nusarayaonline.id – Sebuah pola berulang dan klise nampaknya masih terus dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam melancarkan aksinya. Alur tersebut mulai terbaca ketika rentetan dalam setiap hal pasca kejadian gangguan keamanan selalu disertai dengan provokasi dengan menggunakan hoaks untuk menimbulkan kegaduhan hingga ketakutan publik. Motif eksistensi ditengarai masih menjadi faktor mengapa hingga kini pola tersebut masih terus dilakukan.
Sebuah ulah penyerangan melibatkan Kelompok Separatis Papua baru saja terjadi di penghujung tahun 2022. Mereka menyerang pos penjagaan Polres Yahukimo dan pos penjagaan Brimob Kali Buatan di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Insiden tersebut terjadi pada Jumat 30 Desember 2022 sekitar pukul 23:45 WIT dan Sabtu pukul 05:28 WIT. Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan bahwa penyerangan tersebut berawal saat pergantian piket penjagaan SPKT Polres Yahukimo. Menggunakan sepeda motor, penyerang menembak pos penjagaan secara bersamaan dari arah depan dan samping. Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden serangan terhadap dua pos penjagaan polisi tersebut.
Munculnya Klaim Kelompok Separatis Terkait Adanya Korban Meninggal Sebagai Bentuk Eksistensi
Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, aksi penyerangan yang tergolong gangguan keamanan tersebut dilakukan hanya untuk mengejar eksistensi. Terlebih dalam siaran pers yang dilakukan OPM melalui juru bicaranya Sebby Sambom menyatakan bahwa melalui aksi tersebut pihaknya berhasil menembak mati dua anggota Polisi, dan melukai puluhan lainnya. Dalam sebuah unggahan di Facebook dengan akun Komandoo Nasionall juga disebutkan bahwa penanggung jawab perang pembebasan nasional Papua Barat di wilayah Yahukimo adalah Panglima Komandan Daerah Pertahanan XVI Yahukimo, Brigjen Eklius Kobak serta penanggungjawab lapangan yang melakukan serangan adalah Komandan Batalion Yamue “Kopi Tua Heluka” dan pasukannya.
Tak berhenti disitu, mereka juga menuduh adanya kegiatan sweeping dan penangkapan warga sipil dari pihak kepolisian pasca kejadian tersebut. Sebuah penyesatan informasi sekaligus provokasi kepada publik dalam rangka mendegradasi kepercayaan terhadap kinerja dan keberadaan aparat keamanan, sekaligus menunjukkan keberadaan kelompok tersebut memanfaatkan momentum pergantian tahun.
Meski menunjukkan penurunan secara kuantitas dalam satu tahun terakhir, pergerakan kelompok separatis di Papua masih menjadi hal yang harus diwaspadai bersama karena aktivitas yang mereka lakukan selalu bergerilya dan memiliki sebab akibat. Masifnya penangkapan sejumlah tokoh atau pemimpin oleh aparat menjadi salah satu sebab mengapa kemudian di sejumlah wilayah terjadi gangguan keamanan. Parahnya, aksi yang mereka lakukan sampai menyerang warga sipil.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan terdapat 90 aksi gangguan keamanan dan sebanyak 48 orang meninggal akibat ulah kelompok separatis Papua di sepanjang tahun 2022. Korban tersebut terdiri dari 35 masyarakat sipil, 10 personil TNI, serta 3 personil Polri. Pihak Kepolisian juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat penegakan hukum dengan menindak 57 orang terkait dengan kelompok separatis, dengan rincian 12 anggota kelompok separatis, 30 simpatisan, 8 KKP, 6 penyuplai senjata, dan 1 pelaku tindak pidana. Polri juga berhasil mengamankan 1 senjata dan 183 amunisi. Kapolri memastikan bahwa pihakya tetap menjunjung tinggi HAM dalam melakukan penegakan hukum.
Respon Publik Terkait Aksi Penyerangan di Yahukimo Papua
Seperti menjadi sebuah dorongan sekaligus harapan dalam upaya menangani permasalahan separatisme di Papua, sejumlah respon bermunculan pasca kejadian penyerangan di Yahukimo yang kemudian diklaim oleh kelompok separatis hingga memakan korban jiwa. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, menyatakan mendukung pemerintah melalui TNI untuk bersikap lebih tegas terhadap kelompok separatis khususnya kepada OPM demi menjaga keutuhan NKRI. Hal tersebut dirasa sangat penting agar tidak semakin banyak warga Papua yang memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Dirinya menilai, separatis OPM telah menjadi salah satu ancaman politik dan keamanan yang harus diantisipasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Sahroni menanggapi kejadian tersebut dengan penilaian bahwa perlu adanya operasi besar yang terencana untuk menumpas kelompok separatis di Papua. Serangan yang dilakukan menurutnya bukan hal sembarangan namun sebuah provokasi sehingga perlu dilakukan operasi besar namun terencana dan hati-hati. Kelompok separatis kerap bermain ‘playing victim’ berlindung di balik tameng HAM ketika aparat penegak hukum melakukan serangan balasan. Sehingga saran adanya operasi tersebut harus dilakukan secara cerdas dan tepat sasaran, diawasi oleh Kapolri dan Panglima TNI.
Sebelumnya, langkah kongkrit juga bakal dilaksanakan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan mengajak kepala staf dari tiga matra untuk mengecek daerah rawan di Papua. Rencana kunjungan tersebut akan dilakukan awal tahun 2023 dengan tujuan melihat sejauh mana tingkat kerawanan di daerah-daerah tersebut dan mendengar langsung masukan. Selain itu, pengecekan juga dilakukan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan kesulitan di daerah rawan di Papua. Nantinya, TNI-Polri bersama pemerintah daerah akan membahas evaluasi dan masukan soal pengamanan di wilayah rawan.
Pada akhirnya, publik khususnya di wilayah Papua harus mampu bersikap kritis dalam mencerna segala informasi yang diterima. Penyesatan informasi diindikasi masih akan digunakan oleh kelompok separatis Papua untuk memperkeruh situasi hingga mengadu domba masyarakat dan aparat keamanan.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
