sendiri-sendiri. Alasan hampir serupa juga pernah diungkapkan sejumlah mantan anggota kelompok separatis Papua, salah satunya oleh Purom Wenda. Dirinya juga mengaku diberikan janji-janji manis yang ternyata hanya kebohongan belaka.
Adanya kasus penyanderaan oleh OPM dibawah pimpinan Egianus Kogoya terhadap pilot Susi Air yang hingga kini masih terjadi, ditambah adanya pembunuhan terhadap anak kepala kampung oleh Egianus Kogoya karena tak mendapat dukungan bahan makanan. Hal tersebut juga didukung dengan pengakuan dari mantan anggota seorang Egianus Kogoya. Rasanya sudah cukup menjadi dasar bagi generasi muda Papua untuk tidak mempercayai kampanye yang diserukan KNPB. Menjadi sebuah fakta besar bahwa tak ada kenikmatan hidup yang bisa dijalani manakala bergabung dengan OPM hingga KNPB. Karena pada akhirnya hanya akan dituntut menyerang masyarakat untuk bertahan hidup atau mengelabuhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik.
Para tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua juga baru saja memberikan pernyataan terhadap adanya aksi dari kelompok separatis tersebut. Mereka menilai bahwa aksi kekerasan hingga penyanderaan telah merugikan banyak pihak. Tokoh adat Suku Kamoro, Mimika, Marianus Magnaiteko menyatakan prihatin melihat adanya gerakan dari kelompok separatis Papua. Menurutnya perlu adanya pendekatan kekeluargaan baik melalui adat dan gereja. Sementara, Kepala Suku Damal, Kabupaten Mimika, Yulius Hagabal berujar bahwa meski berbeda suku dengan masyarakat di Kabupaten Nduga, namun masalahnya cukup besar untuk Tanah Papua. Dirinya juga meminta Suku Damal tidak terpengaruh apa yang terjadi di Nduga.
Senada dengan Marianus dan Yulius, tokoh pemuda Kabupaten Mimika, Agustinus Anggaiba melihat bahwa tidak ada yang bisa dibenarkan dari aksi kekerasan oleh kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya. Dirinya menginginkan Papua aman dan membutuhkan pembangunan. Sementara Tokoh Intelektual Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak, Yonias Kula mengatakan bahwa kondisi Pupua secara keseluruhan sebenarnya aman-aman saja. Namun pada tahun 2022 dan awal 2023 banyak kejadian-kejadian kekerasan oleh kelompok Egianus Kogoya, termasuk penyanderaan Pilot Susi Air dan pembunuhan anak kepala kampung. Dirinya secara tegas mengimbau kepada para pemuda di Papua jangan mudah terprovokasi, meski ada yang pro maupun kontra dengan kelompok OPM.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
