nusarayaonline.id – Entah sudah berapa kali pola serupa dan bahkan sama dipraktekkan oleh kelompok separatis dan teroris berlabel Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dalam menyikapi sebuah insiden ataupun kejadian aksi. Kasus terbaru, melalui juru bicaranya Sebby Sambom, secara serampangan mengklaim bahwa TPNPB Kodap III Ndugama pada 15 April 2023 lalu telah menembak mati 9 anggota TNI dan Polri, serta merampas 9 pucuk senjata milik aparat di Distrik yai, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Menurutnya, penembakan dilakukan oleh Perek Jelas Kogeya bersama anggota TPNPB di bawah Komando Egianus Kogoya.
Tak berhenti disitu, klaim kemudian merambah pada narasi provokatif yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia melalui militer dan polisi tidak mengindahkan permintaan dan tuntutan negosiasi damai pembebasan pilot Susi Air. Namun justru menjawab dengan yang disebutnya sebagai operasi militer di Ndugama. Ia bahkan menyebut adanya korban, yakni ibu hami dan 2 anggota TPNPB pada 23 Maret 2023 lalu. Berangkat dari hal tersebut, pasukan TPNPB di bawah komando Egianus Kogoya lantas melakukan pembalasan.
Satu hal yang harus menjadi perhatian semua pihak, bahwa pernyataan yang keluar dari seorang Sebby Sambom kerap kali tidak mutlak seperti fakta yang terjadi di lapangan. Argumentasi ini bukan tanpa dasar, beberapa kali Sebby Sambom ketahuan melakukan disinformasi ataupun kebohongan publik. Ia sepertinya paham, bahwa dalam rangka menjaga eksistensi kelompoknya, diperlukan pengelolaan informasi sedemikian rupa sehingga tidak terkesan bahwa TPNPB OPM kalah, rapuh, tidak senada, tidak kompak, bodoh, dan sebagainya. Padahal pernah beberapa kali menjadi pembahasan, jika di internal TPNPB OPM kerap terjadi perselisihan.
Sebby Sambom yang baru saja meminta adanya negosiasi damai pun, sejurus kemudian ditanggapi berbeda oleh ketua TPNPB OPM, Jeffrey P Bomanak yang menolak Komnas HAM menjadi negosiator dalam sebuah video yang beredar di Facebook pada 12 April 2023 lalu. Begitu pula dengan sikap Presiden ULMWP, Benny Wenda yang sudah lama dikeluhkan oleh Egianus Kogoya karena dianggap hanya menumpang hidup atas perjuangan kelompoknya berperang di hutan.
Pemerintah Tegaskan Informasi hanya dari Puspen TNI
Berhamburnya informasi yang sudah terlanjur diangkat oleh banyak media berkaitan dengan insiden di Nduga tanpa melalui klarifikasi secara cover both side berdampak pada keresahan masyarakat hingga buih opini yang menyertai. Narasi yang beredar dan seakan menempatkan pihak TPNPB OPM sebagai ‘pemenang’ dalam insiden tersebut telah membuatnya jumawa. Hal ini bukan kali pertama terjadi, pihak OPM sudah mulai paham dalam ‘mengolah’ informasi. Mana yang harus disampaikan terlebih dulu, dan mana yang harus dikondisikan untuk menutupi hal tertentu. Kondisi tersebut kemudian terbantukan dengan kemudahan penggunaan media sosial yang dengan mudah langsung menyebar secara bar-bar. Mereka berusaha menciptakan gelembung bias untuk tujuan eksistensi kelompoknya. Di sisi lain, sifat dasar media atau bahkan sifat dasar manusia dibaliknya yang ingin mendapatkan kunjungan halaman dari judul dan isi pemberitaan yang bersifat bombastis sekalipun tanpa melalui konfirmasi dari pihak yang bersangkutan masih saja terjadi dan berulang.
Dalam ilmu komunikasi dasar, hal inilah yang menjadi salah satu dampak buruk dari munculnya media online yang tak berbasis pada ketepatan data, namun kecepatan penyajian. Dalam kasus insiden di Nduga, masih terdapat beberapa media yang antara judul dan isi tidak selaras. Secara tegas dalam judul disebutkan sejumlah korban dan kerugian, namun dalam isi berita justru menggunakan klarifikasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kapendam XVII/Cenderawasih, Kol Kav Herman Taryaman. Sebuah click bait klise.
Untuk meluruskan hal tersebut, pihak TNI melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), TNI Laksamanan Muda (Laksda) Julius Widjojono lantas menggelar siaran pers meluruskan kabar 6 anggota TNI yang sebelumnya sempat beredar. Menurutnya, terdapat satu prajurit Yonif 321/GT yang gugur saat melaksanakan tugas di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, yakni atas nama Pratu Miftahul Arifin. Sementara informasi lain belum didapatkan karena kesulitan untuk mencapai lokasi akibat cuaca tidak menentu. Meski terkendala, Panglima TNI secara terus menerus memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Bahkan Panglima memerintahkan kepada jajaran untuk tidak ragu-ragu ambil tindakan terkait operasi pembebasan pilot Susi Air. Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Kapuspen juga meminta kepada rekan media agar mengacu pada informasi dari Puspen TNI untuk menghindari informasi yang simpang siur. Pasalnya, penyebaran informasi yang salah akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan. Ditegaskan juga bahwa TNI sebagai patokan NKRI, tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua.
Gugurnya Prajurit TNI di Papua Harus Jadi Evaluasi
Sementara itu, respon mengenai kejadian di Nduga juga muncul dari pihak di luar pemerintah. Pengamat Intelijen dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai bahwa gugurnya anggota TNI di Papua akibat serangan kelompok separatis perlu menjadi perhatian dan evaluasi. Sumber Daya Manusia (SDM) tempur TNI perlu dievaluasi secara lebih mendalam, termasuk evaluasi sistem komando di daerah yang rawan konflik. Hal ini menyangkut pemilihan personel berdasarkan kapabilitas, informasi intelijen, dukungan alutsista, dan sistem pengambilan keputusan dalam operasi. Sistem komando mencerminkan keseriusan TNI dalam mempersiapkan dirinya di medan yang memang sudah diketahui tingkat kesulitannya. Dirinya lantas menyarankan agar TNI tetap menjalankan profesionalitas dalam bertugas. Kelompok Separatis Papua haruslah diberantas karena dapat mengganggu dan mengancam kedaulatan negara.
Termasuk dalam hal ini adalah adanya informasi yang muncul dari juru bicara TPNPB OPM yang kerap bermuatan politis demi kepentingan pihaknya meski harus memutarbalikkan fakta sekalipun. Sebagai masyarakat, harus mampu bersikap kritis dan antisipatif terhadap orang semacam Sebby Sambom agar jangan sampai termakan oleh omong kosong atau tulisan-tulisannya.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
