Pemerintah resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR) pada akhir Juli 2025 sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini tidak tertampung oleh sistem pendidikan reguler.
Program SR yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini mulai berjalan bersamaan dengan dibukanya tahun ajaran baru 2025–2026. Dari sejak peresmian pada 14 Juli 2025, pemerintah memprioritaskan 100 lokasi sekolah di berbagai provinsi, termasuk Sumatera (13 lokasi), Jawa (34 lokasi), Kalimantan (3), Sulawesi (8), Bali–Nusa Tenggara (3), Maluku (2), dan Papua (1).
Sekolah Rakyat beroperasi sebagai boarding school dengan fasilitas lengkap: asrama, makan tiga kali sehari, peralatan sekolah, perpustakaan, hingga layanan pemeriksaan kesehatan. Kurikulumnya disusun secara holistik: menggabungkan metode deep learning, pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, serta jalur belajar fleksibel multi-entry dan multi-exit—namun ijazahnya setara formal.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan program SR sebagai investasi jangka panjang. Ia menekankan bahwa pendidikan berkualitas yakni kunci membuka peluang bagi anak-anak agar keluar dari siklus kemiskinan. Selain itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa orang tua siswa juga mendapat intervensi melalui pelatihan dan bantuan ekonomi agar terjadi perbaikan sosial secara menyeluruh.
Program ini disambut sebagai bentuk pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM nasional. Namun, sejumlah pihak mengingatkan tantangan serius, seperti ketersediaan guru kompeten untuk tinggal di lokasi terpencil, keberlanjutan anggaran operasional, serta kesiapan infrastruktur fisik dan sosial di setiap lokasi SR
