Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan bentuk upaya pemerintah menciptakan pemerataan dan keadilan.
Proyek pembangunan IKN Nusantara tahap satu rencananya akan dilakukan tahun 2022, sementara pemindahan status ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara rencananya akan dilaksanakan pada semester pertama tahun 2024.
Jokowi menjelaskan, pemindahan IKN bertujuan untuk pemerataan pembangunan sekaligus menghilangkan persepsi bahwa pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa.
“Yang paling penting adalah pemindahan ini untuk pemerataan dan keadilan,” katanya
Persebaran penduduk saat ini dinilai Jokowi masih terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya pemerataan perlu dilakukan.
“156 juta populasi Indonesia ada di pulau Jawa padahal kita punya 17 ribu pulau,” tutur dia.
Diungkapkan Jokowi, kegiatan ekonomi juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta. “PDB ekonomi, perputaran ekonomi 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta,” ujarnya.
Jokowi memaparkan, perlu ada magnet ekonomi baru selain Pulau Jawa dan DKI Jakarta untuk pemerataan pembangunan di seluruh negeri.
“Artinya apa? Magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Oleh sebab itu, harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu (pulau) itu menuju ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa dan Jakarta tidak semakin berat,” tuturnya.
Di sisi lain, gagasan pemindahan IKN sebenarnya sudah mencuat sejak era Soeharto, namun baru dieksekusi pada masa kepemimpinannya.
“Di 2014, saya memerintahkan saat itu pada Menteri Bappenas untuk coba membuka dan memulai kajian lagi sehingga dari beberapa lokasi, kemudian diciutkan menjadi tiga,” katanya.
Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya diputuskan Penajem Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai IKN baru.
“Kemudian diputuskan di Kalimantan Timur, di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara karena memang ini titik yang paling tengah kalau kita ambil dari barat, timur, utara, selatan,” tutur dia.
Selain persoalan titik tengah, tersedianya lahan yang luas di Penajam Paser Utara memungkinkan pembangunan infrastruktur baru. “Tapi juga karena banyak juga alasan, karena sudah tersedianya lahan yang ada di sini,” sebut Jokowi.
