Tingkat kepuasan publik terhadap penanganan kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 73,6 persen, menurut survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Survei tersebut mencatat bahwa 63,7 persen menyatakan puas, dan 9,9 persen sangat puas terhadap upaya pemerintah dalam menangani korupsi. Bahkan, mayoritas responden juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah mampu menuntaskan sejumlah kasus besar seperti BBM oplosan (72,8 persen), minyak goreng (72,9 persen), logam mulia (63,4 persen), dan bank daerah (62,5 persen).
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro menilai, tingginya angka kepuasan ini menjadi sinyal kuat bahwa arah pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran berada di jalur yang tepat.
“Secara institusional, ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo serius membenahi sistem penegakan hukum. Komitmen itu mulai terimplementasi nyata dengan masifnya pengungkapan kasus-kasus megakorupsi oleh aparat hukum kita,” ujar dia dalam keterangannya, Sabtu (14/6).
Dia menilai, komitmen Prabowo selama ini bukan hanya disampaikan dalam forum-forum resmi, tetapi juga telah diwujudkan melalui langkah konkret. Diharapkan langkah pemberantasan korupsi semakin maksimal.
