Kementerian PKP menjelaskan arah kebijakan Program Tiga Juta Rumah sebagai strategi pemerataan akses hunian. Direktur Penyiapan Lahan dan PSU, Indra Gunawan, mengatakan program ini menyasar masyarakat berpendapatan rendah dan keluarga rentan. Penjelasan disampaikan pada Jumat (21/11/2025).
Indra memaparkan bahwa Indonesia memiliki 93 juta keluarga dengan komposisi sosial ekonomi yang masih didominasi kelompok rentan. Berdasarkan perhitungan pemerintah, 2,85 juta termasuk miskin ekstrem, 24,6 juta miskin, dan 68,5 juta rentan. Kondisi tersebut membuat intervensi perumahan menjadi kebutuhan mendesak.
Backlog perumahan juga masih tinggi, mencapai 36,7 juta keluarga. Sebanyak 20,9 juta tinggal di rumah tidak layak huni, 6 juta mengalami backlog gabungan, dan 9,8 juta belum memiliki rumah. Pemerintah membagi strategi menjadi tiga kawasan: perdesaan, pesisir/permukiman kumuh, dan perkotaan.
Pada wilayah perdesaan, pemerintah menggerakkan program BSPS dengan target dua juta unit, termasuk renovasi dan pembangunan baru. Untuk kawasan pesisir, pemerintah menyiapkan relokasi ke rumah sewa sosial di 1.200 lokasi dengan dukungan APBN dan KPBU. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp26 triliun.
Adapun kawasan perkotaan diarahkan pada pembangunan hunian vertikal sebanyak satu juta unit melalui investasi swasta. Perumnas dan Danantara berperan sebagai offtaker untuk memastikan akses bagi masyarakat kota.
Secara total, Program Tiga Juta Rumah memerlukan investasi Rp310 triliun. Selain menyediakan hunian, program ini diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen dan menyerap 250 ribu tenaga kerja per tahun.
Indra menegaskan bahwa program ini merupakan proyek kemanusiaan jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan seluruh keluarga memperoleh hunian layak untuk memperkuat kesejahteraan nasional.
