nusarayaonline.id – Sebuah hal konyol kembali ditampakkan oleh seseorang yang mengaku sebagai Presiden Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Dirinya baru saja mengumumkan perihal adanya Kerjasama dengan Kaledonia Baru sebagai bagian dari perjuangan Kemerdekaan Papua Barat sekaligus pembebasan kamu Melanesia.
Momentum nota kesepahaman antara ULMWP dan Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) tersebut disebutnya memiliki tujuan memerdekakan kaum Melanesia dari kolonialisme, serta kesepakatan saling mendukung perjuangan kemerdekaan. Ditandatangani oleh Benny Wenda dan Presiden Kongres Kaledonia Batu atau Kanak, Rocch Wamytan, kesepakatan tersebut juga untuk menegaskan kembali ikatan solidaritas dan persahabatan yang erat antara gerakan pembebasan Kanak dan Papua Barat. Keduanya juga menyatakan bahwa melalui kegiatan tersebut kedua pihak akan mendukung kemerdekaan pihak lain di berbagai forum domestik dan internasional, termasuk Melanesian Spearhead Group (MSG).
Sebuah usaha lanjutan dari seorang Benny Wenda yang mencari dukungan dari berbagai pihak untuk dapat menguatkan posisi ULMWP dalam misi panjang melepaskan diri dari Indonesia. Sejenak kita ingat track record dari Benny Wenda dan segenap ulahnya, bahwa hal seperti ini tak hanya sekali terjadi. Meriah di pemberitaan namun melempem di kenyataan. Itulah yang sering terjadi pada aksi di sosoknya.
Manuver Benny Wenda Mengemis Dukungan Di Berbagai Pihak Demi Kepentingan Dirinya
Tak hanya dengan Kaledonia Baru, gerakan seorang Benny Wenda menghimpun dukungan untuk kepentingannya. Sebelumnya, pentolan Kelompok Separatis Papua Barat tersebut meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk intervensi masalah di wilayah Indonesia. Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim ULMWP tersebut disampaikan melalui surat kabar The Australian dan Australia West Papua Association yang berbasis di Sydney beberapa waktu lalu. PKC merupakan partai yang mengendalikan pemerintahan China saat ini. Permintaan bantuan China oleh Wenda muncul saat dorongan soft power PKC ke wilayah Pasifik Selatan berlanjut melalui propaganda, bantuan asing, dan investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI). BRI adalah skema pendanaan infrastruktur global yang banyak dikritik karena membuat negara-negara berkembang dibebani utang.
Salah satu masyarakat Papua Barat yang mengenal Benny Wenda, Yoab Syatfle menyatakan sikap penentangan atas langkah sahabatnya tersebut. Menurutnya, Benny Wenda hanyalah pengungsi politik yang telah memperoleh suaka di Inggris. Bahkan ia juga tak mengakui jika Benny Wenda adalah Presiden sementara ULMWP seperti yang diklaimnya selama ini. Kerjasama berkedok kemerdekaan dengan Kaledonia Barat hanyalah kepentingan pribadi seorang Benny Wenda dan tidak sedikitpun untuk kepentingan ULMWP ataupun memperjuangkan misi pelepasan diri dari Indonesia.
Deklarasi dan Kerjasama yang Tak Berdasar
Klaim Pemerintahan Sementara ULMWP yang sering dilontarkan oleh Benny Wenda jika dikaji dari segi hukum telah melawan hukum nasional NKRI serta dapat ditindak hukum. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun menyatakan penolakan terhadap klaim Benny Wenda sebagai Presiden Sementara ULMWP. Pengumuman pembentukan pemerintahan sementara juga dilakukan Benny Wenda secara sepihak. TPNPB-OPM juga tak mengakui klaim terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat (NRPB) karena Benny melakukan deklarasi dari Inggris, yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Mereka juga tak mengakui klaim Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA). Mereka menyatakan mosi tak percaya kepada Benny Wenda karena melakukan langkah yang tak masuk akal.
Guru Besar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahantor Juwana menanggapi perihal kebiasaan kelompok Separatis memanfaatkan momentum tertentu untuk kepentingannya sendiri. Terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat, dijelaskan bahwa di dalam hukum internasional, deklarasi tersebut tidak ada dasarnya, sehingga tidak diakui negara lain. Ketika dikaitkan dengan negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, hal tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur karena akan mengganggu hubungan antarnegara. Kalaulah ada yang mengakui, negara-negara tersebut adalah negara Pasifik yang secara tradisional mendukung Papua Merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk.
Termasuk dalam hal ini adalah adanya momentum perjanjian Kerjasama antara Benny Wenda dan Kaledonia Baru yang tak bisa diakui dan tak memiliki dasar hukum maupun administrasi.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani juga menyatakan bahwa klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. ULMWP bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.
Jejak Provokatif Seorang Benny Wenda
Sejauh ini, nama Benny Wenda sudah melekat sebagai salah satu tokoh separatis yang mengklaim diri memperjuangkan melalui jalur diplomasi di luar negeri. Secara posisi fisik dirinya memang tidak berada di Indonesia. Namun secara kekuasaan dan pengaruh mencoba membawahi keberadaan kelompok separatis di Papua untuk mendorong kemerdekaan dan pelepasan diri dari NKRI.
Selain didukung Vanuatu dan merapat ke Spanyol, Benny Wenda juga diketahui hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Orang Papua diklaim menjadi pengungsi di negara sendiri, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Oksibil. Di Indonesia juga tidak terdapat hak berekspresi, adanya seruan kebebasan hanya berujung pada dakwaan pengkhianatan sebagai tahanan politik.
Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Benny Wenda juga diketahui bermasalah dengan internal organisasi yang diklaim dipimpinnya. Selain konflik internal antara dirinya dengan salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Benny Wenda juga dianggap hanya menumpang hidup oleh pimpinan kelompok separatis Nduga, Egianus Kogoya. Keberadaan Benny Wenda secara tegas disebut hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.
Apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Bisa dipastikan isu provokasi kepada pemimpin pasifik untuk mendorong PBB ke Papua serta Kerjasama kemerdekaan dengan Kaledonia Baru hanya angin lalu sebagai bentuk ketersudutannya pasca UU DOB disahkan serta mengejar eksistensi dirinya terhadap pergerakan kelompok separatis Papua.
Masyarakat Papua bisa dipastikan tak berkutik dengan isu dari seorang Benny Wenda, karena melalui pengesahan pemekaran provinsi, seluruh masyarakat menaruh harapan besar akan percepatan kemajuan dan kesejahteraan. Pada akhirnya, segala niat baik dan keinginan pemerintah untuk memajukan Papua melalui pemekaran guna mewujudkan pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat derajat orang asli Papua, memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Papua agar dapat terwujud secara utuh.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
