Papua, nusarayaonline.id – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan bahwa kasus dugaan suap yang menjerat Gubernue Papua, Lukas Enembe murni masalah hukum dan tak ada hubungannya dengan politik. Sehingga, dia mengingatkan Lukas Enembe untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara. Karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik, maka siapapun harus mempertanggungjawbakan di hadapan hukum. Tidak ada pengecualian,” jelas Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Kamis (29/9/2022).
Dia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan anggaran untuk kesejahteraan Papua. Untuk itu, Moeldoko mengingatkan agar kebijakan pemerintah tak diselewengkan demi kepentingan pribadi.
“Negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, telah menggelontorkan luar bias keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan segera terjadi keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi,” Ujar Moeldoko.
Kendati begitu, Moeldoko tak mau melangkahi proses hukum yang kini berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun mendorong KPK bekerja lebih keras dalam mengusut kasus Lukas Enembe.
“Saya tak melangkahi, praduga tak bersalah. Itu ursan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk ambil langkah-langkah atau proses hukum,” kata Moeldoko.
Sebelumnya, KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar terkait proyek di Pemerintah Provinsi Papua.
Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas Enembe yang tidak wajar. Salah satunya setoran tunai dari Lukas yang diduga mengalir ke kasino judi dengan nilai Rp560 miliar.
Sumber: liputan6.com
