Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara buka suara soal masih adanya kepala daerah yang enggan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
“Memang tantangan kita Pak Ketua (Komisi V DPR RI, Lasarus), kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi memang saya masih banyak muter-muter, karena bupati itu, yang jalanin Bupati/Walikota,” kata Ara.
Ara menuturkan, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia, baru 482 yang mengeluarkan aturan pembebasan BPHTB. Sedangkan untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), baru 469 daerah yang menerapkannya.
“Dari 509 kabupaten/kota itu, untuk BPHTB yang baru ngeluarin 482, berarti sudah 94%. Kalau PBG 469 dari 509, berarti 92%. Emang masih ada 5-6% lagi yang belum keluar,” ungkapnya.
Meski demikian, Ara menegaskan tidak akan mundur.
“Tapi kan saya ga boleh menyerah. Kita buat payung yang dulu dengan SKB 3 Menteri, kita sosialisasi terus Pak. Mendagri itu rapat setiap hari Senin pagi membantu saya untuk mensosialisasikan ini,” kata Ara.
“Masa sih Kepala daerah mau nyari PAD dari masyarakat berpenghasilan rendah? Itu pikiran saya, pikiran Mendagri, dan pikiran Menteri PU (Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo). Tapi faktanya ada kepala daerah yang masih berharap dari situ Pak. Itu faktanya.”
Ara menegaskan, pihaknya terus bergerak agar seluruh daerah membebaskan BPHTB dan PBG untuk rumah rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ini perintah Presiden Prabowo, kasih karpet merah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ya saya pikir, kan BPHTB gratis, PBG gratis dan cepat,” tegasnya.
Ara juga berbagi pengalamannya saat meninjau pelayanan perizinan di berbagai daerah. Ia menyebut ada daerah yang sudah sangat cepat memproses izin bangunan.
“Saya datang ke Badung, itu di Bali 17 menit. Ke Gianyar, paling cepat 14 menit. Subang itu 16 menit. Tapi ada yang lama. Saya juga maunya cepat Pak,” ujar Ara.
