Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat dapat menjadi alternatif strategis untuk menangani deprivasi multidimensi pada anak. Hal itu ia sampaikan dalam Peluncuran Hasil Kajian Deprivasi Hak Anak Multidimensi di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai lingkungan terpadu yang berfokus pada pemulihan berbagai bentuk deprivasi yang dialami anak.
“Sekolah Rakyat adalah lingkungan hidup yang dirancang untuk menyembuhkan deprivasi multidimensi,” ujarnya.
Menurutnya, konsep ini menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu sekaligus mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam implementasinya, intervensi tidak hanya menyasar anak tetapi juga keluarga.
“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki, dan mendapat bansos serta akses penuh ke JKN,” kata dia.
Di sisi pendidikan, Sekolah Rakyat memberikan pendampingan literasi untuk mengatasi learning loss, penyediaan ruang aman dari kekerasan dan perundungan, serta pengasuhan penuh 24 jam. Program ini turut meliputi pemenuhan gizi harian untuk mencegah stunting dan anemia, serta penyediaan sanitasi dan air bersih.
Sekolah Rakyat juga menyiapkan akses teknologi dan pembelajaran digital untuk mengatasi kesenjangan digital. Pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan menjadi bagian dari kurikulum agar anak memiliki fondasi SDM yang kuat. Selain itu, layanan counseling serta talent mapping disiapkan untuk memetakan potensi anak secara lebih presisi.
Untuk keberlanjutan, Sekolah Rakyat menyiapkan jalur hilirisasi agar lulusan tidak kembali terjebak kemiskinan. “Yang ingin kuliah akan difasilitasi, yang ingin bekerja juga disiapkan,” jelasnya.
Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan mengatasi deprivasi hak anak. Ia menyebut kajian terbaru ini memberi peta jalan bagi penguatan kebijakan perlindungan anak.
Acara itu turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta UNICEF Representative for Indonesia Maniza Zaman.
