nusarayaonline.id – Kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Kabupaten Jayapura menjadi salah satu momentum yang ditunggu banyak pihak. Pasalnya, di tengah dinamika kondisi wilayah Papua yang sedikit bergejolak akibat sang gubernur yang ditetapkan KPK dalam kasus korupsi dan gratifikasi telah berdampak pada roda pemerintahan serta pelayanan publik wilayah Papua. Adanya sejumlah manuver sang gubernur seperti pengukuhan sepihak oleh Dewan Adat Papua (DAP) terhadap Lukas Enembe, sedikit banyak telah menimbulkan gesekan di akar rumput hingga sejumlah tokoh. Pelibatan hukum adat yang kemudian dijadikan ‘tameng’ sang gubernur jelas merugikan banyak pihak. Pada akhirnya, dorongan terhadap Lukas Enembe untuk mundur dan diganti semakin menguat. Hal tersebut menjadi perhatian serta kewaspadaan agar jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan ataupun melancarkan provokasi.
Melalui event KMAN VI yang digelar pada tanggal 24 hingga 30 Oktober 2022 serta dihadiri lebih dari 2000 peserta, diharapkan mampu menjadi momentum seperti halnya tema yang diangkat. Yakni bersatu memulihkan kedaulatan masyarakat adat dalam menjaga identitas adat yang beragam serta tangguh menghadapi krisis. Di samping itu, penyelenggaraan KMAN VI juga dirangkai dengan perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat (HKMA) Kabupaten Jayapura ke-9. Bahkan kegiatan tersebut juga dihadiri peserta dari luar negeri, diantaranya Sekjen Masyarakat Adat Malaysia, Kamboja, Nepal, dan Filipina serta elemen pendukung atau LSM masyarakat adat lokal, nasional, hingga internasional.
Peran Masyarakat Adat dalam Kehidupan Bernegara
Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, kehadiran masyarakat adat menjadi satu bagian tersendiri yang tak bisa dipandang sebelah mata. Menjadi salah satu hal penting dari kehadiran masyarakat adat nusantara, khususnya di masa pandemi covid-19 dan krisis iklim ketahanan. Yakni kepemilikan pengetahuan lokal dan ketahanan pangan tersendiri, dalam kearifan budaya lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi.
Dalam konferensi pers yang digelar sehari sebelum pelaksanaan, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nasional (DAMANNAS) Abdon Nababan juga mengatakan bahwa pada pelaksanaan KMAN VI di Kabupaten Jayapura, akan membahas kedaulatan masyarakat adat. Menurutnya, kedaulatan masyarakat adat sebenarnya ialah perintah konstitusi, jadi bukan sesuatu yang baru dan tidak dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Pelaksanaan KMAN sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat adat di seluruh nusantara masih ada dan masih hidup serta mempertegas kedaulatannya. Kedaulatan masyarakat adat menjadi sangat penting dalam situasi negara Indonesia yang hampir lupa bahwa sebenarnya fondasi keberagaman ada pada masyarakat adat. KMAN VI juga akan membahas terkait krisis iklim, krisis pangan dan krisis energi yang berpotensi menimbulkan konflik baru bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Sehingga disamping memperkuat keberagaman bangsa masyarakat adat, juga akan menjadi dasar menghadapi krisis.
Ketua Badan Pengurus harian (BPH) AMAN Majene, Aco Bahri Malilingan mengatakan bahwa pihaknya turut datang ke KMAN VI Jayapura dengan tujuan memperkuat komunitas masyarakat Adat Majene. Saat ini komunitas masyarakat adat Majene sedang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), guna melindungi komunitas masyarakat adat Majene. Sehingga sangat mengharapkan dukungan dari semua masyarakat adat se-Nusantara agar bersama-sama mengawal Raperda hingga terwujud. Selain itu, disebut juga bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang sudah ada sebelum negara ada, sehingga keberadaannya harus diakui dan dilindungi oleh Undang-undang di negara Indonesia.
Sementara itu, masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang Banten dalam partisipasinya di KMAN VI Jayapura menyuarakan tiga hal penting, yakni misi perdamaian, persaudaraan, dan mendesak pemerintah segera sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat. Utusan masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang Banten, Noci menyampaikan bahwa KMAN VI sangat luar biasa, terlihat dari sambutan masyarakat kepada peserta. Dirinya berharap dengan diselenggarakan KMAN VI, masyarakat adat nusantara menjadi semakin solid dan diperhatikan oleh pemerintah.
Kemudian, masyarakat Adat Tanah Luwu yang juga telah hadir di tanah Tabi, Kabupaten Jayapura juga membawa misi utama, yakni RUU masyarakat adat yang pernah dibahas di DPR RI agar segera disahkan oleh pemerintah menjadi UU masyarakat Adat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tanah Luwu periode 2022-2027, Palindungan Tandigau. Menurutnya kedatangan di tanah Tabi Papua untuk menyatukan dan bergabung dengan masyarakat adat se-nusantara guna berjuang bersama-sama dalam kongres. Masyarakat adat harus berdaulat atas politik, mandiri atas ekonomi dan berbudaya serta beradab.
Perjuangan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Sampai saat ini, masyarakat adat di seluruh Indonesia masih memperjuangkan pengesahan RUU Masyarakat Adat (RUU MA) oleh DPR RI dan pemerintah. Pengesahan tersebut disebut menjadi hal penting karena akan memberi kepastian nasib masyarakat adat di Indonesia ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Formatur KMAN VI, Abdon Nababan. Menurutnya pengesahan RUU Cipta Kerja juga sangat mempengaruhi pengesahan RUU MA, kaitannya dengan carbon trade. Masyarakat adat yang menjaga hutan dan punya carbon, tetapi bukan mereka yang menerima hasilnya. Justru pihak lain yang bukan pemilik carbon yang menerima.
Momentum Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara
Menjadi pengetahuan bersama bahwa kegiatan kongres yang dilaksanakan di Jayapura berkaitan dengan kebangkitan masyarakat adat. Hal tersebut menjadi bagian dari gagasan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw selama kepemimpinannya. Dirinya berharap pemerintah melihat apa yang terjadi di Kabupaten Jayapura dan khususnya yang terjadi selama beberapa tahun terakhir mampu menjadi inspirasi tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Di samping itu, berbicara dari salah satu esensi utama KMAN saat ini adalah perihal keragaman. Terkadang masih terdapat persepsi-persepsi miring yang masih didengar tentang masyarakat adat khususnya yang ada di Papua, sehingga melalui event tersebut menjadi momentum utuk menunjukkan keberagaman masyarakat adat, termasuk yang ada di Papua.
Kegiatan kongres juga menjadi penting untuk mendudukkan masyarakat adat dengan penyelenggara negara, melalui delegasi dari lembaga pemerintah dan juga DPR yang akan ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Melalui rapat dan dialog yang dilaksanakan selama Kongres, setidaknya dapat mendudukkan posisi masyarakat adat dan negara saat ini. Secara khusus terkait pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang saat ini melalui RUU Masyarakat adat yang masih terhenti di konstitusi.
Pada akhirnya, menjadi hal yang tak kalah penting bahwa dukungan publik dalam penyelenggaraan KMAN VI Jayapura menjadi tambahan semangat dan energi di tengah kondisi Papua yang sedang sedikit pincang roda pemerintahannya akibat kepala pemerintahannya yang bermasalah. Mayoritas masyarakat mengharapkan sang gubernur agar segera mendatangi KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lukas Enembe harus berani dan jujur menghadapi proses hukum, jangan sampai adat menjadi “tameng” agar terhindar dari jeratan hukum yang berlaku.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
