nusarayaonline.id – Upaya menunjukkan eksistensi masih terus dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris (KST) Papua atau lebih sering disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk memperkeruh kondisi agar mendapat perhatian dan atensi dari pemerintah. Sebuah seruan muncul di media sosial dari akun-akun oposisi agar meramaikan unggahan berisi konten-konten provokatif menjelang pelaksanaan G20. Mereka paham bahwa event G20 memiliki skala tingkat internasional sehingga kemungkinan untuk dilihat publik secara lebih luas semakin terbuka. Beberapa akun yang berafiliasi dan bertendensi pada kemerdekaan Papua juga terlihat mulai memanfaatkan situasi dengan narasi provokatif bahwa jika negara-negara di dunia mendukung pelaksanaan G20 maka sama saja dengan mendukung genosida Indonesia di Papua.
Pada dasarnya, penyelenggaraan G20 merupakan momentum bagi Indonesia dalam upaya menggeliatkan kembali sektor perekonomian dan pariwisata, khususnya pasca pandemi Covid-19. Sejak awal forum ini memusatkan perhatian pada penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global. Presidensi G20 Indonesia 2022 juga dipastikan akan memperkokoh kembali kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Faktor tersebut yang coba dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk mengambil celah agar tujuan-tujuan mulia tersebut tercoreng melalui sejumlah narasi provokatif memanfaatkan keterbukaan media. Propaganda Kemerdekaan Papua dan pengungkitan kembali isu pelanggaran HAM merupakan agenda dari kelompok separatis Papua yang ingin memanfaatkan momentum G20 yang diselenggarakan di Bali bulan November mendatang.
Mewaspadai Pergerakan Kelompok Separatis Manfaatkan Event G20 dengan Isu Papua Merdeka
Sebuah trik lama manfaatkan euforia penyelenggaraan event tertentu untuk meraih perhatian publik secara lebih luas masih digunakan oleh beberapa kelompok, termasuk oposisi yang memiliki misi untuk lepas dari NKRI. Sejak awal, kelompok ini terus menunggangi para pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah untuk turut mendukung dan pada akhirnya menyelipkan tuntutan kemerdekaan. Dalam event G20, level internasional dengan kehadiran negara-negara lain seperti menjadi target kakap dari kelompok separatis untuk kembali menunggangi atau memanfaatkannya dengan provokasi.
Masih jelas teringat saat pentolan ULMWP, Benny Wenda hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan adanya kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda sedang lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Berulang kali terbukti bahwa gerakan Separatis Papua menjadi kelompok brutal menggunakan senjata untuk meneror masyarakat sipil. Mereka berulang kali menyerang warga, bahkan hingga membakar rumah maupun fasilitas umum lain.
Sejauh ini seruan untuk berselancar dalam kemegahan event G20 oleh kelompok separatis menggunakan isu HAM dan kemerdekaan Papua masih terbatas pada unggahan konten provokatif di media sosial ataupun narasi destruktif di media online. Namun begitu, tetap harus diwaspadai karena tindakan manuver untuk mengacaukan khidmadnya penyelenggaran G20 masih bisa terjadi. Mereka seperti sadar bahwa keterlibatan anggota dalam skala dunia juga berimbas pada pemberitaan meluas sehingga permainan isu akan mudah terdengar hingga belahan tempat lain.
Korelasi Penyelenggaraan G20 dan Permasalahan di Papua
Berkaitan dengan wilayah dan masalah Papua, meski tak secara khusus menjadi tempat penyelenggaran event G20, wilayah Papua tetap menjadi sorotan publik terkait dampak dari kegiatan berskala internasional tersebut. Isu separatisme yang hingga kini masih belum tuntas hingga kasus korupsi sejumlah pejabat termasuk Gubernur Papua bakal menjadi atensi yang berpotensi menjadi bahan provokasi.
Selain memberikan keuntungan bagi pemulihan ekonomi nasional, presidensi G20 juga memiliki peran penting dalam menjembatani keberagaman. Indonesia yang memiliki falsafah musyawarah dan mufakat diharapkan bisa menjembatani antar berbagai kelompok negara. Indonesia juga diharapkan mampu melahirkan terobosan-terobosan baru, termasuk di sektor transisi energi bagi semua negara dengan mempromosikan adopsi teknologi yang terjangkau, mekanisme pembiayaan bersama dan prioritas transisi energi yang berkelanjutan.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bertugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpres tersebut menjabarkan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua. Badan Pengarah Papua nantinya bisa memberikan pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua tersebut diterbitkan menjelang pengesahan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada awal November 2022. Tentunya juga dalam rangka mendukung gelaran event KTT G20.
G20 dan Masyarakat Adat Papua
Dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatrasentris, namun harus beriorentasi Indonesiasentris. Sejak awal pemerintahannya, Kepala Negara telah berkomitmen membangun Indonesiasentris yang dimulai dari tanah Papua. Komitmen tersebut bukan sekedar retorika, namun dihadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Bahkan Papua menjadi program prioritas nasional. Komitmen tersebut tak hanya sekedar infrastruktur, namun juga memastikan penguatan sumber daya manusia (SDM). Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat adat.
Dalam lanskip masyarakat adat Papua, pemerintah saat ini menaruh perhatian yang luas terhadap masyarakat adat yang semakin berkembang. Menjadi salah satu hal penting dari kehadiran masyarakat adat nusantara, khususnya di masa pandemi covid-19 dan krisis iklim ketahanan. Yakni kepemilikan pengetahuan lokal dan ketahanan pangan tersendiri, dalam kearifan budaya lokal. Adanya pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Jayapura menunjukkan bahwa masyarakat adat di seluruh nusantara masih eksis dan hidup serta mempertegas kedaulatannya. Kedaulatan masyarakat adat menjadi sangat penting dalam situasi negara Indonesia bahwa fondasi keberagaman ada pada masyarakat adat. KMAN VI juga turut membahas terkait krisis iklim, krisis pangan dan krisis energi yang berpotensi menimbulkan konflik baru bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Sehingga disamping memperkuat keberagaman bangsa masyarakat adat, juga akan menjadi dasar menghadapi krisis.
Kondisi tersebut yang harusnya dipahami masyarakat sehingga tidak dengan mudah terprovokasi oleh isu provokatif yang coba diangkat dan diserukan kelompok separatis untuk menunjukkan eksistensi jelang perhelatan event G20.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
