Jayapura – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan bahwa kekerasan di Papua tidak mempunyai pola.
Hasil kajian Lemhanas itu dipaparkan Andi dalam Forum Komunikasi Gubernur Lemhannas RI bersama Pemimpin Redaksi Media Massa dengan tema Mitigasi Risiko Krisis 2023 di kantor Lemhannas RI Jakarta pada Rabu (22/2/2023).
Diketahui kajian yang fokus pada variabel simtom kekerasan di Papua hingga Januari 2023 itu dilakukan sebelum adanya insiden pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Aksi kekerasan di Papua itu cenderung tidak berpola, kecuali lokasi. Kalau lokasi kita bisa tahu, modusnya, terbanyaknya ada di mana. Di kabupaten mana, di wilayah mana, ada polanya. Tapi selain lokasi, tidak ada polanya,” kata Andi.
“Jadi dilakukan bulan apa, dilakukan dengan sebab apa, dilakukan oleh kelompok apa, menyerang apa, tidak ada polanya, dan itu mengkhawatirkan,” sambung dia.
Andi juga mengungkapkan bahwa tak ada korelasi antara indikator ekonomi, indikator sosial, dengan aksi kekerasan.
Misalnya, kata dia, tidak ada korelasi antara naik turunnya gini ratio, dana otonomi khusus, tingkat kemisminan, pengangguran terbuka dengan aksi kekerasan.
“Dalam artian kita belum punya treatment, harus dicari treatmentnya apa tentang Papua. Itu yang menjadi PR Bu Deputi untuk enam putaran berikutnya,” kata Andi.
Menurut dia, hasil kajian tersebut menujukkan perbedaan dengan fenomena teror di Indonesia.
Fenomena teror di Indonesia, kata dia, bisa dilihat dalam tiga babak.
Dalam pembabakan tersebut, kata dia, terlihat penurunan kasus teror.
“Kalau dari sisi rezim , kita belum punya UU teror, masih desk teror di Polhukam, lalu pindah kita punya UU teror, kita kemudian memiliki BNPT Densus 88, lalu kita ada Koopsus TNI yang membantu di Poso. Treatmentnya kelihatan dari rezim pengendalian, ada pemberantasan teror,” kata Andi.
“Begitu rezimnya menguat, kasus terornya menurun signifikan. Papua, pola ini nggak ketemu, belum ketemu. Itu yang menjadi PR kami di Lemhannas,” sambung dia.
Hasil kajian tersebut, kata dia, baru akan dibahas besok di tingkat rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden.
