Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara menegaskan komitmen untuk mengelola aset negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Penegasan ini kembali disampaikan pada momentum peringatan HUT Ke-80 RI, sejalan dengan mandat lembaga untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan kekayaan negara demi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sejak operasional perdana pada 2025, Danantara diposisikan pemerintah sebagai sovereign wealth fund kedua Indonesia—melengkapi INA—dengan model pengelolaan aktif terhadap portofolio BUMN strategis dan aset negara lainnya. Laporan pemantau SWF global menyebut Danantara dibentuk pada kuartal I/2025 dan mendapat penyertaan awal berupa saham di tujuh BUMN utama.
Dari sisi pendanaan dan kemitraan, Danantara menyatakan telah menghimpun pembiayaan sekitar USD 17 miliar (±Rp277 triliun) dalam empat bulan terakhir, terutama dari kerja sama dengan sovereign wealth fund asing dan pinjaman perbankan internasional tanpa jaminan. Dana ini menjadi amunisi awal untuk mempercepat investasi lintas sektor bernilai tambah.
Skala pengelolaan aset Danantara juga terus berkembang. Presiden menyebut total aset yang dinaungi Danantara kini menembus lebih dari USD 1.000 miliar, menggambarkan ruang gerak yang kian besar bagi lembaga ini untuk mengakselerasi investasi strategis nasional. Pemerintah pun membuka peluang penataan Barang Milik Negara (BMN) yang idle agar dapat dikelola Danantara sesuai ketentuan, sehingga aset nonproduktif bisa segera dioptimalkan.
Dari sisi tata kelola, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan atas peluncuran Danantara, menekankan pentingnya integrasi pengelolaan aset, efisiensi, serta peningkatan transparansi agar memberikan kontribusi maksimal pada perekonomian. Dukungan regulator ini diharapkan memperkuat kepercayaan pasar terhadap kualitas governance Danantara ke depan.
Dengan kombinasi mandat strategis, dukungan regulasi, penguatan pendanaan global, serta fokus pada profesionalisme dan transparansi, Danantara menargetkan percepatan nilai tambah aset negara—mulai dari restrukturisasi portofolio BUMN, kemitraan investasi, hingga monetisasi aset idle—guna mendorong pertumbuhan, lapangan kerja, dan daya saing ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
