nusarayaonline.id – Sejumlah upaya merawat eksistensi perihal misi untuk lepas dari ibu pertiwi, terpantau masih terus dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua melalui organisasi underbow dan para pendukungnya. Sebuah narasi provokatif yang pernah diunggah oleh portal media online papua-merdeka.org pada 2019 lalu mengutip pernyataan Ketua Liga Internasional Perjuangan Rakyat, Prof. Jose Maria Sison yang disampaikan pada 2017 silam kembali beredar di lini masa media. Melalui akun media sosial organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) yang kemudian juga diunggah ulang oleh akun media sosial bernama Benjamin Burton mencoba memanfaatkan momentum bulan Desember yang diklaim sebagai awal penjajahan Indonesia terhadap Papua.
Dalam narasi yang awalnya berbahasa Inggris tersebut, menceritakan perihal adanya konferensi Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS) dengan tema: ‘’Merdeka: Sebuah Konferensi Studi tentang Penentuan Nasib Sendiri West Papua” yang diselenggarakan pada 26-27 Maret 2016 lalu di Filipina. Disebutkan bahwa terdapat Perbedaan antara pembentukan negara-bangsa Indonesia pada tahun 1945, untuk memasukkan Irian Barat dan rakyatnya melawan kolonialisme Belanda di satu pihak dan hak mutlak rakyat Irian Barat untuk menegaskan penentuan nasib sendiri, termasuk hak memilih otonomi daerah atau federasi dalam negara yang tidak menindas serrta hak melepaskan diri dari negara yang menindas seperti yang dijalankan oleh kaum reaksioner Indonesia.
Kolonisasi dan pendudukan Irian Barat yang didukung AS oleh ultra-reaksioner Indonesia sejak tahun 1965, penjarahan atas sumber daya alam yang sangat besar, dan kampanye genosida yang telah berlangsung lama, pantas mendapat tentangan dan kecaman keras dari rakyat dunia. Masyarakat Irian Barat harus bersatu menghentikan operasi perusahaan tambang raksasa seperti Freeport McMoran; kampanye pembantaian, penyiksaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh militer Indonesia; dan meningkatnya perpindahan penduduk asli karena transmigrasi yang disponsori pemerintah. Pada akhir tulisan disebutkan sebuah tuduhan adanya kebrutalan rasis pemerintah AS dan Indonesia terhadap rakyat Irian Barat, yang masih belum diketahui banyak orang di dunia termasuk para aktivis anti-imperialis, patut diekspos secara luas dan penuh semangat serta dikutuk dengan keras. Perjuangan rakyat Irian Barat yang adil, tanpa henti, dan berani untuk penentuan nasib sendiri dan pembebasan nasional patut mendapat dukungan seluas-luasnya.
Sudah jelas bahwa tulisan tersebut tidak bersifat cover both side, artinya hanya melihat dari satu sisi dimana negara Indonesia dituduh sebagai kaum reaksioner yang didukung Amerika Serikat untuk menjajah wilayah Papua. Penentuan nasib sendiri atau lepas dari Indonesia disebut sebagai perjuangan sekaligus solusi. Sebuah narasi klise yang sering digunakan kelompok separatis dalam rangka memperkuat opini. Padahal jamak kita tahu bahwa lepas dari sebuah negara bukanlah perkara mudah. Contoh terdekat dari wilayah yang memilih pisah, namun tak bisa dibanggakan kemudian, yakni Timor Leste.
Jejak Prof. Josen Maria Sison dan Kaitannya dengan Isu Papua Merdeka
Selain pernah menjadi Ketua Liga Internasional Perjuangan Rakyat, Prof. Josen Maria Sison dikenal sebagai pemimpin komunis Filipina. Saat tulisan ini dibuat, tersiar kabar bahwa pendiri Partai Komunis Filipina yang sayap militernya telah mengobarkan pemberontakan bersenjata tersebut meninggal pada usia 83 tahun setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Dalam riwayatnya, pemimpin komunis yang mengasingkan diri tersebut telah tinggal di Eropa sejak akhir 1980, setelah dibebaskan dari penjara menyusul jatuhnya diktaktor Ferdinand Marcos, yang putranya; Marco Jr, terpilih sebagai presiden dalam Pemilu tahun ini. Josen Maria Sison masuk dalam daftar teroris oleh Amerika Serikat pada tahun 2022, dimana dirinya dicegah untuk bepergian.
Entah angin apa yang membuat organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) menjadikan seorang pemberontak sekaligus pemimpin komunis Josen Maria Sison sebagai panutan. Sejarah mencatat bahwa sayap militer dari partai komunis yang dipimpin Sison bernama New People’s Arrmy (NPA) telah melakukan pemberontakan selama lima dekade dan disebut sebagai konflik bersenjata terpanjang di dunia. Konflik antara NPA dan pemerintah Filipina tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 40.000 orang.
Jika memang tujuan Kelompok Separatis Papua merujuk pada perjuangan seorang Jose Maria Sison maka bisa dipastikan bahwa isu kemerdekaan Papua hanyalah hal isapan jempol dan hal semu belaka. Indonesia sudah cukup bersinggungan dengan isu komunisme yang pernah terjadi pada tahun 1965 namun hingga kini masih terkadang dimunculkan kembali sebagai ‘’hantu’’ demi tujuan politisasi.
Jalur Panjang Mengakhiri Konflik di Papua
Menjadi hal dasar yang harus diketahui bahwa permasalahan eksistensi kelompok separatis dan teroris (KST) Papua atau istilah lainnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berkaitan dengan isu politik dan ideologi. Berbagai upaya pemerintah untuk memajukan Papua selalu mendapat resistensi dari pihak tersebut, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) hingga UU pemekaran di Papua.
Secara umum, wilayah Papua memang belum bisa dikatakan kondusif sepenuhnya. Beberapa tempat terkadang masih terdapat gangguan keamanan hingga aksi penyerangan dari kelompok separatis untuk menunjukkan eksistensi. Adanya sejumlah kejadian penyerangan hingga menimbulkan korban meninggal menjadi satu hal yang perlu diwaspadai hingga menjadi evaluasi. Meskipun begitu, hal tersebut tidak serta merta kemudian dikaitkan secara langsung sebagai dampak dari sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk adanya pemekaran provinsi.
Dalam hal kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), di sisi KST Papua dan KKB memang beranggapan bahwa realisasinya akan berdampak pada semakin sempitnya ruang gerak dan eksistensi serta posisi. Sejumlah narasi dari oposisi bahkan menyebut kebijakan pemekaran menjadi pemicu eskalasi konflik bersenjata di Papua. Padahal kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan pembangunan serta memotong jarak pelayanan yang sebelumnya menjadi kendala bagi wilayah luas seperti Papua.
Mewaspadai Bulan Desember Sebagai Momentum Pergerakan Kelompok Separatis
Merespon sejumlah aksi penyerangan kelompok separatis terhadap masyarakat maupun aparat yang dilakukan dalam waktu bersamaan di bulan Desember ini, menjadi perhatian sekaligus kewaspadaan bersama. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa secara kuantitas, serangan kelompok separatis dan teroris (KST) di wilayah Papua mengalami peningkatan ekskalasi diakibatkan adanya sejumlah hari peringatan yang mereka rayakan, termasuk Hari Papua Merdeka.
Sementara itu, Ketua Pemuda Pancamarga (PPM) Kabupaten Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, mengecam adanya peristiwa pembunuhan terhadap tukang ojek oleh kelompok teroris di Papua. Pihaknya mengutuk keras tindakan-tindakan teror tersebut. Di samping itu, dirinya menyebut lembaga-lembaga pegiat HAM terkesan diskriminatif dalam penanganan pelanggaran HAM di Papua. Pihaknya melihat selama ini Lembaga HAM di Papua seperti tertidur, dan hanya terbangun ketika ada isu pelanggaran HAM tertentu. Diakuinya bahwa memang terdapat lembaga-lembaga HAM yang disponsori oleh asing, lembaga tersebut hanya khusus memainkan isu-isu jika korbannya adalah orang asli Papua (OAP), padahal korban dari warga nusantara juga tidak sedikit. Dirinya juga mengimbau kepada pejabat-pejabat Papua khususnya di Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyoroti pelanggaran HAM oleh kelompok teroris yang mengatasnamakan diri OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pihaknya tidak segan meminta Pemerintah Pusat untuk melakukan strerilisasi MRP, sehingga lembaga MRP dalam mengkampanyekan isu-isu HAM di Papua juga bekerja murni untuk kepentingan semua golongan yang ada di Papua.
Pada akhirnya, menjadi kewaspadaan bersama agar jangan sampai terjadi dan terlabel bahwa bulan Desember sebagai bulannya kelompok separatis dan teroris untuk melancarkan pergerakan serta eksistensi.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
