Demokrasi Indonesia bukan hanya proses memilih pemimpin, melainkan ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi kunci menjaga stabilitas bangsa.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Akhmad Wiyagus menegaskan Polri berkomitmen menjaga keamanan sekaligus merawat kerukunan antarumat beragama.
“Polri hadir bukan hanya sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga mitra masyarakat dalam memperkuat persatuan,” katanya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, turut mengapresiasi sinergi masyarakat dan aparat dalam menciptakan suasana kondusif. Menurutnya, kerja sama ini penting terutama di tengah dinamika politik yang kerap memanas.
Pasca demonstrasi akhir Agustus yang berujung ricuh, aparat didorong lebih adaptif dengan pendekatan humanis, sementara masyarakat diingatkan menjaga tanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Umar Ma’ruf, menegaskan demokrasi tidak boleh dijalankan dengan cara yang merusak.
“Aspirasi harus disampaikan secara beradab. Demokrasi adalah warisan kolektif yang harus dijaga lintas generasi,” ujarnya.
Umar juga mendukung reformasi sektor hukum dan keamanan untuk menjawab tuntutan masyarakat, sekaligus mengajak mahasiswa tetap kritis namun mencintai negeri ini. Ia menilai aksi ricuh justru menjadi kerugian bersama yang harus dijadikan pelajaran.
Para tokoh sepakat, demokrasi sehat hanya dapat terwujud dengan partisipasi publik yang dewasa serta aparat yang profesional dan persuasif. Sinergi ini bukan hanya menjaga kondusivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional, mencegah konflik sosial, dan membangun kepercayaan antar elemen bangsa.
Dengan kolaborasi erat, demokrasi Indonesia diyakini dapat berkembang sebagai fondasi kokoh untuk membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
