nusarayaonline.id – Sejumlah manuver masih terus dilakukan pihak Lukas Enembe untuk menutupi kasusnya di tengah upaya KPK memanggil dalam rangka penyidikan. Sebuah Ingatan langsung tertuju pada kasus korupsi E-KTP yang melibatkan nama politisi sekaligus ketua DPR Setya Novanto kala itu. Dalam perjalanan pemeriksaannya ia sempat berkilah tidak hadir dengan alasan sakit, kemudian menolak mundur dari Ketua DPR maupun partai Golkar. Pihak KPK juga sempat melakukan jemput paksa setelah tiga kali mangkir dari panggilan namun tak ditemukan, kemudian dinyatakan sebagai DPO karena tidak diketahui keberadaannya.
Sang politiisi tersebut kemudian diketahui menabrakkan diri pada tiang listrik, lalu terbaring di rumah sakit dengan berbagai macam peralatan medis yang ditempelkan pada tubuh, disebut kepalanya benjol se-bakpao oleh pengacaranya. Namun, pada akhirnya proses penyidikan tetap berlanjut karena dokter yang memeriksa menyimpulkan tidak terjadi hal yang membahayakan pada kesehatan sang koruptor. Setya Novanto akhirnya resmi menjadi tahanan setelah jaksa menuntut 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Hal yang nampak berpola sama namun dengan manuver yang sedikit berbeda juga tejadi pada terdakwa kasus korupsi dan gratifikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pihak KPK telah memanggilnya sebanyak 2 kali namun tak juga direspon baik. Publik justru disuguhi dengan pengerahan massa melalui aksi unjuk rasa dukungan, pengerahan massa untuk menjaga rumah, pengerahan opini melalui narasi dukungan di portal media online seperti yang dilakukan Pdt. Socratez Yoman, hingga pembentukan opini bahwa sang gubernur masih dalam keadaan sakit. Manuver terakhir tersebut juga diperkuat dengan permohonan izin dari kuasa hukumnya untuk dapat berobat ke Singapura. Pemerintah melalui KPK hingga saat ini masih mempertimbangkan izin tersebut karena pertimbangan urgensi dan kebutuhan SDM yang sebenarnya dimiliki Indonesia.
Seperti tidak mau kehilangan momentum, pihak Lukas Enembe lantas mengundang wartawan untuk memberitakan bahwa sejumlah alat medis telah disiagakan di rumahnya lengkap dengan foto dirinya saat sedang terbaring diperiksa dengan tempelan kabel-kabel di badannya. Gambar tersebut bisa terlihat jelas di harian Cenderawasih Pos terbitan Selasa 4 Oktober 2022 lalu. Padahal di tanggal yang sama, sang gubernur diketahui masih bisa berdiri sehat di depan rumahnya untuk memberikan arahan kepada anak buahnya terkait dengan keamanan wilayahnya. Di hari yang sama dengan waktu yang berbeda pula juga terdapat kunjungan dari 32 tokoh gereja dari berbagai denominasi gereja di tanah Papua. Sebuah pengkondisian opini yang mahal dengan melibatkan pelanggaran sumpah seorang dokter, obyektifitas wartawan dan media, serta intelektualitas masyarakat khususnya di Papua.
Pembohongan Publik Adalah Tindakan Bodoh Menganggap Sekelilingnya Lebih Rendah Secara Intelektual
Tindakan yang dilakukan pihak Lukas Enembe dalam beberapa saat mungkin akan masih dipercaya oleh orang-orang disekitar, atau parahnya memang telah terjadi persekongkolan dan skenario. Namun perlahan dan pasti kecurangan tersebut akan terbongkar. Entah dari kecerobohan diri sendiri atau masyarakat yang semakin kritis. Kita lihat saja bahwa sebagian tokoh yang berada di Papua telah bersuara agar sang gubernur berjiwa besar untuk mendatangi KPK. Suara tersebut menjadi representasi dari masyarakat Papua yang kritis dan peduli terhadap sang gubernur.
Wakil rakyat Papua, Bonefasius A Muenda menyebut Lukas Enembe seorang intelektual sehingga harusnya mampu mematuhi pemeriksaan di KPK. Masyarakat harus bisa menerima KPK membawa Lukas Enembe untuk memberikan keterangan. Bukan malah melarang Lukas atau menghalang-halangi. Keresahan masyarakat yang terjadi erat kaitannya dengan keresahan masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Masyarakat selama ini menyalahkan pusat, padahal dana sudah dialokasikan dan diberikan wewenang kepada kepala daerah untuk dikelola. Ternyata dana tersebut mengalir dari saku ke saku, saku orang-orang yang memangku jabatan. Dirinya berharap agar KPK tak hanya menangkap Gubernur Lukas Enembe, namun juga menangkap bupati-bupati dengan memeriksa dari kabupaten ke kabupaten. Pasalnya jika hanya gubernur yang ditangkap berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Jika pembiaran tersebut terjadi maka proses pembinaan politik di Papua akan berjalan ditempat.
KPK Tinggal Menunggu Waktu untuk Menjemput Lukas Enembe ke Jakarta
Seperti merespon kejahilan kubu sang gubernur yang berusaha mengulur waktu penyidakan. Pihak KPK menegasi dengan memastikan bahwa kasus Lukas Enembe tidak akan memakan waktu yang cukup panjang. KPK hingga saat ini terus berkoodinasi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, termasuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penjemputan paksa Lukas Enembe bukanlah hal sulit bagi KPK, namun pihaknya juga harus mempertimbangkan risiko dari tindakan tersebut.
KPK juga berencana memeriksa istri dan anak dari Lukas Enembe terkait gratifikasi pengadaan proyek yang bersumber dari APBD. Mereka adalah, Astract Bona Timoramo Enembe selaku anaknya dan Yulce Wenda selaku sang Istri. Selain itu juga KPK memeriksa Willicius selaku Swasta, Yonater Karomba Swasta, dan Frans Manibui selaku swasta dari PT. Cendrawasih Mas.
Dukungan Tokoh Papua Terhadap Jiwa Besar Lukas Enembe untuk Mendatangi KPK
Dorongan kepada Lukas Enembe untuk hadir di KPK sebenarnya telah berdatangan dari sejumlah tokoh di Papua. Artinya, masyarakat telah bersikap kritis bahwa terjadi sesuatu terhadap sang gubernur yang harus diklarifikasi dan dipertanggungjawabkan di KPK. Perlahan opini publik mulai terbangun, masyarakat tersadar bahwa telah terjadi hal yang tak beres di ranah pejabat daerah Papua. Di sisi lain, kita juga masih menyadari adanya sejumlah pihak yang dikondisikan oleh Lukas Enembe untuk mendukungnya, termasuk sejumlah massa yang berada di sekitar kediamannya.
Salah satu tokoh agama Papua, Pdt Alberth Yoku menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh bersama tokoh agama maupun tokoh adat lainnya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Papua. Menurutnya, hukum adalah bagian dari pemutus mata rantai apa yang sekarang menjadi nilai bagi Provinsi Papua. Terlebih Provinsi Papua dikatakan sebagai provinsi paling terkorup dan Indeks Prestasi Manusia (IPM) terendah, bahkan juga dikatakan sebagai provinsi termiskin. Papua juga disebut provinsi paling tidak Bahagia dengan good governance-nya yang sangat buruk. Faktanya, sudah terdapat beberapa bupati, sekda, dan beberapa kepala dinas yang terjerat hukum, saat ini sedang menjalankan hukumannya di rumah tahanan. Penegakan hukum yang adil adalah setiap orang yang melakukan kesalahan sesuai dengan hukuman perundang-undangan tentang keuangan. Maka wajar orang tersebut, mempertanggungjawabkannya, termasuk sosok Lukas Enembe.
Pengkondisian opini tak akan membuat kasus menghilang, namun hanya sedikit mengulurnya. Lambat laun publik akan paham bahwa Papua sedang dipimpin oleh orang yang sebenarnya tidak bisa memimpin warganya, Lukas Enembe hanya fokus pada diri sendiri dan orang-orang disekitarnya.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
