nusarayaonline.id – Momentum Ulang tahun kemerdekaan RI sudah seharusnya disambut dengan wajah kegembiraan dan antusiasme oleh seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Berbagai sambutan dengan beragam kegiatan menghiasi perayaan tahunan tersebut sebagai bentuk syukur sekaligus wujud persatuan.
Namun bagi wilayah Papua yang hingga kini masih terdapat sebagian kecil pihak yang mempertanyakan status wilayah hingga upaya melepaskan diri dari negara Indonesia, akan lain ceritanya dengan mayoritas wilayah di provinsi lainnya yang telah bulat tak pernah terdapat masalah separatis.
Sebuah tulisan berbentuk opini dari seorang mahasiswa di Papua terinspirasi artikel dari pendeta bernama Sokrates Yoman yang diunggah di media sosial pada 2017 lalu berjudul, “saya tidak ikut nyanyi lagu Indonesia Raya”. Saat itu dirinya beralasan bahwa masyarakat Papua adalah bangsa yang otonom, berdiri sendiri, serta memiliki sejarah. Sehingga untuk apa harus menyanyikan lagu kebangsaan kolonial.
Untuk diketahui bahwa Socrates Yoman merupakan salah satu tokoh agama yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua. Ia memiliki concern dalam bidang ideologi untuk mempengaruhi masyarakat, utamanya untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan wilayah Papua dari Indonesia. Dalam perjalanannya, kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates.
Indonesia Raya Adalah Lagu Masyarakat Papua
Meski tak secara terang-terangan menyatakan sikap penolakan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti halnya Socratez Yoman, namun opini dari mahasiswa yang mengaku berkuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura Papua ini cenderung provokatif. Ia hanya menanyakan kembali apakah masyarakat Papua layak menyanyikan lagu Indonesia raya pada 17 Agustus. Namun opini tersebut berpotensi dimanfaatkan dan membuka pemahaman yang salah terhadap makna perayaan kemerdekaan yang ke-77 tahun ini.
Adanya sejumlah kejadian negatif di masa lalu yang sempat membuat masyarakat Papua bergejolak hingga menimbulkan kekacauan hendaknya menjadi evaluasi hingga refleksi. Pelanggengan ingatan akan peristiwa tersebut dengan sentiment negatif tak ubahnya sebuah bentuk provokasi baru yang rawan dimanfaatkan kelompok separatis yang semakin bangga jika terdapat pihak lain melontarkan opini sejalan demi misi panjang lepas dari Indonesia.
Momentum 17 Agustus Dirayakan Seluruh Wilayah, Termasuk Papua
Adanya opini negatif terkait keikutsertaan menyanyikan lagu Indonesia bagi masyarakat Papua mungkin hanya bagian kecil dari pihak yang masih menyangsikan posisi Papua di Indonesia. Meski begitu, hal tersebut tetap perlu diwaspadai karena berpotensi dimanfaatkan sebagai celah provokatif.
Di sisi lain, mayoritas masyarakat Papua menyambut momentum kemerdekaan Papua dengan suka cita dengan ragam kegiatan dan sambutan. Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menyatakan bahwa gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih di Kabupaten Merauke oleh Menteri Dalam Negeri bukan sekedar kegiatan seremonial semata, namun menjadi momentum memupuk cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa. Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi dan terimakasih karena telah memilih Merauke sebagai tempat pertama pembagian 10 juta bendera merah putih. Bendera tersebut kemudian dipasang di seluruh intansi pemerintah kantor-kantor, sekolah, tempat umum, rumah dan tempat strategis lainnya selama bulan kemerdekaan.
Dalam momentum peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI telah mendorong pemerintah untuk mengusung tema, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Hal tersebut ternyata juga memberikan kekuatan dan semangat bagi pemerintah provinsi Papua guna mewujudkan visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan.
Pemekaran Provinsi Menjadi Kado Masyarakat Papua di Momentum HUT RI
Sejumlah evaluasi dan kebijakan hingga kini terus dilancarkan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua. Salah satu kado kemerdekaan Indonesia ke-77 bagi masyarakat Papua adalah disahkannya UU pemekaran provinsi.
Seperti dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bahwa pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua bukan semata untuk membagi wilayah dan jabatan bagi pejabat baru, namun sebuah upaya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, dukungan dan kekompakan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung sekaligus menjaga stabilitas keamanan. Dirinya mengimbau masyarakat Papua dapat menjaga keamanan untuk mempercepat kesejahteraan. Pembangunan untuk kesejahteraan tak bisa terwujud tanpa didukung situasi yang kondusif dan aman, dimana selain menjaga keberlangsungan pembangunan, stabilitas keamanan juga menjadi modal dasar kepercayaan investor. Keamanan yang relatif stabil di suatu daerah akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi. Dengan masuknya investasi, diharapkan akan terbuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, hal itu akan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Maka, adanya opini yang mempertanyakan kembali kelayakan masyarakat Papua untuk turut menyanyikan lagu Indoensia Raya sudah pasti modus provokasi dari kelompok separatis dengan misi lepas dari Indonesia. Terlebih, menjadi hal yang tak tahu diri jika menjelekkan Indonesia namun tetap mau menerima bantuan atau fasilitas dari pemerintah atau bahkan negara Indonesia.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
