nusarayaonline.id – Rencana kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah Jayapura dalam rangka peresmian gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) pada tanggal 21 Maret 2023 mendatang mengundang sejumlah respon dari masyarakat. Meski mayoritas merasa bangga dan antusias, namun masih saja terdapat pihak yang tak sependapat dengan ihwal kunjungan tersebut.
Adalah aktivis Papua, Alexander Gobai yang menilai bahwa adanya berbagai kunjungan Presiden Jokowi ke Papua hanyalah pencitraan terhadap masyarakat Papua. Seharusnya kedatangan Presiden Jokowi memberi keadilan bagi masyarakat Papua, khususnya korban dan keluarga korban HAM di tanah Papua. Menurutnya, Presiden Jokowi telah berulang kali mengunjungi Papua, namun tetap gagal menyelesaikan masalah Papua. Dirinya meminta Presiden Jokowi berhenti membuat pencitraan di Papua tanpa melihat berbagai permasalahan yang disuarakan oleh generasi muda dan masyarakat Papua. Selain itu, juga berharap kepada Presiden Jokowi agar memanfaatkan sisa jabatannya untuk memperhatikan situasi masyarakat Papua serta menangani berbagai kasus besar di Papua.
Sikap penolakan juga sempat muncul dari Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih. Berdasarkan pernyataan Ketuanya, Salmon Wantik bahwa kedatangan Presiden Jokowi tidak menyelesaikan substansi masalah di Papua, namun hanya berfokus ke infrastruktur. Warga di sejumlah wilayah seperti Maybrat, Nduga, Yahukimo, Puncak Papua, dan Jayawijaya sedang berduka dan mengalami pengungsian besar-besaran. Pemerintah disebut tidak memberikan solusi tetapi malah datang dengan kepentingan pembangunan di Jayapura.
Adanya sikap penolakan oleh sejumlah pihak terkait kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut tak hanya terjadi saat ini. Sebelumnya, saat Presiden Jokowi berkunjung ke Jayapura pada Agustus 2022 lalu juga terdapat protes penolakan dengan isu yang hampir sama dengan saat ini. Permasalahan HAM dan dampak dari kekerasan kelompok separatis menjadi harapan dalam penanganan oleh pemerintah. Sebuah pernyataan sikap yang muncul dari elemen masyarakat bukanlah hal yang dilarang dan justru dilindungi undang-undang. Namun sepertinya yang harus dipahami serta diwaspadai bersama adalah bahwa adanya aksi penolakan dengan memanfaatkan momentum kunjungan yang rentan ditungganggi oleh pihak-pihak oposisi justru akan membuat kontraproduktif dengan program pembangunan ataupun kebijakan melalui kedatangan Presiden yang harusnya menjadi kebanggaan seluruh masyarakat di wilayah Papua. Penolakan yang mengarah ke sentimen negatif tersebut meski berasal dari para tokoh yang berasal dari institusi atau kelompok tertentu, namun dapat dipastikan bahwa opini yang disampaikan merupakan pandangannya secara pribadi.
Makna Kunjungan ke-16 Presiden Jokowi ke Papua Resmikan Gedung PYCH
Dalam kehidupan bernegara, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu terkandung makna, tujuan, hingga harapan yang ingin diwujudkan. Begitu juga Presiden Jokowi dengan masyarakat di Papua yang sejak awal telah menaruh perhatian agar lebih maju dan sejahtera daripada sebelumnya. Terhitung, rencana kunjungan kali ini akan menjadi yang ke-16 baginya selama hampir dua periode menjabat sebagai Presiden RI. Beliau ingin memastikan sendiri geliat percepatan pembangunan melalui sejumlah kebijakan yang tengah dicanangkan.
Momentum peresmian gedung PYCH merupakan bagian dari progress kemajuan dari Papua Muda Inspiratif (PMI). Sebuah wadah kreatif yang lahir dari sekelompok Pemuda Papua yang mempunyai inspirasi terkait pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Seluruh pemuda Papua tentunya dapat berperan dan berpartisipasi di PMI menjadi salah satu tombak kemajuan pembangunan untuk wilayah Papua. Gedung PYCH nantinya akan menjadi pusat kegiatan bagi para pemuda dalam mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan minat wirausaha Pemuda Papua yang nantnya akan dibentuk oleh PMI mulai dari pelatihan hingga pembiayaan modal usaha. Di gedung PYCH sendiri juga terdapat berbagai fasilitas dan sarana yang dapat disewakan dengan harga yang relatf murah. Setelah diresmikan, gedung PYCH nantinya akan dilimpahkan kepada Pemda Jayapura serta dikelola langsung oleh para Pemuda Papua dalam rangka mengembangkan industri kreatif di Papua.
Selayang pandang PYCH tersebut jika dikaitkan dengan poin isu penolakan yang disampaikan oleh aktivis dan mahasiswa tersebut memang tidak berhubungan secara langsung. Permasalahan HAM di Papua dan kekerasan oleh kelompok separatis Papua telah menjadi sumber masalah menahun yang memang harus diatasi bagaimanapun caranya. Jika penolakan tersebut adalah tanda kekecewaan terhadap pemerintah, hal tersebut lumrah karena negara demokrasi membolehkan setiap orang untuk bersuara mengeluarkan pendapat.
Namun adanya tuduhan bahwa kunjungan tersebut merupakan sebuah pencitraan perlu dimaknai sebagai sebuah kritikan atau evaluasi terhadap pemerintah. Terdapat satu hal yang seharusnya jangan sampai dilupakan oleh pihak yang menyatakan menolak kedatangan Presiden RI bahkan dibumbui kalimat provokatif. Secara rekam jejak, terdapat sensifitas publik di Papua yang berbanding lurus dengan pilihan diksi yang muncul. Bisa jadi, adanya protes penolakan tersebut akan membuat pemerintah berbenah, namun di sisi lain perlu juga diperhatikan potensi dampak negatif yang mungkin muncul, terutama di akar rumput. Tak ada yang menginginkan kondisi di bumi cenderawasih jauh dari predikat damai, sebagaimana kondisi tanah yang diberkati Tuhan dengan limpahan sumber daya alam. Tak ada pihak manapun yang menginginkan kasus-kasus kekacauan terjadi kembali di tanah Papua, kecuali bagi yang memiliki kepentingan tertentu.
Sejauh ini pemerintah melalui aparat keamanan terus berupaya dalam menangani permasalahan kelompok separatisme di Papua. Pencarian pilot Susi Air yang disandera oleh Egianus Kogoya terus diperluas sembari disiapkan sejumlah opsi lanjutan apabila soft approach tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Bahkan, pada Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi juga secara ksatria telah mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Diantaranya terdapat peristiwa yang pernah terjadi di Papua. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menaruh simpati dan empati mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanap menegasikan penyelesaian yudisial.
Membangun Papua Melalui Kreativitas Anak Muda
Rasanya bukan sebuah kesalahan jika seorang Presiden memberikan motivasi dan semangat terhadap pemuda Papua dengan berkunjung langsung untuk meresmikan Gedung PYCH pada 21 Maret 2023 nanti. Jika ujung tombak sebuah perubahan negara adalah pemuda, maka dengan segenap daya dan upaya perlu untuk didukung, didampingi, hingga didorong hingga akhirnya benar-benar menjadi manusia. Manusia yang berguna bagi pembangunan dan kemajuan Papua khususnya. Menjadi hal terpenting adalah agar para pemuda Papua tidak terjerumus kepada hal-hal kontraproduktif.
Seperti yang kita tahu, kemunculan Egianus Kogoya sebagai generasi muda kelompok separatis adalah fakta sekaligus contoh miris, bahwa pemuda yang tidak mendapat pengarahan, akan terjerumus menjadi musuh negara yang bahkan oleh masyarakat sekitar sendiri tidak dihormati akibat sejumlah tindakan kejamnya yang kerap menimbulkan korban.
Untuk diketahui bahwa dampak dari sejumlah rentetan teror yang terjadi baru-baru ini oleh kelompok separatis Papua. Sebanyak 261 warga di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, terpaksa menggunakan pesawat Hercules untuk keperluan pribadi menuju Jayapura karena tidak ada lagi pesawat komersial yang terbang ke Bandara Dekai. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, menjelaskan bahwa Polda Papua telah menambahkan personel untuk membackup Polres Yahukimo dalam pemulihan kamtibmas dengan mengirimkan 60 personel ke wilayah tersebut. Ulah kelompok separatis yang dengan tanpa rasa bersalah menembaki pesawat justru berdampak pada masyarakat sekitar bahkan dirinya sendiri. Distribusi logistik hingga transportasi udara yang selama ini sangat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah terpencil menjadi terganggu karena pihak maskapai memutuskan untuk menghentikan jalur penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Adanya fenomena ini juga telah menjadi kajian dari Kajian Terorisme Universitas Indonesia. Melalui Kepala Program Studinya Muhammad Syauqillah menilai bahwa rentetan aksi teror oleh kelompok separatis akan terus menghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua. Kondisi tersebut kian menambah urgensi penanganan masalah, terutama di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok separatis tidak sejalan dengan kerangka pembangunan Papua yang sejatinya diperuntukkan masyarakat Papua itu sendiri. Artinya, ketika pembangunan macet, secara jangka panjang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua.
Maka adanya penolakan kedatangan Presiden demi kemajuan Papua dalam sisi anak muda tersebut perlu dipertanyakan. Jangan-jangan pihak tersebut merupakan bagian dari misi kelompok yang tidak sejalan dengan adanya pembangunan di Papua.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
