nusarayaonline.id – Pasca terjadinya kerusuhan di Wamena, Ibukota Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan, dapat dipastikan bahwa situasi berangsur normal, kondusif, dan aman. Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo dijelaskan bahwa hingga saat ini aparat keamanan masih siaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan membahayakan masyarakat di Wamena,
Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri dengan rendah hati menyatakan sikap permintaan maaf atas kejadian kerusuhan tersebut, serta turut menyatakan berduka cita atas meninggalnya 10 korban, baik dari Orang Asli Papua (OAP) maupun pendatang. Pihaknya berharap kerusuhan yang dipicu informasi hoaks tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak. Tak ada lagi hal serupa terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Dirinya juga telah memerintahkan kepada seluruh Polres untuk merespon cepat apabila menemukan isu-isu provokatif. Bahkan meminta jajarannya agar mampu memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat.
Sempat disayangkan sikap massa yang tak mengindahkan permintaan Kapolres Jayawijaya pada saat dilakukan dialog. Bahkan justru terjadi provokasi saat dialog berlangsung. Namun terlepas dari hal tersebut, ditegaskan bahwa saat ini situasi di Wamena telah berangsur pulih.
Menyayangkan Opini Provokatif di Tengah Investigasi Kasus Kerusuhan Wamena
Menjadi hal yang kontradiktif ketika pihak Polda Papua yang tengah mengirim tim dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk menginvestigasi kericuhan di Wamena terdapat sejumlah opini yang justru cenderung provokatif. Opini tersebut salah satunya muncul dari Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem. Berdasarkan pernyataanya, dirinya menduga terdapat pelanggaran HAM dalam kasus kericuhan di Sinakma Wamena. Pelanggaran yang dimaksud terjadi pada penanganan oleh aparat keamanan. Meski begitu, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyatakan adanya pelanggaran tersebut. Yayasan yang dinaunginya juga disebut akan melakukan investigasi dalam kasus tersebut.
Opini serupa juga muncul dari Amnesty Internasional Indonesia yang menyesalkan adanya korban jiwa dan penggunaan kekuatan yang eksesif oleh aparat negara dalam kerusuhan yang terjadi di Wamena. Melalui Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid mendesak dilakukan investigasi yang serius untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Sementara itu, Ketua Komunitas Sapalek Bersatu, Gibson Kogoya mengatakan bahwa seluruh korban yang tewas dalam kerusuhan tersebut disebabkan oleh tembakan aparat keamanan, di antaranya adalah tujuh orang asli Papua, dan sisanya adalah pendatang.
Merespon adanya sejumlah opini tersebut, Pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta, mengingatkan kepada Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem untuk tidak menggiring opini terlalu jauh dan bahkan mengarah kepada provokasi. Khusunya mengenai pesoalan kerusuhan di Kota Wamena. Pasalnya, pernyataan yang disampaikan Theo bukanlah menjernihkan situasi, namun justru berpotensi memperpanjang durasi terjadinya kerusuhan. Komentar saling tuduh justru membuat kejadian ini tidak kunjung selesai.
Menurut Stanislaus, saat ini yang dibutuhkan adalah pernyataan dari para tokoh masyarakat yang bisa menenangkan warga, setelah aparat keamanan berhasil menciptakan situasi yang kondusif, baru bisa diuraikan seperti awal persoalan yang memakan korban jiwa tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, Persatuan Pemuda Papua untuk Indonesia (PPPI) mengimbau agar masyarakat Wamena menahan diri agar tidak terprovokasi sehingga kerusuhan menjadi semakin tak terkendali. Langkah aparat kepolisian disebut sudah tepat dalam mengendalikan situasi dan jangan sampai terjadi saling serang sesama anak bangsa. PPPI berharap kepada masyarakat Wamena jangan sampai adanya insiden ini disusupi oleh para provokator yang ingin agar kerusuhan bisa membesar lagi. Kemudian, perlu diingat juga jangan sampai isu tersebut diarahkan seolah-olah pihak aparat yang kemudian disudutkan.
Darurat Literasi Bermedia untuk Masyarakat Papua
Tak hanya terjadi di Wamena Papua, isu hoaks terkait penculikan anak juga sempat terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Isu tersebut muncul dengan modus yang hampir sama yakni melalui media sosial. Kepolisian Daerah NTB juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya terhadap informasi yang sumber klarifikasinya tidak valid terutama tentang isu penculikan anak yang beberapa waktu ini kembali menyebar dan meresahkan masyarakat. Kemudian, masyarakat di NTB juga agar belajar dari kejadian sebelumnya di tahun 2012 lalu di mana beberapa korban yang tidak bersalah dihakimi masa karena dituduh melakukan penculikan anak, padahal hal tersebut tidak benar sehingga merugikan masyarakat itu sendiri.
Kembali lagi pada kejadian di Papua. Bahwa Ingatan masyarakat terhadap setiap adanya kerusuhan pasti mengarah pada peristiwa yang pernah terjadi di sejumlah wilayah Papua sebelumnya. Kasus kerusuhan tahun 2019 contohnya, berawal dari kejadian di Surabaya dan Malang yang kemudian merembet pada kejadian kerusuhan di sebagian wilayah Papua. Isu rasisme yang didukung dengan kecepatan informasi melalui media sosial ataupun media online mampu menjadi sumbu atau pemantik sikap emosional yang jauh dari pikiran rasional maupun pertimbangan logika. Meski kali ini berangkat dari isu tindakan kriminal, namun percikan rasisme bisa saja terjadi melibatkan orang asli Papua (OAP) dan masyarakat pendatang. Perbedaan fisik antara OAP dengan masyarakat Indonesia dari daerah lain menjadi sesuatu perbedaan yang nampak. Namun lebih dari itu, perbedaan pandangan terhadap masyarakat wilayah timur Indonesia justru lebih kepada stereotip sebagai masyarakat yang tertinggal. Termasuk dalam hal ini juga dalam hal berkomunikasi serta dalam hal bermedia. Adanya sejumlah opini yang tergolong provokatif pasca terjadinya kerusuhan juga menjadi hal yang harus diwaspadai. Sebab, hal tersebut bisa memicu api dalam sekam yang saat ini sedang berusaha dipadamkan secara bersama-sama.
Pada akhirnya, kecepatan informasi yang tak diimbangi dengan nalar untuk melakukan konfirmasi hanya akan berdampak pada kesia-siaan. Terlepas dari motif pihak-pihak tertentu yang berupaya menggoyang kondusifitas beberapa wilayah Papua. Jika masyarakat kemudian mampu untuk menelaah informasi lebih teliti, maka kerusuhan yang rentan untuk diprovokasi hingga ditunggangi tidak akan terjadi.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
