nusarayaonline.id – Sejumlah gangguan keamanan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau juga disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam beberapa waktu terakhir terus mendapat sorotan dari sejumlah pihak, terutama dari para tokoh di wilayah Papua.
Sikap sigap dan gerak cepat aparat juga telah membuahkan hasil dengan adanya penetapan tiga tersangka terkait kasus penembakan di Pasar Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah tanggal 12 Desember lalu. Pengembangan oleh pihak Kepolisian yang semula mengamankan 11 orang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka pembakaran. Tercatat 50 kios di Pasar Waghete terbakar dalam insiden yang berawal saat seorang warga yang mengaku gatal-gatal setelah mencoba pakaian yang hendak dibeli sehingga memancing warga. Akibatnya terjadi pertengkaran yang kemudian terdapat sekelompok massa membakar pasar tersebut.
Kesigapan aparat juga membuahkan hasil ketika aparat kepolisian berhasil menangkap seorang warga yang dianggap menjadi pemicu terjadinya aksi penyerangan massa terhadap kendaraan Polisi di Distrik Keppi, Kabupaten Mappi, Papua Selatan pada Rabu 14 Desember lalu. Berdasarkan keterangan dari Penghubung Polda Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K. Sully menjelaskan bahwa sejumlah anggota polisi dan warga terluka akibat bentrokan di Distrik Keppi, Kabupaten Mappi, Papua Selatan. Peristiwa tersebut bermula dari bentrokan dua kelompok yang mabuk minuman alkohol.
Kutukan Keras dari Dewan Adat Saireri Terhadap Penembakan Warga Sipil di Yapen
Tak ada satupun pihak yang mendukung atas adanya serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua terhadap siapapun bahkan hingga menyebabkan korban jiwa yang berjatuhan. Upaya mengejar eksistensi dengan mengorbakan nyawa sama sekali bukanlah pilihan bagi masyarakat yang memiliki hati Nurani. Salah satu pihak yang menyayangkan adanya aksi penembakan yang mengakibatkan meninggalnya seorang warga sipil dalam upaya pembukaan palang jalan Trans Yapen di Yapen Utara datang dari Dewan Adat Wilayah Saireri. Melalui Sopater Ayomi, secara tegas mengutuk keras kejadian tersebut. Dirinya mengimbau kepada masyarakat di wilayah adat Saireri untuk menjaga kedamaian dan mengingatkan bahwa Kabupaten Yapen adalah zona damai. Kepada masyarakat agar memberikan kepercayaan kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas siapa pelaku kejahatan tersebut karena melalui hasil pemeriksaan polisi, peluru siapa yang mengenai korban meninggal dan akan dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. Dirinya juga mengatakan bahwa tidak ada satu bendera bintang kejora berkibar di wilayah Saireri diangkat serta tidak ada pemalangan jalan-jalan apalagi memasuki hari natal.
Merespon kejadian tersebut, Polda Papua juga telah menurunkan Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil) untuk memantau secara langsung kondisi terkini pasca baku tembak antara kelompok separatis dan personal Polres Kepulauan Yapen di KM 1 Jalan Trans Yapen Tindaret-Saubeba pada 13 Desember lalu. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP, Herzoni Saragih juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi atas berbagai isu yang beredar. Kondisi Kabupaten Yapen saat ini tergolong kondusif wakaupun di daerah wilayah Distrik Yapen Utara akses jalan belum bisa dilalui karena masih terhalang palang oleh kelompok separatis pimpinan Plato Merani. Terhadap kelompok ini dirinya menegaskan akan melakukan pengejaran dan tindakan hukum karena telah menimbulkan korban jiwa hingga kerugian materiil.
Bergabungnya Mantan Anggota Kelompok Separatis Ucap Ikrar Setia NKRI
Di tempat lain, tersiar kabar membahagiakan terkait adanya ikrar setia terhadap NKRI dari mantan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bersama dengan masyarakat Kampung Tirineri, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya. Secara serentak, ikrar tersebut dibarengi dengan pernyataan dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan warga Papua. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta setia terhadap NKRI sebagai bukti mendukung kedaulatan Indonesia.
Dikutip dari pemberitaan okezone.com, bahwa secara sejarah Distrik Yambi merupakan wilayah asal sejumlah tokoh separatis Papua. Bahkan dulunya Kabupaten Puncak Jaya sering terjadi aksi tindak kekerasan yang dilakukan oleh para anggota kelompok separatis hingga memakan korban jiwa. Adanya kegiatan tersebut, diharapkan berdampak pada wilayah Kabupaten Puncak Jaya menjadi jauh lebih aman dan damai dari sebelumnya. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komunitas Perdamaian Puncak Jaya (KPPJ) bersama dengan jajaran Apkamwil Puncak Jaya serta tokoh masyarakat Yambi diselenggaarakan dengan harapan terbangunnya kesadaran warga untuk ikut menjaga keamanan dan mendukung pembangunan yang terus diupayakan pemerintah melalui sejumlah program dan kebijakan.
Dorongan Evaluasi Penerapan Operasi Militer di Papua
Adanya respon berkaitan dengan serangan beruntun dari kelompok separatis juga tak hanya datang dari tokoh masyarakat maupun adat Papua. Di pihak lain, anggota DPR Dapil Papua, Willem Wandik turut memberikan penilaian bahwa jjika konflik bersenjata dan pelanggaran HAM masih terus terjadi, dirinya mendorong agar TNI dan Polri melakukan evaluasi penerapan operasi militer di Papua. Anggota Komisi V DPR RI tersebut menyatakan adanya wacana pemerintah mencanangkan program kesejahteraan melalui percepatan pembangunan. Pendekatan humanis oleh TNI yang bertugas di Tanah Papua justru berbuah pada tindakan kekerasan yang masih saja terus terjadi terutama dilakukan oleh kelompok separatis. Dirinya menegaskan bahwa melalui momentum pergantian panglima TNI agar adanya evaluasi kembali atas keberadaan operasi militer di tanah Papua.
Kecurigaan Tokoh Muda Papua Terhadap Lukas Enembe yang Ingin Ulur Waktu
Sementara itu, berkaitan dengan kelanjutan kasus korupsi dan gratifikasi Lukas Enembe yang telah berdampak pada roda pemerintahan pemerintahan Papua. Terdapat pernyataan dari tokoh muda Papua sekaligus Sekretaris Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen) Papua, Jhon Mokay. Dirinya mencurigai permintaan tim kuasa hukum Lukas Enembe agar KPK mengijinkan kliennya tersebut kembali berobat ke Singapura adalah bagian dari upaya Lukas Enembe mengulur waktu penuntasan kasus korupsi yang menjeratnya. Dalam rentang lima hingga enam bulan ke depan, Papua akan sangat disibukan dengan urusan Pemilu. Apalagi di Provinsi Papua terdapat tiga provinsi baru hasil pemekaran.
Sehingga, apabila kasus Lukas Enembe tidak segera dituntaskan, akan terbuka kemungkinan adanya intervensi partai-partai politik yang bisa saja memanfaatkan kasus Lukas Enembe untuk bernegosiasi dalam kepentingan pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan anggota legislatif untuk DPR RI, DPD, serta pemilihan wakil rakyat di daerah. Karena itu, Jhon berharap agar KPK tidak memberi ijin kepada Lukas berobat ke Singapura, karena banyak rumah sakit di dalam negeri yang diyakininya mampu menangani penyakit Lukas. Bahkan di Papua sendiri, terdapat rumah sakit yang fasilitasnya bagus. Dirinya juga berharap agar pemerintah melalui KPK memasifkan pengumpulan bukti-bukti dan memeriksa orang-orang di seputar kekuasaan Gubernur Papua yang selama ini mengetahui aktivitas Lukas melakukan pengelolaan dana pembangunan di Provinsi Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
