Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya perjanjian antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah Cina mengenai wilayah Natuna Utara sebagai jaminan utang proyek kereta cepat Whoosh. Unggahan tersebut menarik perhatian publik karena menyinggung isu kedaulatan wilayah dan kebijakan ekonomi nasional.
Namun, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci “perjanjian Jokowi-China: Natuna Utara sebagai jaminan utang Whoosh” tidak menemukan bukti valid yang mendukung narasi tersebut. Justru, hasil pencarian mengarah pada video dari kanal YouTube kompas.com berjudul “Jokowi Bungkam Saat Ditanya Utang Kereta Cepat Whoosh” yang tayang pada Minggu, 19 Oktober 2025. Dalam video tersebut, dilaporkan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo memilih untuk tidak berkomentar saat ditanya mengenai sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Sementara itu, mengutip laporan dari cnbcindonesia.com, proyek kereta cepat Whoosh diketahui menelan biaya total mencapai Rp119,79 triliun dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS. Meski demikian, hingga kini solusi final terkait pembiayaan utang proyek tersebut belum sepenuhnya ditentukan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran dari berbagai sumber kredibel, tidak ditemukan informasi yang menunjukkan adanya perjanjian antara Jokowi dan Cina terkait penyerahan wilayah Natuna Utara sebagai jaminan utang. Dengan demikian, unggahan yang beredar di media sosial tersebut dapat dipastikan tidak benar dan menyesatkan.
