nusarayaonline.id –Ketua MPR Bambang Soesatyo mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Prof. Mahfud MD di kantornya pada Selasa, 31 Januari 2023. Pertemuan itu untuk membahas jalan keluar atas berbagai permasalahan di Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).
Selain Bamsoet, turut hadir Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat) Yorrys Raweyai. Sedangkan jajaran Kemenko Polhukam yakni Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Rina Soemarno, Plh Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Brigjen TNI Frenkly, serta Asdep Koordinasi Otonomi Khusus Brigjen TNI Danu Prionggo.
Bamsoet menjelaskan, dalam pertemuan tadi telah ditegaskan MPR RI mendukung berbagai tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif, salah satunya melalui berbagai tindakan tegas dan terukur yang diambil oleh personil TNI dan Polri.
“Kita juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah di Papua bisa membuat sistem kaderisasi yang baik dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengedepankan sistem meritokrasi. Sehingga siapapun yang menjadi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, bisa memiliki kemampuan manajerial yang andal,” kata Bamsoet.
Selain itu, MPR RI juga mendukung pemerintah pusat dan daerah Papua agar bisa segera mewujudkan pemberian pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya). Tentu saja dengan turut ditunjang peningkatan fasilitas infrastruktur serta prasarana dan prasarana di berbagai wilayah Papua.
“Sepanjang tahun 2002 hingga 2022, pemerintah pusat sudah mengucurkan sekitar Rp 1.092 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Harus diakui, pemanfaatannya masih kurang terealisasi dengan baik. Tidak salah jika pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat turut membantu pemerintah daerah di Papua dalam memanfaatkan dana Otsus yang mencapai Rp 8,5 triliun, agar bisa tepat guna dan tepat sasaran. Khususnya dalam memajukan pendidikan dan kesehatan warga Papua, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas.”
Selanjutnya, MPR RI melalui MPR For Papua yang diisi para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua, juga siap mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan opini yang positif terhadap Papua di dunia internasional. Misalnya, dengan menjadi juru bicara yang menyuarakan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, maupun mengklarifikasi dan mengcounter berbagai berita negatif yang keliru tentang Papua, yang seringkali disuarakan oleh berbagai pihak tidak bertanggung jawab di luar negeri.
nasional.tempo.co
