nusarayaonline.id – Eskalasi gangguan keamanan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua atau disebut juga sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada bulan Desember ini bisa disebut sedang meninggi. Bisa jadi yang menjadikan demikian adanya sejumlah tanggal peringatan yang berhubungan dengan perjuangan kelompok tersebut. Sehingga wujud gangguan keamanan sebagai bentuk eksistensi terjadi dalam sejumlah penyerangan yang dilakukan kepada warga sipil maupun aparat keamanan hingga menimbulkan korban jiwa.
Pasca kejadian tersebut, sejumlah pihak juga merespon dengan opini beragam. Salah satunya datang dari anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir yang menduga bahwa gejolak keamanan dalam beberapa hari terakhir tak bisa terlepas dari adanya pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat. Berdasakan penilaiannya, tujuan awal pemerintah pusat melakukan pemekaran untuk kesejahteraan orang asli Papua (OAP) sudah tidak jelas lagi. Hal tersebut berkaitan dengan penempatan pegawai atau pejabat di lingkungan Provinsi DOB baru yang membuat warga asli Papua bingung dan bertanya-tanya.
Sementara itu, penilaian serupa juga datang dari juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Cristian Yan Warinusssy yang menyatakan bahwa aksi kekerasan yang kian meluas dan kerap terjadi di Papua merupakan buah dari kegagalan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan persoalan Papua. Presiden dapat mengambil keputusan tegas menarik seluruh pasukan non organik TNI dan Polri dari Papua, demi kepentingan membangun perdamaian dan mengedepankan cara persuasif melalui satuan organik TNI/Polri yang sudah ada. JDP juga menyerukan kepada para pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memiliki kemauan baik dalam mengakhiri konflik bersenjaa demi kedamaian dan keselamatan masyarakat Papua di atas tanahnya sendiri.
Permasalahan di Papua Tak Bisa Diselesaikan Secara Sembarangan
Dalam memontum konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2022, sekaligus menanggapi munculnya sejumlah respon dari publik terkait ekskalasi gangguan keamanan di wilayah Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut bahwa penyelesaian konflik di Papua, utamanya berkaitan dengan keberadaan KST Papua atau KKB tidak bisa dilakukan dengan cara emosional dan sembarangan. Menurutnya, penyelesaian konflik separatis di Papua tidak bisa ditempuh dengan melakukan hal yang sama kepada kelompok tersebut. Hal tersebut dilakukan bukan karena pemerintah takut, melainkan menjunjung tinggi bahwa setiap nyawa manusia sangat berharga.
Meningkatnya eskalasi keamanan di Papua berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam menangani konflik, yakni melalui pendekatan operasi teritorial. Perubahan kebijakan tersebut memerlukan penyesuaian. Saat ini, masalah keamanan di Papua menjadi salah satu perhatian serius, dimana pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) enggan berdialog dengan pemerintah. Meskipun dialog ditengahi atau dijembatani oleh pihak lain, TPNPB-OPM tetap menolaknya. Padahal, pemerintah sejak dulu terus mengedepankan dialog di Papua. Secara tegas dirinya juga menyesalkan adanya tuduhan pihak-pihak yang menganggap pemerintah tidak melakukan komunikasi dua arah.
Pemekaran Bukan Faktor Utama Meningkatnya Gejolak Keamanan di Papua
Adanya opini bahwa eskalasi konflik separatis di Papua meningkat akibat adanya kebijakan pemekaran tidak bisa dibenarkan secara mutlak pun juga tak bisa disalahkan. Pasalnya, terdapat rangkaian sebab akibat yang terjadi dari upaya pemerintah memajukan Papua, dimana salah satunya melalui pemekaran. Dampak kebijakan tersebut semakin mempersempit ruang gerak kelompok separatis sehingga nantinya akan mudah ditangani. Seperti halnya pepatah lama bahwa menyerang adalah pertahanan terakhir mungkin fase tersebut yang sedang terjadi di kelompok separatis Papua. Mereka menunjukkan eksistensi namun dibalik itu kondisinya semakin terjepit.
Kebijakan pemekaran bukanlah satu-satunya upaya pemerintah dalam memajukan wilayah timur Indonesia, Papua. Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua. Pertama melalui pendekatan infrastruktur, dan kedua melalui pendekatan sumber daya manusia (SDM). Dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo juga selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini beriorentasi Indonesiasentris. Sejak awal pemerintahannya, Kepala Negara telah berkomitmen membangun Indonesiasentris yang dimulai dari tanah Papua. Pemerintah juga memastikan pembangunan SDM bukan hanya harus terpenuhi soal hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, namun juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.
Pemerintah Optimalkan Keterlibatan Orang Asli Papua di Provinsi Pemekaran
Jauh sebelum muncul nama bakal calon Pj Gubernur di tiga provinsi baru, masyarakat telah menaruh harapan besar terhadap pemerintah pusat agar kelak sang pemimpin di masa transisi provinsi tersebut dipimpin oleh orang asli Papua (OAP). Hal tersebut juga senada dengan semangat afirmasi yang telah disampaikan pemerintah pusat dalam realisasi kebijakan pemekaran provinsi bahwa wilayah pemekaran akan dipimpin oleh orang yang berasal dari Papua yang paham situasi berbagai bidang menyangkut permasalahan di bumi cenderawasih. Dengan mempercayakan OAP sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi baru juga menjadi wujud nyata dari afirmasi sekaligus bentuk pemberdayaan terhadap OAP. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan yang mengkhawatirkan bahwa pemerintah akan menggunakan kewenangannya untuk mendatangkan aparatur sipil negara (ASN) dari luar wilayah mengisi pembangunan di provinsi baru Papua. Berangkat dari hal tersebut pemerintah pusat terus meningkatkan sumber daya manusia OAP agar dapat ditempatkan di posisi-posisi strategis dalam birokrasi dan pemerintahan serta mengisi pembangunan pemekaran.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Distrik Skamto Kabupaten Keerom, Didimus Werare, menilai bahwa Aceh dan Papua sama-sama mendapat dana otonomi khusus namun di Aceh berjalan dengan baik sedangkan di Papua terkendala akibat adanya penyalahgunaan anggaran. Masyarakat Papua sampai akar rumput akan merasakan manfaat dana Otsus jika para pejabat dari tingkat provinsi hingga kabupaten mengelolanya dengan hati bersih. Karena itu, dirinya mengapresiasi langkah KPK yang telah datang ke Papua untuk memeriksa Gubernur Lukas Enembe yang sedang berstatus tersangka korupsi. Dirinya berharap, KPK tidak hanya memeriksa Lukas terkait dugaan gratifikasi Rp 1 miliar tetapi menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk melakukan audit secara menyeluruh penggunaan dana Otsus Papua.
Dorongan Sejumlah Pihak untuk Berantas Kelompok Separatis Papua
Menanggapi adanya aksi penyerangan dari Kelompok Separatis atau Kelompok Kriminal Bersenjata di sejumlah wilayah Papua, sejumlah tokoh sigap merespon secara beragam dengan harapan besar agar pemerintah mampu tuntaskan permasalahan separatis khususnya di tanah Papua.
Tokoh Pemuda Jayapura sekaligus Ketua Pemuda Pacarmarga Kabupaten Jayapura, Nelson Ondi meminta Panglima TNI untuk segera mengerahkan pasukan dan membasmi kelompok kriminal tersebut. Adanya penyerangan di beberapa tempat tersebut sangat membahayakan masyarakat dan juga negara. Pemerintah daerah yang telah mendapat suntikan dana Otsus juga harus bisa bersatu membantu aparat dalam menangani aksi teroris melalui pendekatan khusus. Negara tidak boleh takut dengan pelanggaran HAM dan tidak boleh tertipu dengan permainan yang diciptakan oleh kelompok teroris. Dirinya menyebut jika aksi KKB tak ditangani dengan cepat akan berdampak terjadinya konflik horizontal di Papua.
Kemudian, Ketua Umum Paguyuban Pemuda Nusantara Papua Republik Indonesia (PPNP-RI), Jack Judzoon Puraro, meminta Komnas HAM Papua untuk tidak tinggal diam membisu atas peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok orang biadab yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya, kelompok tersebut telah melakukan pembantaian dengan cara membunuh sangat biadab tanpa ada belas kasihan dengan alasan bahwa warga tersebut adalah intelijen, padahal korban adalah masyarakat biasa yang sedang mencari makan dan berusaha untuk hidup. Dirinya juga mendukung aparat TNI dan Polri untuk segera mencari para pelaku. Bahkan, bila perlu tidak diproses tapi tembak mati ditempat, karena mereka meresahkan dan hanya membuat kacau tanah Papua. Pasalnya, Papua saat ini sedang berkembang, namun kelompok tersebut terus meneror untuk menghambat kemajuan pembangunan di Papua.
Semetara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga mengutuk pembunuhan empat warga Papua yang dilakukan teroris KST Papua pada Selasa 13 Desember 2022. Empat korban tersebut terdiri dari 3 warga yang dibunuh di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan seorang warga yang dibunuh di Kabupaten Puncak. Tidak hanya itu, pada Rabu 14 Desember 2022 lalu, KST Papua juga menyerang iring-iringan mobil polisi di Kepulauan Yapen. Menyebabkan setidaknya tiga mobil polisi terbakar. Proses penegakan hukum harus segera dilakukan oleh Polri dengan segera menangkap para pelaku. TNI dan Polri juga harus meningkatkan sinergitas agar kondisi keamanan dan kedamaian di Papua tidak lagi terganggu oleh tindakan brutal. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap mereka. Sulit membangun bumi Papua jika intensitas dan eskalasi aksi kekerasan tidak kunjung usai. Karena itu, negara melalui TNI dan Polri harus hadir untuk memastikan bahwa hak masyarakat Papua untuk menikmati hasil pembangunan tidak terberangus oleh adanya aksi kekerasan kelompok separatis yang menghantui kehidupan.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
