Sekolah Rakyat, yang hadir untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, masih menghadapi tantangan dalam operasionalnya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa meski program Sekolah Rakyat sudah berjalan di berbagai daerah di Indonesia, pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seperti wali asrama, wali asuh, cleaning service, dan security masih menjadi tantangan.
“Meski sudah ada beberapa solusi, kami terus berupaya melengkapi kekurangan ini,” ujar Gus Ipul saat meninjau kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Peran Kemendikdasmen dalam Menangani Kendala Pengadaan Guru
Meskipun Sekolah Rakyat berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap berkontribusi dalam mendukung kelancaran operasionalnya, terutama dalam pengadaan guru dan tenaga kependidikan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Temu Ismail, menegaskan bahwa pihaknya akan membantu pengadaan guru serta tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk Sekolah Rakyat. Menurut Temu, meskipun program ini dilaksanakan oleh Kemensos, Kemendikdasmen tetap terlibat dalam penyediaan guru dan kurikulum yang sesuai.
“Kemendikdasmen tidak akan lepas tangan. Kami tetap akan membantu dalam pengadaan guru dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk Sekolah Rakyat. Namun, status kepegawaiannya tetap di bawah Kemensos dan Kemenpan RB,” ujar Temu kepada Ngopibareng.id.
Status Pegawai di Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat, meskipun memerlukan berbagai tenaga pendidik, memiliki sistem pengelolaan yang unik. Tenaga guru yang dipekerjakan, baik honorer maupun PPPK (Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), akan tetap berada dalam status kepegawaian yang dikelola oleh Kemensos, bukan Kemendikdasmen. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tanggung jawab pengelolaan tenaga pendidik.
Evaluasi Kebutuhan Guru di Sekolah Rakyat
Sebelumnya, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa kekurangan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat, meski ada, tidak terlalu signifikan. Sebagai contoh, di satu lokasi Sekolah Rakyat, dibutuhkan 9 tenaga pendidik, namun yang tersedia baru 6 orang. Meski demikian, Gus Ipul memastikan bahwa kekurangan tersebut akan terus dievaluasi untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan maksimal dan memberi manfaat kepada siswa.
Fokus Program di Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi
Program Sekolah Rakyat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis, tetapi juga difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kemensos, Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang semuanya bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih merata.
Perbedaan Antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Umum
Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum dalam beberapa aspek penting, seperti:
- Biaya: Sekolah Rakyat gratis untuk siswa, sedangkan sekolah umum biasanya memerlukan biaya tertentu.
- Aksesibilitas: Sekolah Rakyat lebih fokus pada anak-anak dari keluarga miskin, sementara sekolah umum terbuka untuk semua kalangan.
- Pendekatan Pembelajaran: Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dan personal, sedangkan sekolah umum cenderung lebih terstruktur dan mengikuti kurikulum yang baku.
Harapan untuk Masa Depan Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Melalui pendidikan yang lebih inklusif, anak-anak dari keluarga miskin bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kemendikdasmen, Kemensos, dan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat terus berkembang dan mengurangi angka putus sekolah, serta memberi peluang bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Contoh Kolaborasi
Sekolah Rakyat adalah jawaban untuk pendidikan yang lebih merata di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Kendala dalam pengadaan tenaga pendidik masih ada, namun dengan dukungan dari berbagai kementerian dan pihak terkait, program ini diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Program ini juga akan menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan perubahan yang positif dalam dunia pendidikan.
