Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemekaran wilayah di tanah Papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Selain itu, dengan adanya tiga daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diharapkan akan mempermudah jangkauan pelayanan di tanah Papua yang luas.
“Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” ujar Presiden
pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua sendiri. Aspirasi tersebut telah ada sejak beberapa tahun lalu dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah.
“Ini kita kan, saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan kita tindak lanjuti dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat, Papua Paskalis Imadawa menyatakan dukungannya terhadap Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, pembentukan DOB ini dapat membawa keadilan dalam pemerataan pembangunan baik di bidang infrastruktur, sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menegaskan perjuangan mewujudkan DOB Papua Selatan sudah sangat jauh dan tidak ada kata untuk dipikir-pikir kembali. Paskalis juga menyampaikan sebagian besar masyarakat Papua secara jujur dan lapang dada ingin DOB hadir secepatnya di Papua.
Paskalis mengungkapkan pembangunan maupun peningkatan kualitas pendidikan di Selatan Papua tidak tersentuh sama sekali. Karenanya, ia menginginkan agar DOB bisa secepatnya dieksekusi. Pihaknya pun memastikan sudah bulat mendukung DOB dari Selatan. Pemekaran bisa membantu percepatan pembangunan di Provinsi Papua.
