nusarayaonline.id – Masih berkaitan dengan respon terkait kebijakan peningkatan status operasi siaga tempur yang dilakukan oleh Panglima TNI terhadap sebagian wilayah yang dianggap rawan di Papua. Sebuah pernyataan pertentangan datang dari Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Tilas Moom menilai bahwa pihaknya belum mengerti arti nama ‘operasi siaga tempur’ yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Namun, dirinya meyakini bahwa operasi tersebut berpotensi melahirkan banyak korban nyawa umatnya dan berdampak luas. Gereja Kingmi di tanah Papua menentang pengerahan pasukan militer TNI-Polri secara berlebihan apalagi perubahan status operasi dari pendekatan lunak menjadi siaga tempur.
Pendeta Moom menuturkan bahwa pihaknya sebagai gereja yang memiliki basis umat paling besar di Ndugama tidak pernah dilibatkan pemerintah maupun aparat keamanan dalam upaya-upaya pembebasan Kapten Philip yang masih disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di bawah pimpinan Egianus Kogoya. Dirinya juga mengaku telah berbicara melalui media namun tidak ada pihak yang menghubungi kemudian tiba-tiba statusnya menjadi naik. Pihaknya mempertanyakan bagian gereja ada dimana dalam upaya menyelamatkan sang pilot.
Untuk diketahui bahwa Sinode Kingmi di Tanah Papua membawahi 13 klasis di wilayah Ndugama. Namun, saat ini sebagian besar gerejanya kosong karena ditinggalkan umatnya untuk berlindung. Pdt. Eliaser Tabuni sempat menjelaskan, mulanya pada Februari lalu, sebagian besar umatnya berkumpul di Nduga untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) yang diikuti oleh 13 Klasis. Dalam rangka Raker tersebut, beberapa warga mulai kembali membuka gereja-gereja yang sempat kosong ditinggal warga pada pengungsian tahun 2018. Namun, warga kembali harus mengungsi setelah penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip terjadi yang melahirkan kontak tembak antara TNI-Polri dengan TPNPB-OPM.
Pdt. Moom, yang terpilih menjadi Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua dalam Konferensi XI di Timika tahun 2021 itu, mengaku telah berusaha berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah maupun aparat keamanan, namun tidak mendapatkan tanggapan positif. Dirinya lantas dengan tegas menolak dan meminta evaluasi kembali rencana operasi militer karena akan berdampak semakin luas dan panjang daftar korban jiwa masyarakat sipil.
Sikap penentangan tersebut jika ditelaah dari pernyataan yang disampaikan merujuk pada ketidaktahuan ataupun sikap kecewa lantaran tidak dilibatkan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air melalui pendekatan humanis yang sebelumnya melibatkan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah melalui aparat tentu lebih paham mengapa tidak semua elemen masyarakat dilibatkan. Meski tak ditunjuk secara langsung, posisi gereja Kingmi di Nduga yang turut mengimbau jemaatnya untuk sementara mengungsi bisa jadi menjadi sebuah kontribusi. Pemerintah tak ingin lagi menginginkan adanya seorang pendeta ataupun jemaat yang tertembak.
Pemerintah Sedang Susun Langkah Selamatkan Pilot Susi Air
Sebelumnya, berkaitan dengan peningkatan status operasi siaga tempur di sejumlah wilayah rawan Papua. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono berulang kali menjelaskan bahwa kenaikan status tersebut telah berdasarkan pertimbangan yang matang. Pihaknya menerangkan kepada publik agar tidak khawatir dengan istilah siaga tempur karena telah terploting, tidak ngawur, dan tidak melebar kemana-mana. Dijelaskannya pula, bahwa pihak aparat gabungan selama ini telah mencoba melakukan negosiasi dengan para kelompok separatis. Dalam negosiasi yang melibatkan pemuka adat dan kepala pemerintah setempat. Mereka sempat minta nego, artinya bahwa posisinya sudah semakin terjepit. Mereka melakukan segala cara sehingga mengharapkan antara lain menarik mundur pasukan hingga meminta Panglima TNI untuk turun dari jabatan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta masyarakat bersabar terkait masalah penyanderaan pilot Susi Air oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Menurutnya, terdapat dua hal yang menjadi kendala dalam upaya penyelamatan tersebut, pertama yakni menjadikan sang pilot sebagai tameng hidup, sebagai negara yang beradab, warga negara asing juga harus dilindungi. Jika sekedar melakukan penumpasan tidaklah sulit. Kemudian yang kedua, mereka menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai tameng. Pemerintah saat ini sedang Menyusun langkah-langkah yang tetap menjamin keamanan, keselamatan sandera dan masyarakat sipil.
Repson Publik Terhadap Kelompok Separatis Papua
Sejumlah respon yang muncul dari beberapa tokoh juga bermunculan pasca terjadinya insiden di Mugi Nduga yang menyebabkan 5 prajurit TNI gugur. Tokoh Muda Papua, Ali Kabiay menegaskan bahwa yang selama ini disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) harus diganti dengan sebutan Kelompok Separatis dan Teroris (KST Papua karena pola yang terjadi telah mengarah pada tindakan dan aksi terorisme, seperti merusak fasilitas umum, membakar sekolah, dan puskesmas.
Kemudian, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Jayawijaya Papua Pegunungan, Pdt. Alexander Mauri, menyatakan bahwa tindakan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa yang sering dilakukan KST Papua di beberapa wilayah Provinsi Papua Pegunungan sangat meresahkan dan sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan. Dirinya lantas mengajak para anggota KST Papua agar bersama-sama turun gunung untuk menjaga toleransi dan membantu pemerintah dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan di tanah Papua. Sementara itu, Koordinator Komunitas Penginjilan Papua, Pdt James, juga memiliki penilaian bahwa sebagai Tokoh Agama dirinya sangat menyesalkan masih adanya penembakan yang terjadi di Kab. Nduga yang menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat maupun aparat keamanan. Menurutnya, seluruh masyarakat Orang Asli Papua (OAP) sudah harus meneguhkan hati untuk meminta perlindungan kepada Tuhan dan bersama-sama menjaga perdamaian tanah Papua. Dikatakan, tidak dibenarkan oleh Tuhan jika melakukan tindakan pembunuhan sesama umat manusia dengan alasan apapun, namun tindakan-tindakan yang melukai hati serta menimbulkan keresahan terus dilakukan oleh KST Papua. Adanya gangguan keamanan yang dilakukan sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat OAP, khususnya di wilayah Papua Pegunungan. Seluruh masyarakat harus menolak ajakan melakukan tindak kriminal yang melibatkan anak-anak serta mama-mama dan juga pemuda Papua demi masa depan anak Orang Asli Papua.
Kelompok Separatis Papua Sedang Merasa Panik dan Provokasi TNI
Salah satu dampak dari adanya peningkatan status operasi siaga tempur, selain membuat prajurit TNI lebih Bersiap dan leluasa melakukan pengejaran terhadap KST Papua juga membuat mereka merasa panik dan kebingungan menghadapi tekanan dari TNI. Alhasil, para kelompok separatis ini lantas membuat propaganda melalui simpatisannya. Salah satunya tertuju pada panglima TNI, Yudo Margono. Dinarasikan bahwa panglima tersebut gagal dalam menyelesaikan masalah di Papua. Kemudian disebut pula, bahwa operasi siaga tempur merupakan bentuk pelanggaran HAM.
Termasuk dalam hal ini adalah adanya sikap penolakan dari pengurus gereja Kingmi Nduga. Seyogyanya, pengedepanan komunikasi harus dilakukan sebelum akhirnya memilih untuk menolak. Perlu diwaspadai bahwa sikap penolakan tersebut bakal dimanfaatkan oleh mereka yang sedang panik karena merasa terancam oleh kebijakan siaga tempur. Terlebih dalam siaran pers terbarunya, TPNPB OPM menyerukan kepada negara Australia dan Selandia Baru untuk membantu dalam perang melawan TNI. Sebuah indikasi keterdesakan yang semakin valid.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
