Pemerintah disebut perlu mengevaluasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai upaya mengurangi beban fiskal negara.

“Evaluasi subsidi BBM menurut saya layak dilakukan karena bisa mengurangi beban fiskal,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, Senin (29/8/2022).

Menurut Teguh, dampak inflasi sudah cukup memberatkan masyarakat meski BBM belum naik.

Hal tersebut, menurutnya, terlihat dari kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran.

“Jadi, walaupun belum ada evaluasi harga BBM, harga kebutuhan pokok sudah naik,” ujarnya.

Teguh mengakui akan ada dampak negatif ketika subsidi dikurangi dan harga BBM semakin mahal.

Namun, dia menyebut hal itu dapat diatasi dengan cara pemerintah menyiapkan skema perlindungan sosial.

Dia berkata skema perlindungan sosial nantinya akan menjaga daya beli karena sebagian besar ekonomi Indonesia bergantung kepada konsumsi masyarakat, sekaligus untuk menjaga momentum positif pemulihan ekonomi Indonesia.

“Untuk menanggulangi dampak negatif maka pemerintah harus menyiapkan skema perlindungan sosial atau kompensasi kepada kelompok miskin dan rentan untuk pangan dan energi,” ujar Teguh.

Langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyediakan mekanisme khusus untuk warga masyarakat mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial.