Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM), Theo Hesegem, mengatakan bahwa langkah TNI melalui seorang perwakilan tentara yang meletakkan uang di atas peti jenazah Bruno Amenim Kimko, korban penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Mappi, adalah tindakan yang sangat tidak sopan serta merendahkan harkat dan martabat orang asli Papua (OAP). Hal ini kemudian diterjemahkannya sebagai penggantian nyawa dengan uang, sehingga dianggap bahwa uang sudah menjadi standar bagi aparat TNI untuk menyelesaikan masalah yang dilakukannya dan mengesampingkan proses hukum.
Padahal, Dansatgas Yonif R 600/Modang Mayor Inf Karuniawan Hanif memastikan prajuritnya yang terlibat penganiayaan warga di Kampung Mememu, Kelurahan Bade, Distrik Edera, Kabupaten Mappi, berhadapan dengan proses hukum hingga tuntas. Sementara itu, pemberian uang senilai Rp 200 juta bukanlah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan hilangnya nyawa Bruno Amenim Kimko, tapi merupakan bentuk duka cita dan tali asih kepada keluarga korban. Satgas Yonif R 600/Modang juga membantu seluruh persemayaman hingga pemakaman korban di tempat pemakaman umum (TPU) setempat.
Terkait harkat dan martabat OAP, negara sangat memerhatikan serta menjunjung tinggi hal tersebut. Presiden Jokowi pun sempat menegaskan arahan kepada aparat untuk melindungi harkat dan martabat rakyat Papua. Sehingga, adanya suatu peristiwa kemanusiaan yang melibatkan aparat tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan negara, melainkan hanya perbuatan oknum. Namun, negara akan tetap berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dan tidak lepas tangan begitu saja.
Menjunjung Harkat Martabat OAP melalui Otsus
Otonomi khusus kepada Provinsi Papua diberikan dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.
Sejak 2001, Otsus telah mengangkat harkat dan martabat OAP. Terbukti dengan banyaknya orang Papua yang menjadi anggota DPR, Bupati, Walikota, Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas, dan lain sebagainya.
Selain itu, dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.
Lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, adalah perwujudan pengaturan yang utuh dan komprehensif atas otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua. UU No. 2/2021 memberikan defenisi yang jelas dan terukur, yaitu Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
Kemudian, pemekaran juga dapat semakin mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Masyarakat di setiap wilayah adat Papua, punya kesempatan yang sama untuk memimpin daerahnya sendiri.
Aparat Hadir Memberi Perlindungan dan Bantuan untuk Masyarakat Papua
Situasi yang aman dan damai tentunya menjadi harapan semua orang di Papua. Untuk itu, pemerintah senantiasa hadir melalui aparat TNI dan Polri demi mewujudkan kondusivitas di Papua sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman. Dengan begitu, kegiatan perekonomian dan proses pembangunan pun dapat berjalan lancar yang mana hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakatnya.
Masyarakat Papua menjadi sangat terbantu berkat kehadiran personel TNI-Polri. Sebab, tidak hanya menjaga keamanan, pasukan tersebut juga kerap berperan dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dialami oleh masyarakat, seperti misalnya masalah kesehatan, pembangunan jalan, kebersihan lingkungan, menjadi pengajar di sekolah, hingga kepada sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan sejumlah warga di Papua.
__
Agus Kosek(Pemerhati Masalah Papua)
