Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua terus berupaya menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan anak muda Papua dengan cara menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba menyambut perayaan…
Latest Interior Design
-
-
Pembagian Provinsi 3 baru ternyata ditetapkan berdasarkan kawasan wilayah adat yang ada di Papua.Mengenal Wilayah Adat Papua. Papua, sebuah provinsi yang kaya akan…
-
Belakangan Indonesia dikejutkan dengan kemunculan Khilafatul Muslimin, sebagai organisasi dengan paham radikalisme yang dengan beraninya mengibarkan bendera khilafah di bumi pertiwi. Sejarah tumbuhnya…
-
Berita
Realisasi Bantuan di Papua Barat Tercatat 800 Penerima, Berikut Keterangan Biro Kesra Pemprov
Papua Barat, nusaraya.online – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Edward Dowansiba mengatakan, daya serap anggaran yang dikelola mencapai 85…
-
BeritaHANKAMHukumotsusPapuaPolitikPolitikradikalisme
Kekhawatiran MRP Warga Papua Belum Miliki e-KTP untuk Pemilu Direspon Sigap oleh KPU dan Kemendagri
nusarayaonline.id – Meski masih dilaksanakan dua tahun mendatang, hiruk pikuk penyambutan hingga persiapan perhelatan Pemilu 2024 telah terasa saat ini. Dalam lanskip kondisi…
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi keuangan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Pendalaman dilakukan saat memeriksa dua pegawai Bank Papua Emanuel Elosak…
-
Oleh : Saby Kosay )* Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua merupakan musuh rakyat yang selalu menghambat pembangunan. Mereka ditengarai memiliki motif ekonomi…
-
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kembali memimpin rapat lanjutan yang membahas mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan wilayah Papua, di Istana Wakil Presiden, Jakarta.…
-
Papua, nusarayaonline.id – Pemerintah Kota atau Pemkot Jayapura melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Permukiman, mengalokasikan anggaran Rp8 miliar untuk membangun rumah…
-
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta agar 14 isu krusial dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) diperhatikan penyelesaiannya.
