Keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua semakin menunjukkan eksistensinya dengan rentetan aksi yang meresahkan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa. Pada bulan Maret 2023 saja, tercatat terdapat empat kasus teror dan gangguan keamanan yang dilakukan oleh KST Papua di wilayah Dekai Kabupaten Yahukimo. Kontak tembak antara anggota Kodim 1715 Yahukimo dengan kelompok separatis pada 1 Maret 2023 berakhir dengan timbulnya satu korban jiwa dan tiga lainnya terkena luka tembak. Kelompok separatis juga melakukan aksi penembakan terhadap pesawat Trigana Air yang hendak lepas landas pada Sabtu, 11 Maret 2023. Dua gedung sekolah, SD YPK Metanoia dan SMP Negeri 2 Dekai, juga dibakar dengan waktu yang tak bersamaan. Akibat pembakaran gedung sekolah, kegiatan belajar mengajar di wilayah Dekai sempat libur sepanjang 15-18 Maret 2023.
Namun, tidak hanya di wilayah Dekai saja terjadi aksi dari kelompok separatis yang bertindak brutal terhadap masyarakat. Pada Rabu, 22 Maret 2023, tukang ojek di pertigaan Jalan Kimak Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak menjadi sasaran penembakan oleh pelaku yang menyamar sebagai pengguna jasa. Korban bernama Irwan, yang merupakan perantau asal Sulawesi Selatan, dinyatakan meninggal. Pasca kejadian tersebut, aparat gabungan langsung melakukan pengejaran dan kontak tembak. 3 anggota kelompok separatis berhasil dilumpuhkan, namun hanya 1 yang berhasil diamankan bernama Enius Tabuni, sementara 2 jenazah lainnya dibawa oleh rekannya ke hutan. Terbaru, 2 anggota TNI-Polri gugur setelah diserang oleh kelompok separatis saat melakukan pengamanan ibadah sholat tarawih di Masjid Al Amalia Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya.
Sejumlah strategi dan kebijakan masih terus ditempuh pemerintah dalam menegasi eksistensi kelompok separatis, termasuk upaya membebaskan pilot Susi Air yang sudah 1,5 bulan disandera oleh kelompok Egianus Kogoya. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi saat berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri sempat meminta penjelasan terkait meningkatnya korban kekerasan di Papua. Menurutnya, sejak bulan Januari terjadi peningkatan terhadap kasus menonjol yang tercatat 41 kasus, menyebabkan 22 orang meninggal, 88 orang luka-luka dan seorang disandera.
Pemerintah harus bisa bersikap lebih tegas terhadap kelompok separatis. Kelompok separatis secara fakta tak hanya menuntut merdeka, namun juga melakukan aksi kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan yang lebih tegas dan serius dari pemerintah untuk menangani aksi-aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh KST Papua. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya untuk memberikan solusi jangka panjang dalam menyelesaikan masalah di Papua.
Salah satu solusi jangka panjang yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pembangunan di wilayah Papua. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dapat mengurangi ketegangan sosial dan ekonomi yang menjadi pemicu terjadinya aksi-aksi kekerasan oleh KST Papua. Pemerintah juga perlu membuka dialog dengan para tokoh masyarakat dan pemimpin adat di Papua untuk mencari solusi bersama dalam menyelesaikan masalah di Papua.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Pendidikan yang berkualitas dapat membuka akses masyarakat Papua untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini dapat mengurangi kemiskinan dan memperkuat stabilitas sosial di wilayah Papua.
Pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk memerangi aksi-aksi terorisme dan kekerasan di wilayah Papua. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi dan pengalaman dalam penanganan aksi terorisme dan kekerasan, serta kerja sama dalam pemberantasan perdagangan senjata ilegal yang dapat digunakan oleh KST Papua.
Dalam hal penegakan hukum, pemerintah harus tegas dan tidak ragu-ragu dalam menindak para pelaku kekerasan dan terorisme. Hukuman yang setimpal harus diberikan kepada para pelaku untuk memberikan efek jera bagi mereka dan juga sebagai contoh bagi orang lain.
Terakhir, masyarakat Papua juga perlu dilibatkan dalam upaya pemberantasan aksi-aksi kekerasan dan terorisme di wilayah mereka. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi dan memberikan pelatihan serta pendidikan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan aksi kekerasan dan terorisme.
Dengan melakukan berbagai upaya ini, diharapkan keberadaan KST Papua dapat diminimalisir dan keamanan serta stabilitas wilayah Papua dapat terjaga dengan baik. Namun, upaya ini harus dilakukan dengan kerja sama dan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.
