Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintahan Presiden Prabowo, sambung Maruarar, memberikan “karpet merah” bagi rakyat kecil, bukan hanya untuk investor.
“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu, 30 Juli 2025.
Maruarar mengungkap sejumlah kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat dalam program perumahan subsidi telah dikeluarkan pemerintah.
Kebijakan ini diwujudkan melalui pembebasan BPHTB, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), serta PPN ditanggung pemerintah hingga Desember 2025.
“BPHTB itu biasanya bayar 5%, ini sekarang 0%, kemudian PBG, PBG itu Persetujuan Bangunan Gedung, ini juga dibuat jadi 0. Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah, tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” jelas Maruarar.
Selain itu, Maruarar mengatakan bahwa pengusaha properti turut menunjukkan komitmen gotong royong. Bahkan, mereka bersedia menanggung DP (uang muka) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Maruarar menyebut fenomena ini sebagai praktik nyata “Berbaginomics” yang sejalan dengan semangat gotong royong. Ia menambahkan, dukungan CSR dari perusahaan besar juga mengalir deras untuk mendukung program perumahan rakyat.
“Gotong royong sudah mulai terjadi,” tandasnya.
Maruarar mengungkapkan, saat dipanggil Presiden, pihaknya juga melaporkan bahwa pada bulan September 2025, ada launching rumah subsidi.
Program rumah subsidi akan diluncurkan serentak di berbagai kota dengan target awal minimal 25 ribu unit. Peningkatan kuota subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit tahun ini dianggap sebagai langkah signifikan dalam menjawab kebutuhan perumahan rakyat.
“Karena rumah subsidi ini pertama kali kuotanya meningkat. Biasanya sekitar 200 ribuan, tahun ini ada 350 ribu,” ucapnya.
Maruarar menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan peningkatan program ini. Rumah subsidi diprioritaskan bagi petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga pekerja media.
Selain program subsidi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) perumahan untuk pertama kalinya di Indonesia. Program ini ditujukan untuk mendukung pengembang dan kontraktor, serta mendongkrak sektor pariwisata lewat pembangunan homestay.
“Saya melaporkan persiapan KUR perumahan, karena pertama kali di Indonesia ada kredit usaha rakyat untuk perumahan. Baru pertama kali Presiden Prabowo, dukungan dari Danantara, dari BUMN, dikoordinir oleh Bapak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, dan Ibu Sri Mulyani. Jadi dari segi supply, itu ada support nanti buat developer, buat kontraktor, itu bisa dengan jumlah yang signifikan,” paparnya.
