Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pelantikan Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Velix Vernando Wanggai yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan Papua yang berkeadilan dan inklusif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memastikan manfaatnya dirasakan hingga ke pelosok daerah.
Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa momentum ini menjadi awal kerja nyata membangun Papua yang damai dan berdaya saing.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Ke depan kami akan bekerja dengan semua pihak tanpa membeda-bedakan asal, agama, atau suku. Kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius.
Sebagai provinsi induk, Papua diharapkan menjadi contoh bagi daerah otonomi baru lainnya. Karena itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi berbagai program prioritas.
Menurut Matius, pembangunan sumber daya manusia — khususnya melalui sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua.
“Bapak Presiden memberi komitmen kuat untuk langsung meng-handle dan mengelola Papua secara terintegrasi. Ini mencakup koordinasi lintas kementerian, sektor swasta, serta konsolidasi hingga tingkat provinsi dan kabupaten,” ujar Velix.
Velix menjelaskan, Komite akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita Kontekstual Papua, mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, hingga sosial budaya seperti olahraga, kesetaraan gender, dan ekonomi kreatif.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tambahnya.
Komite Eksekutif juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.
