nusarayaonline.id – Sektor keamanan dan kehati-hatian masih menjadi prioritas utama dari lembaga antirasuah KPK yang hingga kini terus berupaya menuntaskan kasus Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sejumlah pendekatan diupayakan agar tidak berdampak pada kondusifitas wilayah khususnya di bumi cenderawasih yang memiliki karakteristik unik. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam pernyataannya menyampaikan bahwa KPK akan segera datang untuk memeriksa sang gubernur. Dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut menjaga kondusifitas wilayah Papua.
Seperti diketahui sebelumnya, bahwa penetapan tersangka oleh KPK terhadap Lukas Enembe berujung pada penundaan penyidikan akibat sejumlah alasan dari pihak tersangka, diantaranya sakit. Disamping itu pelibatan massa dan adat Papua juga menjadi bagian dari manuver Lukas Enembe untuk mengulur penyidikan. Adanya sejumlah massa yang masih berjaga di sekeliling kediaman Lukas Enembe secara hukum telah menyalahi aturan karena termasuk upaya menghalangi proses penyidikan. Namun pihak KPK merespon dengan hati-hati kaitannya dengan faktor kemanan dan kondusifitas wilayah tersebut.
KPK Prioritaskan Keamanan Papua dalam Pemeriksaan Lukas Enembe
Perhatian terhadap kondisi khusus di Papua menjadi faktor utama dalam melakukan penyelidikan. KPK tak ingin pengusutan perkara Lukas Enembe menjadi pemicu kerusuhan di tanah Papua. Melalui Wakil Ketuanya, Alexander Marwata kembali menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar adanya pengamanan di Papua selama penyidik mengumpulkan sejumlah bukti terkait perkara. Hal tersebut bukan menjadi suatu perlakuan khusus terhadap Lukas. KPK sejatinya telah berusaha tak melibatkan aparat hukum lain dalam penanganan kasus. Namun dalam kasus Lukas Enembe kondisinya berbeda secara politis dan sosiologis, sehingga mengharuskan KPK untuk berkoordinasi dengan TNI, BIN, dan lain sebagainya.
Tujuan kedatangan tim KPK dan IDI bukanlah untuk menjemput paksa Lukas Enembe. Namun pihak KPK memfasilitasi pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe sebagai wujud penghormatan HAM sekaligus wujud pertanggungjawaban dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK. Selain itu, KPK memastikan bahwa penegakan hukum terhadap Lukas Enembe tetap berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Tak lupa, juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk membangun spirit kebangsaan demi menjaga kondisi tetap aman dan kondusif.
Rencananya, ketua KPK Firli Bahuri akan menjadi perwakilan selaku pimpinan lembaga antirasuah. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan bahwa kehadiran Firli untuk hadir langsung ke lapangan dinilai sebagai upaya tindak pemberantasan korupsi. Sehingga kehadiran pimpinan untuk turun langsung periksa kesehatan dan kasusnya dianggap tak perlu dipermasalahkan. Hadirnya Firli untuk ikut langsung ke Papua telah sesuai dengan Pasal 113 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hadirnya Firli merupakan suatu perwakilan dari lembaga untuk pengecekan langsung kondisi kesehatan dan proses pemeriksaan Lukas dalam kasus yang menjeratnya.
Lukas Enembe Siap Diperiksa Tim Dokter KPK dan IDI
Sementara itu, dari pihak Lukas Enembe melalui pengacaranya, Steganus Roy Rening menyatakan bahwa kliennya telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa tim dokter dari KPK. Pihak kuasa hukum juga menyatakan bahwa tim dokter dari Singapura juga akan datang kembali untuk memeriksa sang gubernur. Sebelumnya, tim hukum dan advokasi Gubernur Papua (THAGP) telah mendatangi kediaman Lukas enembe. Mereka yang terdiri dari 12 pengacara dari Jakarta dan Papua tersebut datang untuk berkoordinasi dengan Lukas Enembe dan keluarga terkait rencana kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri, penyidik dan dokter KPK, serta dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat. Menurut anggota THAGP, Dr S Roy Rening, pihak kuasa hukum tidak berkeberatan dan kooperatif dengan kedatangan Ketua KPK dan penyidik KPK. Dari hasil diskusi dengan keluarga Lukas Enembe, pihak keluarga juga akan kooperatif dengan kedatangan Ketua dan penyidik KPK. Menurut Lukas, dirinya bakal menjamin keamanan kedatangan Ketua dan penyidik KPK. Pihaknya juga tidak memanggil para simpatisan yang tiap hari berjaga di depan rumahnya. Namun terkait kasus yang menimpanya, Lukas Enembe menyatakan bahwa tuduhan KPK bahwa dirinya menerima suap dan melakukan korupsi merupakan fitnah yang luar biasa.
Kesediaan Lukas Enembe untuk diperiksa KPK setelah sebelumnya berupaya untuk terus menghalangi juga mendapat respon positif dari publik. Salah satu respon sigap muncul dari Kepala Suku Mek dari Yahukimo Papua, Yehuda Wespa. Dirinya merasa lega setelah mengetahui Gubernur Papua Lukas Enembe bersedia menerima KPK bersama tim dokter independen. Dirinya berpandangan pemeriksaan Lukas Enembe harus mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum nasional, bukan secara hukum adat di lapangan terbuka dan disaksikan masyarakat.
Pembentuan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Sebagai Langkah Pemerintah Percepat Pembangunan
Di tengah upaya KPK memproses Lukas Enembe terkait kasus korupsi dan gratifikasi, pemerintah juga terus berupaya untuk memajukan Papua melalui sejumlah kebijakan. Satu diantaranya yakni pengesahan pembentukan badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menilai bahwa dengan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan menuju pembangunan kesejahteraan di Papua, menghilangkan berbagai hambatan dalam rangka menyejahterakan, meminimalisasi kemiskinan, juga infrastruktur yang memang dibutuhkan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan keamanan akan terus dilakukan dan dijaga agar tidak mengalami hambatan.
Staf Khusus Wakil Presiden RI, Masduki Baidhowi, juga menilai bahwa dengan kehadiran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres No 121 Tahun 2022, Wapres akan memberikan prioritas dalam penyiapan fondasi terhadap kebijakan pembangunan yang komprehensif untuk Papua tahun 2022-2041. Arah b aru melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 20 tahun ini menjadi pedoman penting bagi pembangunan nasional. Selain itu, untuk jangka pendek, Wapres akan memberikan perhatian terhadap penyiapan quick wins kegiatan di 2023-2024 dalam payung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua. Selanjutnya, Wapres akan memperkuat konsolidasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, baik pada aspek kebudayaan, politik, keuangan daerah maupun pemekaran Provinsi Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
