Indonesia secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Paace) setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, kamis 22/01/2026 dan Pertemuan perdana Board Of Peace digelar di Amerika Serikat pada kamis, 19/02/ 2026.
Dalam pertemuan yang dilakukan di Amerika tersebut Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh terhadap rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa telah mempelajari 20 poin yang yang digagas dalam rencana perdamaian dan sepenuhnya mendukung implementasinya hingga kemerdekaan Indonesia dapat tercapai. .
“Indonesia, sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan kami berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Dan itulah sebabnya kami bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Kami berkomitmen atas keberhasilannya,” kata Prabowo dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington D.C.
Presiden Prabowo juga menyampakian bahwa dia tahu akan ada banyak rintangan, akan ada banyak kesulitan, tetapi kami sangat optimis, dengan kepemimpinan Presiden Trump, visi perdamaian sejati ini akan tercapai,”
Melihat komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung perdamaian Palestina, Steve Mara mahasiswa Doktoral studi Perdamaian asal Indonesia di Inggris memberikan apresiasi penuh dan mendukung langkah Presiden Prabowo dalam usaha menciptakan perdamaian dengan bergabung menjadi anggota Board Of Peace dan mengikuti rangkaian pertemuan dewan perdamaian tersebut.
Langkah Presiden Prabowo bergabung dalam Board of Peace adalah langkah tepat dalam mengakomodir komitmen negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosisal. Bagian tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan dalam politik luar negeri Indonesia.
Lebih lanjut, Steve Mara juga menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah Bebas Aktif yang artinya sikap negara yang tidak memihak pada blok tertentu (bebas) namun tetap proaktif dalam perdamaian dunia (aktif). Dengan demikian, Bergabung dengan Dewan Perdamaian adalah tuntutan konstitusi yang sejalan dengan politik luar negeri Indonesia.
“Jika ada wacana dan informasi yang beredar bahwa Indonesia bergabung didewan tersebut karena antek-antek asing, itu narasi yang sesat, menurut saya Presiden Prabowo sedang menjalankan konstitusi Indonesia dan sedang menjalankan politik luar negeri Indonesia, Kata Steve Mara.
Lanjutnya, kebijakan dan keputusan luar negeri Indonesia juga tidak dapat diganggu atau diintervensi oleh negara manapun mengingat prinsip non-aligment (non-blok) yang dipegang teguh oleh Indonesia.
Langkah Prabowo menjadi tepat karena dalam prinsip perdamaian yang pertama komunikasi adalah alat utama yang digunakan dalam manajemen konflik, kedua adalah memiliki identitas yang sama, ketiga membangun kepercayaan dan empati antar kelompok menjadi penting agar dapat membuka ruang selanjutnya yaitu mediasi dan negosiasi.
Jika Indonesia berada didalam satu organisasi yang sama dengan negara yang berkonflik artinya Indonesia dapat berkomunikasi, kedua Indonesia dan negara-negara yang berkonflik memiliki status yang sama yaitu pendiri dalam dewan perdamaian sehingga menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan dalam melakukan mediasi dan negosiasi penyelesaian konflik.
Jika Indonesia tidak berada didalam Board of Peace, kemudian datang dan menawarkan solusi perdamaian jalur Gaza kepada Israel dan Amerika, tentunya akan sia-sia karena Indonesia tidak bergabung didalam Board of Peace dan jika ada dewan Perdamaian lain yang dibentuk dan diikuti Indonesia dan tidak beranggotakan negara-negara yang berkonflik secara langsung maka posisinya tidak akan sama, dan tidak bisa ada komunikasi perdamaian yang dibangun.
Bagi saya, langkah Presiden bergabung dengan Dewan Perdamaian sangat tepat, Presiden Prabowo, dengan satu harapan besar konflik kemanusian di jalur Gaza segera diselesaiakan dan solusi yang Indonesia tawarkan two-state solution yang adil dan berkedailan dapat tercapai, tutupnya.
