nusarayaonline.id – Sejatinya, presidensi KTT G20 merupakan momentum bagi Indonesia dalam upaya memusatkan perhatian pada penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global. Melalui event internasional tersebut juga dipastikan akan memperkokoh kembali kepemimpinan Indonesia di mata dunia, termasuk menggeliatkan sektor perekonomian dan pariwisata, khususnya pasca pandemi Covid-19.
Dalam konteks wilayah Papua, adanya event berskala internasional yang mendatangkan sorotan dunia coba dimanfaatkan oleh pihak oposisi, terutama kelompok separatis dan sejumlah organisasi underbow-nya yang berusaha mengambil celah agar tujuan mulia Indonesia melalui KTT G20 tercoreng melalui sejumlah penggiringan opini negatif hingga provokasi memanfaatkan keterbukaan media dan sumber informasi. Upaya menunjukkan eksistensi untuk memperkeruh situasi agar mendapat atensi seperti yang dilakukan para kelompok oposisi perlu diwaspadai dan diantisipasi.
Propaganda Kemerdekaan Papua, pengungkitan kembali isu pelanggaran HAM, penolakan Dialog Jakarta-Papua diperkirakan menjadi agenda dari kelompok separatis yang ingin memanfaatkan kesakralan momentum G20 yang berpusat di Bali. Seperti tak ingin berhenti hanya melalui provokasi memanfaatkan media sosial, salah satu kelompok yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura kemudian berencana menggelar aksi dengan tuntutan penolakan penyelenggaraan KTT G20. Sudah dapat dipastikan bahwa dibalik poin utama tuntutan tersebut terdapat misi keinginan referendum. Sebuah taktik klise namun tetap saja dilakukan oleh para separatis.
Pola Berulang Kelompok Separatis Manfaatkan Event Bergengsi untuk Provokasi Publik
Sebuah trik lama manfaatkan euforia penyelenggaraan event tertentu untuk meraih perhatian publik secara lebih luas masih digunakan oleh beberapa kelompok, termasuk oposisi yang memiliki misi untuk lepas dari NKRI. Sejak awal, kelompok ini terus menunggangi para pihak yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah agar turut mendukung dan pada akhirnya menyelipkan tuntutan kemerdekaan. Dalam event G20, level internasional dengan kehadiran negara-negara lain seperti menjadi target besar dari kelompok tersebut untuk kembali menunggangi atau memanfaatkannya dengan provokasi demi meraih atensi hingga simpati.
Salah satu perulangan pola memanfaatkan euforia event pernah terjadi saat pentolan ULMWP, Benny Wenda menyatakan hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan adanya kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda sedang lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Berulang kali terbukti bahwa gerakan Separatis Papua menjadi kelompok brutal menggunakan senjata untuk meneror masyarakat sipil. Mereka berulang kali menyerang warga, bahkan hingga membakar rumah maupun fasilitas umum lain.
Wilayah Papua, meski tak secara khusus menjadi tempat penyelenggaraan KTT G20, namun berpotensi menjadi sorotan publik. Isu separatisme yang hingga kini masih seperti api dalam sekam hingga kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat termasuk Gubernur Papua bakal menjadi atensi, bahkan mungkin hingga level dunia yang rawan untuk terjadinya provokasi.
Gaung Penyelenggaraan KTT G20 dan Kaitan Permasalahan di Papua
Hampir dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatrasentris, namun harus beriorentasi Indonesiasentris. Sejak awal pemerintahannya, Kepala Negara telah berkomitmen membangun Indonesiasentris yang dimulai dari tanah Papua. Komitmen tersebut bukan sekedar retorika, namun dihadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Bahkan Papua menjadi program prioritas nasional. Komitmen tersebut tak hanya sekedar infrastruktur, namun juga memastikan penguatan sumber daya manusia (SDM). Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat adat.
Lebih spesifik lagi, berkaitan dengan lanskip masyarakat adat Papua. Pemerintah saat ini menaruh perhatian yang luas terhadap masyarakat adat yang semakin berkembang. Menjadi salah satu hal penting dari kehadiran masyarakat adat nusantara, khususnya di masa pandemi covid-19 dan krisis iklim ketahanan. Yakni kepemilikan pengetahuan lokal dan ketahanan pangan tersendiri, dalam kearifan budaya lokal. Adanya pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Jayapura menunjukkan bahwa masyarakat adat di seluruh nusantara masih eksis dan hidup serta mempertegas kedaulatannya. Kedaulatan masyarakat adat menjadi sangat penting dalam situasi negara Indonesia yang hampir lupa bahwa sebenarnya fondasi keberagaman ada pada masyarakat adat. KMAN VI juga turut membahas terkait krisis iklim, krisis pangan dan krisis energi yang berpotensi menimbulkan konflik baru bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Sehingga disamping memperkuat keberagaman bangsa masyarakat adat, juga akan menjadi dasar menghadapi krisis.
Hal tersebut menjadi kontraproduktif dengan seruan mereka menolak gelaran event KTT G20 yang berpusat di Bali. Pasalnya, selain memberikan keuntungan bagi pemulihan ekonomi nasional, presidensi G20 juga memiliki peran penting dalam menjembatani keberagaman. Indonesia yang memiliki falsafah musyawarah dan mufakat diharapkan bisa menjembatani berbagai kelompok negara. Adanya penolakan tersebut tentu memiliki motif yang mendasari. Bisa dipastikan bahwa aktor yang berada dibalik aksi penolakan datang dari kelompok separatis yang hanya menginginkan tujuan akhir referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Kesiapsiagaan Aparat dalam Mengantisipasi Keamanan Aksi Front Rakyat Papua dan Aliansi BEM
Sejumlah informasi menyatakan bahwa kelompok yang melakukan aksi tak hanya datang dari Aliansi BEM dengan misi penolakan event KTT G20. Namun, juga terdapat kelompok lain yang juga berencana turun ke jalan yakni Front Rakyat Papua yang diindikasi merupakan underbow dari KNPB. Kelompok ini memiili misi penolakan terhadap dialog Jakarta-Papua yang difasilitasi Komnas HAM.
Melalui pernyataan dari Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Mackob menyatakan bahwa untuk mengantisipasi adanya kegiatan aksi pihaknya telah menyiapkan 1.500 personel untuk disiagkan. Aksi tersebut dipastikan tak mendapat izin untuk melakukan longmarch. Dirinya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihaknya menyatakan siap memfasilitasi ruang-ruang yang telah ditentukan untuk menyampaikan aspirasi. Disamping itu, penegasan juga disampaikan agar tak ada pihak manapun yang melakukan intimidasi hingga mengganggu kelancaran ketertiban masyarakat atau ketertiban umum. Kapolresta tersebut juga menyatakan akan hadir agar semua pihak bisa sama-sama puas dan terpenuhi harapannya, baik terhadap massa aksi maupun masyarakat umum.
Sementara itu, berdasarkan pengembangan dari pihak kepolisian terkait aksi pengibaran bendera bintang kejora dan penyerangan terhadap aparat keamanan di Kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) pada Kamis 10 November 2022 lalu. Pihak kepolisian menyatakan telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka, terdiri dari 3 tersangka makar dikenakan Pasal 106 KUHP, dan 6 tersangka melawan serta mengancam petugas dengan kekerasan, dikenakan Pasal 212 KUHP. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan selama 1 kali 24 jam terhadap 15 orang terkait pengibaran bendera bintang kejora di USTJ.
Pada akhirnya, nilai lebih momentum KTT G20 bagi kepentingan nasional menjadi magnet bagi kelompok oposisi oportunis untuk memanfaatkannya. Sejumlah upaya dilakukan demi terciptanya citra buruk terhadap pemerintah, termasuk menginternasionalisasi isu Papua. Permintaan penolakan terhadap KTT G20 dipastikan hanya keputusan sesaat yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan golongan. Maka dari itu, sudah seharusnya kegiatan yang berpotensi memicu provokasi tersebut tak perlu diindahkan ataupun diperhatikan lebih lanjut.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
