Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengaku, Pemerintah telah mengantongi investasi asing sebesar 5 miliar dollar AS atau kurang lebih Rp 81,3 triliun untuk merealisasikan pembangunan 3 Juta Rumah.
Investasi ini didapatkan Pemerintah melalui Multilateral-Development Bank (MDB) seperti World Bank, Asian Development Bank, Asian Investment Bank, Islamic Development Bank (IsDB), dan GIZ.
Lewat investasi tersebut, Fahri tengah mendorong agar masuk dalam blue-book (buku biru) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Itu kira-kira 5 billion (miliar) kami sudah, kami lagi menuntun masuk ke Bapenas ya, ke blue-booknya,” ungkap Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Sebelumnya, Fahri mengakui Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru bisa berjalan optimal tahun 2026.
Ini disampaikan Fahri usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
“Tapi, sekali lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlaku sekarang adalah yang disahkan pada zamannya Pak Jokowi (Presiden ke-7 RI).
APBN zaman Pak Prabowo akan disahkan atau mulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini,” tegasnya.
Oleh karena itu, seluruh program Prabowo akan masuk dalam APBN 2026, termasuk 3 Juta Rumah.
“Karena, itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana mengabsorbsi anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti gitu,” tuntasnya.
