Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan Sekolah Rakyat sebagai salah satu gagasan pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan. Program ini menyasar anak dari keluarga Desil-1 dan Desil-2 atau kelompok termiskin.
Wakil Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menyebut, Sekolah Rakyat sebagai kebijakan yang sangat revolusioner. Ia menyatakan, program ini menunjukkan keberpihakan negara secara nyata.
“Ini sangat revolusioner, ini adalah bentuk keberpihakan Pak Prabowo kepada rakyat Indonesia. Terutama dari kalangan menengah ke bawah ya,” ucapnya saat meninjau langsung simulasi Sekolah Rakyat Rintisan di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
Qodari mengaku, telah mendampingi Menteri Sosial bertemu langsung dengan calon siswa dan orang tua mereka. Kondisi keluarga calon siswa dinilai sangat minim secara ekonomi dan pendidikan.
Menurutnya, sebagian besar orang tua siswa hanya lulusan SD atau SMP. Sehingga tanpa intervensi negara, pendidikan anak-anak ini dikhawatirkan akan terhenti di jenjang yang sama.
Qodari menegaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus siklus rendahnya pendidikan. Ia menyebut, program ini sebagai bentuk kehadiran negara yang konkret.
Qodari berharap jalur pendidikan siswa tidak terputus hingga jenjang tinggi. Pemerintah juga didorong untuk menyiapkan akses lanjutan setelah SMA.
Simulasi Sekolah Rakyat digelar di Sentra Handayani, Jakarta Timur, pada 9–10 Juli 2025. Program ini akan dimulai di 100 titik rintisan mulai pertengahan Juli.
