Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai strategi dan kebijakan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di Papua, terutama dalam memberantas kelompok separatisme dan teroris yang semakin mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat. Beberapa kejadian teror dan gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Dekai Kabupaten Yahukimo menunjukkan bahwa kelompok separatisme masih ada dan harus ditindak dengan tegas oleh aparat keamanan.
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas dan mengevaluasi kasus meningkatnya korban kekerasan di Papua. Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri juga menegaskan bahwa peningkatan kasus menonjol di Papua sejak bulan Januari harus dihadapi dengan tindakan tegas dari aparat keamanan. Upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh kelompok Egianus Kogoya juga menjadi prioritas untuk ditangani.
Dalam situasi ini, dukungan dari masyarakat sangatlah penting untuk memperkuat tindakan aparat keamanan dalam memberantas kelompok separatisme dan teroris di Papua. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah keamanan di Papua agar situasi ini dapat teratasi dengan baik. Dengan demikian, Papua dapat terus mengembangkan potensi dan kemajuan di daerah ini serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Pemerintah juga perlu memperhatikan dan memperkuat pendekatan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua. Hal ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, sehingga dapat mengurangi ketegangan sosial dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah mereka.
Dalam jangka panjang, penyelesaian konflik Papua juga harus melibatkan dialog yang konstruktif dan inklusif antara pemerintah, masyarakat Papua, dan kelompok separatisme yang moderat. Pemerintah juga harus memperkuat kebijakan pemekaran daerah dan memastikan bahwa pemekaran daerah dilakukan secara demokratis dan partisipatif untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Papua.
