Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan aset barang rampasan negara (BRN) berupa enam smelter yang terbukti melakukan aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Timah Tbk, Kepulauan Bangka Belitung.
Prosesi penyerahan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, kemudian dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan akhirnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
Presiden Prabowo menyebut nilai dari enam smelter dan aset yang diserahkan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun. Nilai tersebut belum termasuk potensi kekayaan tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya bisa jauh lebih besar.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Monasit itu satu ton bisa mencapai 200.000 dolar AS,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya, Senin (6/10/2025).
Presiden juga mengungkapkan, total kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal di kawasan PT Timah mencapai sekitar Rp300 triliun. Menurutnya, angka ini mencerminkan kebocoran besar terhadap kekayaan negara yang harus segera dihentikan.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, totalnya 300 triliun rupiah. Kerugian negara sudah berjalan lama, ini kita hentikan,” tegas Prabowo.
Selain enam smelter, pemerintah juga merampas sejumlah aset lainnya yang berkaitan dengan praktik tambang ilegal tersebut, antara lain:
- 108 unit alat berat
- 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)
- 94,47 ton crude tin dalam 112 balok
- Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)
- Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton)
- 1 unit mess karyawan
- 53 unit kendaraan
- 22 bidang tanah seluas 238.848 m²
- 195 unit alat pertambangan
- 680.687,6 kg logam timah
- Uang tunai yang telah disetor ke kas negara senilai Rp202.701.078.370, USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD524.501, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840
Penyerahan aset ini menjadi bagian dari langkah tegas pemerintah dalam menindak praktik pertambangan ilegal dan mengembalikan potensi ekonomi negara ke tangan rakyat melalui perusahaan milik negara.
Sebelumnya, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 1.000 tambang timah ilegaldi wilayah Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya pemulihan tata kelola pertambangan nasional.
